Menyoal Posisi Ma'ruf Amin di BUMN Saat Jadi Cawapres yang Dipermasalahkan BPN Dalam Perbaikan Permohonan ke MK

Bambang Widjajanto (BW) selaku tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkit status KH Ma'ruf Amin di dua bank syariah. Hal itu dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Ma'ruf Amin.
MK posisi gugatan bumn BPN viralnow Ma'ruf Amin
0

Tim hukum calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2019.

Kedatangan mereka untuk membawa perbaikan permohonan sengketa pemilihan presiden 2019. Mereka juga membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dan bukti-bukti lainnya.

"Sesuai dengan peraturan MK terutama Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perbaikan," kata Ketua Tim Hukum, Bambang Widjojanto.

Menurut BW, aturan menyatakan permohonan bisa diperbaiki, diregistrasi baru kemudian boleh diunggah oleh MK. Salah satu argumen perbaikan yang dimasukan menurutnya sangat penting.

"Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) itu didiskualifikasi," ujar BW.

Menurut informasi yang diterima pihaknya, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat BUMN. Hal ini menurutnya menyalahi Pasal 227 huruf P di Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana seorang calon harus berhenti jadi pejabat BUMN.

"Nah menurut informasi yang kami miliki, Pak calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada, dan itu berarti melanggar Pasal 227 huruf P," katanya.

Menurut BW, ini adalah salah satu argumen yang dimasukkan dalam perbaikan. Sementara alat-alat bukti lain, tim mempunyai 154 argumen kualitatif dan argumen kuantitatif yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

"Loh bayangkan yang argumen kuantitatif. Kalau kualitatif saja segitu, apalagi yang kuantitatif," ucap BW.

URL www.viva.co.id 42605 Bukti Baru Kubu Prabowo yang Bisa Bikin Jokowi Didiskualifikasi - VIVA Menyebabkan pasangan 01 bisa didiskualifikasi.
Zulkifli Lubis @Zulkifllubis71
Bau itu akhirnya tercium. Pasal 227 huruf P di Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana seorang calon harus berhenti jadi pejabat BUMN. Nah .. Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat BUMN. Bukti Baru Kubu Prabowo yang Bisa Bikin Jokowi Didiskualifikasi viva.co.id/pemilu/berita-…
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
DISKUALIFIKASI PASLON 01 ( Hukum ) 1. Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin perbaikan yg diajukan yakni mengenai jabatan KH Ma'ruf Amin di dua BUMN. Menurut informasi yang di miliki BPN.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
2. Cawapres dlm laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada dan melanggar Pasal 227 huruf p UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyi UU pasal 227 hurup p sbb: “surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan/pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai Paslon Pemilu.”
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
3. Skrg kita bahas apakah benar Ma’ruf Amin cawapres Jokowi melanggar Pasal 227 Huruf “P” Menurut saya penilaian oleh team pengacara BPN terhadap Ma’ruf Amin yg dianggap melanggar UU No. 7/2017 itu lebih karena tidak paham mengenai struktur organisasi dan badan Hukum Bank Syariah
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
4. Mereka pikir Bank Syariah itu sama dengan Bank Umum. Pada bank Syariah itu ada perbedaan dengan bank Umum. Di Bank Umum yang ada Dewan Pengawas atau disebut Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Sementara di Bank Syariah, selain dewan direksi ada juga dewan pengawas.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
5. Yg dibagi dua, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris. Jadi jelas perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum Apa itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yg bekerja atas rekomendasi dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
6. Walau Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pemegang saham, namun tugasnya di Bank Syariah tidak mengikuti SOP pemegang saham tetapi SOP dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang mengikuti SOP pemegang saham adalah Dewan Komisaris.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
7. Posisi Ma’ruf Amin di BNI Syariah, Mandiri Syariah, adalah Dewan Pengawas Syariah. Itu bukan jabatan Komisaris dan bukan pula direksi. Jabatannya tidak ada kaitannya dengan program pemegang saham yang harus mencetak laba.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
8. Dgn mengetahui status Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah dan tahu kedudukan hukumnya di Bank Syariah BUMN Maka tidak perlu ahli bahasa dan hukum untuk tahu bahwa KMA bukan karyawan bank apalagi karyawan BUMN KMA ada disana krn UU yg melegitimasi keberadaan Bank Syaraih
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
9. KMA ada karena rekomendasi DSN MUI, bukan rekomendasi pemegang saham atau menteri BUMN atau Menteri Agama, atau Presiden. Dia duduk di DPS hanya mengawasi fatwa MUI berkaitan dengan produk perbankan syariah. Keputusan DPS adalah berdasarkan keputusan DSN MUI, Bukan pribadi.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
10. Makanya pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres Ma'ruf tak mencentang kolom tentang pengunduran diri sebagai pegawai BUMN. Karena KMA bukan karyawan BUMN dan tidak bertanggung jawab kepada pemegang saham atau direksi BUMN. Ma’ruf Amin itu profesor, ahli hukum Agama
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
11. Untuk jadi ahli hukum agama itu tidak gampang. Karena tidak bisa berandai-andai dan debat kusir. Maruf Amin harus paham semua definisi kaidah hukum. Apalah hukum dunia, tentu bukan hal yang terlalu sulit untuk dipahami Ma’ruf Amin.
♈🅱Salma🔰 @SalmaBrecht
12. Jadi upaya team Pengacara BPN men-diskualifikasi MA dan sekaligus Jokowi atas dasar pelanggaran UU Pemilu pasal 227 hurup “P” jelas cara ngawur dan merendahkan Ulama sekelas Ma’ruf Amin.
Kolor Bang Joe @KolorAbangIjo
@SalmaBrecht MA itu jadi Dewan Pengawas Syariah di dua ANAK USAHA Bank BUMN. Anak usaha BUMN itu setau saya adalah bukan BUMN. Coba aja check definisi BUMN menurut UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003
Kolor Bang Joe @KolorAbangIjo
@SalmaBrecht Bank Syariah Mandiri dkk itu bukan BUMN, point saya itu sih. 🙏
Ahmederdhogan @ahmederdhogan
@KolorAbangIjo @SalmaBrecht meski anak perusahan tetap terdaftar BUMN sauadarkuu
Kolor Bang Joe @KolorAbangIjo
@ahmederdhogan @SalmaBrecht Nggak om. Mereka nggak pernah urusan dengan meneg BUMN.
Ahmederdhogan @ahmederdhogan
@KolorAbangIjo @SalmaBrecht ya sudah ikutin aja keputusan MK..tetep jaga persaudaraan...ini bukan 01 02 tapi keselamatan keutuhan bangsa dan negara yg utama...
Andri Kay @AndriKay
@msaid_didu Posisi Ma’ruf Amin di BNI Syariah, Mandiri Syariah, adalah Dewan Pengawas Syariah. Itu bukan jabatan Komisaris dan bukan pula direksi. Jabatannya tidak ada kaitannya dengan program pemegang saham yang harus mencetak laba.

KPU mengatakan seluruh paslon telah memenuhi syarat sebagai calon.

"Prinsipnya, KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon, hasilnya semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).

Wahyu menyebut pihaknya telah memastikan keterpenuhan syarat tersebut. Menurutnya, hasil pengecekan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi memenuhi syarat.

"Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 01 dan 02, itu ya semuanya memenuhi syarat. Kita pastikan semua pasangan calon itu memenuhi syarat," kata Wahyu.

URL detiknews 1981 Posisi Ma'ruf Amin di BUMN Disoal, KPU: Semua Paslon Memenuhi Syarat "Prinsipnya, KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon, hasilnya semua paslon memenuhi syarat," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Load Remaining (2)
Login and hide ads.