1
Irene @IreneViena
Hal urgent yg harus dilakukan agar bangsa Indonesia tdk selalu menjadi korban hoax, pembodohan, tipu daya dan fitnah adalah menumbuhkembangkan budaya skeptis analitis atas setiap info/pemberitaan media atau pernyataan pejabat Dgn menggunakan pedaman dasar 5 W dan 1 H
Irene @IreneViena
Fakta bahwa mayoritas media mainstream nasional Indonesia menjadi agen pembodohan dan tipu daya terhadap publik Tidak ada cover both side, investigasi, pernyataan2 kritis, penolakan thdp framing dsst atas suatu peristiwa tertentu Pers berubah menjadi humas rezim
Irene @IreneViena
Misalkan ada berita KPK Pejabat A ditetapkan jadi tersangka korupsi X Media hrs berani bertanya, apa saja alat bukti yg dimiliki KPK sbg dasar penetapan tersangka Tdk cukup dgn pernyataan KPK bhw: A menerima suap dari B terkait proyek C
Irene @IreneViena
Harus ditanyakan: Kapan, di mana, dalam bentuk apa, mengapa, siapa saksinya dan bagaimana peristiwa dugaan suap/korupsi itu terjadi Inilah sebenarnya mencerminkan fungsi pers sbg kontrol thdp kekuasaan Mencegah kriminalisasi Mencegah pelanggaran hukum dan HAM oleh aparat
Irene @IreneViena
Pers kritis memudahkan rakyat memahami suatu peristiwa Di Indonesia, pers sudah mati sejak 2011 Media mainstream 95% menjadi corong kepentingan, pencitraan, penyebaran hoax, propaganda dsj pihak tertentu Dlm kondisi seperti ini, rakyat yg harus skeptis, kritis, analitis
Irene @IreneViena
Dalam hal pers menilai informasi mengenai hal tertentu yg disampaikan pihak terkait tdk memadai, di sinilah dimulai investigasi media utk menemukan kebenaran atau info yg lebih lengkap dan akurat Di Indonesia, investigasi media nyaris 0 sejak hampir 10 tahun terakhir
Irene @IreneViena
Bukan hanya pers Indonesia yg sdh mati KPI dan Dewan Pers juga sudah mati Pers Indonesia sejak 2011 sdh menjadi bagian dari konspirasi global dan kolaborator aseng antek dlm mewujudkan agenda politik mereka: penguasaan negara RI melalui proksi DPR? Mati MK? Mati BPK? Tumpul
Irene @IreneViena
Contoh paling faktual adalah penerapan UU ITE khususnya pasal 27, 28, 29. Terutama pasal 28 UU ITE Sudah jelas bhw pasal UUD ITE itu adalah "komplemter dari delik, pasal tertentu pada KUHPidana dan UU lain" UU ITE itu tdk dapat berdiri sendiri, melainkan hny sbg pelengkap
Irene @IreneViena
Sdh jelas pasal 27 UU ITE itu hanya bisa diterapkan jika pelanggaran pasal2 terkait di KUHPidana sdh terbukti Misalnya pencemaran nama baik atau tuduhan laporan palsu terhadap penguasa (pasal 317 KUHPidana) Harus dibuktikan dulu pasal 317 KUHP sblm menerapkan pasal 27 UU ITE
Irene @IreneViena
Pasal 27 UU ITE tdk bisa langsung diterapkan kepada tersangka sebelum unsur2 dlm pembuktian pasal 317 KUHPidana belum terpenuhi Sekali lagi UU ITE itu adalah pelengkap yg tdk bisa berdiri sendiri Faktanya? Pelanggaran penyidik dlm penerapan UU ITE ini makin marak
Irene @IreneViena
Pers diam saja menyaksikan merajalelanya pelanggaran hukum oleh aparat hukum terkait penerapan UU ITE Contoh lain, pelanggaran hukum oleh aparat hukum yg melanggar HAM banyak tersangka adalah penerapan UU TPPU Di seluruh dunia berlaku prinsip hukum universal terkait TPPU
Irene @IreneViena
Yaitu: harus terbukti dulu pidana pokok / asal yg didakwakan, barulah dapat diterapkan UU TPPU (cuci uang) Tdk boleh diterapkan sekaligus seperti di indonesia yg menyebabkan 99% pelanggaran hukum dan ham oleh aparat
Irene @IreneViena
Oknum yg paling dominan dan signifikan dalam pelanggaran hukum dan ham oleh penyidik melalui penerapan UU ITE dan UU TPPU secara keliru adalah SAKSI AHLI 90% keterangan ahli yg dipakai penyidik sbg 1 (satu) alat bukti diduga dibuat /disampakan ahli berdasarkan pesanan penyidik
Irene @IreneViena
Akibatnya, sangat mudah bagi penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka padahal 2 alat bukti yg sah sebenarnya tdk ada/tidak cukup Tragedi hukum ini sama sekali tdk pernah diungkap pers/media karena media/pers Indonesia hanya sbg humas atau corong rezim
Irene @IreneViena
Belum ternasuk fakta bahwa 99% putusan hakim perkara pidana umum adalah hasil kompromi Jaksa - Hakim - penyidik Pada perkara korupsi di TIPIKOR, putusan hakim berdasarkan pesanan pejabat KPK yg disampaikan melalui JPU KPK kepada hakim Hukum RI Rusak TOTAL
Irene @IreneViena
Hakim TIPIKOR 99% manut patuh pada permintaan KPK terkait putusan perkara/vonis Hakim TIPIKOR takut cari gara2 dgn KPK jika menolak pesanan vonis Ketakutan hakim tipikor ini muncul dari TEROR yg dilakukan KPK secara berkala: OTT KPK terhadap Hakim
Irene @IreneViena
Mafia hukum terbejat di negara ini adalah KPK KPK adalah penyidik, merangkap jaksa sekaligus hakim pada kasus korupsi Keadilan? Ke laut aja !
Irene @IreneViena
Media/pers, LSM, aktivis, akademisi semua diam membisu melihat perilaku korup KPK Mungkin karena tdk tahu Karena takut Takut tdk populer Atau karena bodoh dan jadi korban pencitraan palsu KPK
Irene @IreneViena
Solusi satu2nya atas rusak totalnya hukum RI adalah pergantian rezim dgn rezim baru yg sdh teruji integritas dan komitmennya pada bangsa dan negara termasuk pada penegakkan hukum Kesempatan hadirnya solusi atas masalah bangsa sesungguhnya dapat diharapkam pada sosok Prabowo
Irene @IreneViena
Jika tetap rezim boneka dan dalang2nya yg berkuasa ... alamat kapal tak sampai di tujuan Alamat kapal bakal tenggelam ...

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.