1
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Teman bertanya, "Bukankah penetapan DPT Pemilu 2019 sebesar 192 juta itu sdh termasuk pemilih yg akan berusia 17 tahun pada 17 April 2019?" Mengapa jumlah pemilih 2019 akhirnya tercatat lebih 199 juta, hampir 200 juta?" Jawabnya: "Tanyakan pada @KPU_ID yg curang !"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Teman bertanya: "Mengapa jumlah suara tidak sah DPD mencapai kisaran 25% dari jumlah pengguna suara pada pemilu 2019?" " Mengapa data rekap hasil pemilu DPD secara nasional sulit ditemukan? Apakah KPU sengaja sembunyikan?" Jawabnya: "Tanyakan pada KPU yg curang !"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Teman bertanya: "Benarkah puluhan juta kertas suara pilpres dicoblos secara tdk sah utk menambah suara paslon 01, menjadi penyebab anomali pada melonjaknya suara tidak sah DPD pada pemilu 2019?" Jawabnya: "Mungkin @KPU_ID pikir semua rakyat Indonesia itu bodoh"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya:"Benarkah dari puluhan juta surat suara yg dicoblos itu distribusikan: 1. Surat suara pilpres utk paslon 01 2. Surat suara DPD hampir semua dijadikan suara tdk sah 3. Surat suara DPR/D sebagian besar utk partai kebo, sisanya jadi suara tdk sah?" Jawab: "Paham juga Anda"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apakah dugaan itu bisa dibuktikan" Jawab: "Bisa dan mudah Tanya: "Lalu, mengapa belum dibuktikan sampai sekarang?" Jawab:"KPU menolak audit investigasi dan digital forensik" Tanya: "Mengapa KPU menolak?" Jawab: "Tanya sendiri ke @KPU_ID Curang itu !"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apakah bukti KPU terlibat aktif dlm mencurangi pemilu 2019 secara TSM?" Jawab: "Alat bukti berdasarkan KUHAP adalah Surat, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Petunjuk, Keterangan pelaku. Atas dasar ini setidaknya sdh lebih dua alat bukti bhw KPU adalah curang"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apa saja bukti KPU Curang itu?" Jawab: 1. KPU menetapkan hasil pemilu secara cacat hukum, tidak wajar dan tidak lengkap, sehingga penetapannya tidak sah 2. KPU menolak mengakomodir aspirasi dan temuan kecurangan pemilu 3. KPU menerbitkan berbagai PKPU yg melanggar UU
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Bisa dijelaskan maksud cacat hukum, tidak wjar dan tidak lengkap dari penetapan hasil pemilu oleh KPU?" Jawab:"Cacat hukum karena penetapan hasil pemilu 2019 tdk berdasarkan prosedur dan mekanisme yg diatur oleh UU"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Jawab: "Tidak wajar karena ditetapkan diam2 pada tengah malam, tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada publik dan peserta pemilu. Pemberitahuan itu setidak2nya 3 hari sebelum penetapan agar semua stakeholder dlm ajukan sanggahan, masukan, koreksi dst. Aksi KPU seperti maling"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Jawab: "Tidak lengkap maksudnya penetapan KPU dilakukan asal2an, tidak berdasarkan seluruh data sah dan terverikasi, sumir karena hanya menyajikan hasil akhir secara global tanpa dasar pendukung, hanya menetapkan rekap suara pilpres dst ..."
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apakah penilaian terhadap kinerja dan integritas KPU?" Jawab: "Disclaimer"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apakah ada bukti lain bahwa KPU terlibat aktif mencurangi pemilu 2019 secara TSM?" Jawab: "Banyak. Salah satu paling menonjol adalah kengototan KPU menambah 255 ribu TPS baru dgn alasan yg tdk rasional. Tambahan ini mempersulit para peserta pemilu menyediakan saksi"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Apakah MK dapat diandalkan menjadi solusi untuk mengungkap kecurangan pemilu?" Jawab: "Tidak. Krna MK menjadi bagian dari pencurangan pemilu dgn menyetujui pengunduran batas waktu penetapan hasil TPS, penggunaan Suket dan EKTP dst. MK dan KPU sama2 terlibat aktif"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya:"Apa tujuan pengunduran batas waktu penetapan perhitungan suara TPS hingga 12 jam?" Jawab:"Membuka peluang dilakukan manipulasi terhadap hasil TPS, baik secara perhitungan mau pun dgn menambah surat suara yg dicoblos scra ilegal utk keuntungan palson dan partai tertentu"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Tanya: "Sanksi apa sebaiknya dijatuhkan untuk oknum2 KPU yg mencurangi pemilu?" Jawab: "Hukum mati. Kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa terhadap kedaulatan rakyat, negara dan konstitusi"

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.