0
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Baru selesai mencermati hasil pileg DPR RI terpilih (sementara) Berdasarkan analisa atas selisih suara sah dan suara tdk sah Pilpres dgn Pileg dan DPD, diprediksi hasil pileg DPR RI yg sdh ditetapkan KPUD Propinsi akan banyak mengalami perubahan seiring banyaknya gugatan ke MK
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Dari pola distribusi suara terindikasi banyak suara pemilih fiktif yg masuk ke 01 di hampir seluruh propinsi yg dilakukan oknum petugas pemilu dan atau KPUD Kertas suara DPD sebagian besar dijadikan suara tdk sah Kertas suara DPR sebagian disitribusikan ke caleg tertentu
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pola hampir sama di banyak propinsi bahwa suara tidak sah Pilpres sekitar 10% dari suara tdk sah DPD dan 25% dari suara tdk sah DPR Secara teknis, pendistribusian ratusan ribu kertas suara DPR ke caleg2 tertentu, tdk dimungkinkan habis terbagi krn terkait dgn dapil dan DPT
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Kasus pencurangan pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, masif, vulgar dan brutal (TSMVB) ini sangat menarik dan pantas dijadikan bahan penelitian utk tesis S2 atau disertasi doktoral (S3) Agar dapat menjadi contoh pelaksanaan Pemilu Curang untuk negara2 seluruh dunia
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Melimpahnya gugatan sengketa pemilu dari caleg dan partai politik ke MK, penyelesaian sengketa pileg di MK nantinya pasti terkait dgn perolehan suara pilpres, sbg dasar gugatan sebagian besar caleg/partai yg merasa dirugikan Lalu, bgmn konsekwensi hukumnya atas hasil pilpres?
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pengadilan atas sengketa pileg di dapil tertentu pasti sebagian besar terkait dgn penambahan jumlah suara dari pihak yg digugat (caleg terpilih) dan/atau partai yg mendapat tambahan suara dari pemilih fiktif, dilakukan oknum tertentu utk mensinkronkan total suara pilpres dg pileg
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pemeriksaan atas sengketa pileg di MK pasti akan mengungkap praktek ilegal penambah banyak TPS baru di dapil2 tertentu, di mana Form C 1 TPS nya pasti tdk ditandatangani semua saksi TPS, partai dan capres 02 Seperti yg banyak kita temukan di lampiran form C1 pindai Situng KPU
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Atau manipulasi hasil suara TPS yg diubah dari hasil sebenarnya, sehingga tdk akan ditemukan tandatangan para saksi di form C 1 TPS. Manipulasi hasil suara ini banyak sekali ditemukan di Jateng, Jatim, Yogya, Sumut, Lampung, Sulut, Bali dll Jgn tanya Papua yg sdh jelas GILA
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Siapa saja sangat mudah menemukan kecurangan pemilu 2019 asalkan tekun mencermati anomali pada jumlah pengguna suara, jumlah populasi prov/kab/kota, jumlah warga berhak memilih yg wajar, jumlah suara sah dan suara tdk sah pilpres, pileg, dan DPD Terbukti Pencurangan Pemilu TSMVB
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Bahkan secara sekilas pun mudah ditemukan indikasi pencurangan pemilu 2019 Misalnya: Pemilih terdaftar 17 April 2019 mendadak melonjak jadi 199 juta ! Pengguna suara Pilpres-nya melonjak jadi 158 juta Suara sah melonjak jadi 154 juta Tapi tdk konsisten dgn data Pilegnya
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pencermatan secara sekilas suara sah pileg dan DPD yg jauh lebih rendah hingga sekitar 20 juta banyaknya, memaksa akal sehat kita menolak menilai Pemilu 2019 sdh jujur dan adil Jelas sekali terlihat pencurangannya karena dilakukan secara brutal dan vulgar
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Saya yakin jika sengketa pileg diadili secara benar akan terungkap puluhan juta suara fiktif yg menjadi tambahan utk caleg2 partai tertentu, yg merupakan upaya pelaku pencurangan utk mensinkronkan antara pengguna suara pilpres dgn pileg/DPD
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Hiruk pikuk dari timses 01, politisi partai tertentu, rezim dan media2 mainstream milik cukong cina pendukung rezim, sangat mungkin ditujukan utk mengalihkan perhatian rakyat dari kecurangan pemilu yg sangat kasat mata Mengejar waktu tenggat Agar hasil curang dapat dilegitimasi
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Contoh Mustahil suara sah pilpres di Jawa Tengah dan Jatim setara dgn 63% jumlah penduduknya 63% itu adalah prosentase jumlah total pemilih Jateng yang wajar (DPT) bukan prosentase suara sah ! Bandingkan dgn Jawa Barat, total suara sah hanya 52% dari populasi Jawa Barat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Coba analisa total suara sah pilpres di Jateng - Jatim banding jumlah penduduk dgn propinsi2 lain Rata2 propinsi lain 46 - 52% Rendah di propinsi2 basis prabowo Kecuali Papua yg memang sejak 2009 jumlah pemilihnya GILA2AN (hampir sama dgn jumlah penduduk)
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Apalagi jika dianalisa perbandingan suara Prabowo pada pilpres 2014 di Jateng dan Jatim dgn 2019. Ajaib !! 2014 di Jatim Prabowo sebenarnya menang, akhirnya kalah krn dicurangi. Selisih sekitar 1 juta suara 2019? Gila2an curangnya Benar2 nekad para oknum pelaku curang itu
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pencurangan pilpres 2019 bermakna: 1. Perampokan kedaulatan rakyat oleh teroris pemilu/penjahat demokrasi 2. Pelecehan terhadap kecerdasan rakyat 3. Pengabaian terhadap Pancasila khususnya sila 2 4. Kebejatan moral penyelenggara pemilu dan rezim 5. Gerbang kehancuran NKRI

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.