0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng11 membuka rapat paripurna pada pukul 10:45 WIB dan terbuka untuk umum pic.twitter.com/YswN4Ptf6y
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Agus Hermanto @PDemokrat #jateng1: Total rapat ditandatangani oleh 291 anggota dengan rincian 81 org anggota menghadiri dan 210 anggota izin. Dengan demikian kuorum telah tercapai. Rapat terbuka untuk umum.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 berdasarkan hasil headcount Tim WikiDPR 71 anggota yang berada di ruang rapat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng11: salah satu agenda adalah penyampaian masing-masing fraksi tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskal
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 iskan @FPKSDPRRI #sumut2: kami sangat prihatin dn ikut bela sungkawa atas kejadian skrg ini kami menyerukan kpd seluruh pihak menyampaikan suara sesuai dg konstitusi kpd aparat kami minta dg sangat hormat untuk tdk berlebihan tetapi sesuai dg UU yg berlaku
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 sodik @Gerindra #jabar1: Bersyukur banyak di antara kita kembali mendapatkan kepercayaan lewat pemilu yg dijalani. Masy menagih fungsi pengawasan khususnya ttg kinerja aparat keamanan terkait kasus 22 mei kemarin...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 sodik @Gerindra #jabar1: Mendesak pemerintah memulai pembentukan tim gabungan pencari fakta. Betapa pujian bnyk disampaikan, tp kita jg buat upaya baru tim gabungan independen agar tidak ada lagi utang-utang masa lalu.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Sodik @Gerindra #Jabar1 : Kami mengusulkan Pemerintah membuat tim pencari fakta gabungan untuk permasalahan Pemilu kemarin
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 agus hermanto @PDemokrat #jateng1: sebagaimana kita ketahui UU 42 thn 2014 menyatakan DPR mempunyai tugas membahas pengelolaan dan tnggung jawab pengelolaan negara yg disampaikan BPK. Maka dari itu dipersilakan untuk laporkan hasilnya yg dimaksud.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 BPK RI: pada sidang paripurna ini, kami BPK RI memyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2018 dan ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2018. Sesuai paket UU keuangan negara, UU ttg BPK dan UU no 15 thn 2017 ttg APBN tahun 2018..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 BPK RI: .. Pemerintah menyampaikan laporan kepada DPR setelah diperiksa BPK. Pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat thn 2018 kepada BPK tgl 27 Maret 2019. Selanjutnya BPK memeriksa dan tlh disampaikan trtulis tgl 24 Mei 2019..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK: dan hari ini melaporkan kpd DPR ada 7 komponen laporan keuangan; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas keuangan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK: realisasi pendapatan negara 2018 dilaporkan 1.943 triliyun atau 102% dari anggaran yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.518 T
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK: pemeriksaan atas LKPP dilaksanakan atas tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. pemeriksaan tersebut dilakukan atas konsolidasi dari 86 laporam kementerian/lembaga
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK RI: sesuai dgn paket undang-undang keuangan negara, undang-undang BPK, serta undang-undang no 15 tahun 2017 ttg Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa ....
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK RI: .. laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah diperiksa oleh BPK untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang pertanggungjawaban APBN..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK RI: ... memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menyampaikan LKPP unaduited tahun 2018 kpd BPK pada tgl 27 Maret 2019. Selanjutnya BPK memeriksa LKPP dan hasil pemeriksaan telah kami sampaikan scr trtulis kepada DPR RI...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK RI: .. Pada tgl 24 Mei 2019. BPK jg telah menyampaikan IHSP II tahun 2018 scr trtulis kpd DPR-RI pd tgl 29Maret 2019. Pada hari ini, kami menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP thn 2018 dan IHSP II thn 2018 ....
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna155 Ketua BPK RI: kepada DPR melalui sidang yg terhormat ini.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Ketua BPK RI : dlm pemeriksaan LKPP Tahun 2018 kami perlu menyampaikan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern & kepatuhan utk perbaikan ke depan, antara lain sbb; 1) pelaporan atas kebijakan pemerintah yg menimbulkan dampak trhdp pos-pos LRA ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
Paripurna155 Ketua BPK RI : ... dan/atau Neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi BUMN blm ditetapkan standar akuntasinya 2) dasar hukum, metode perhitungan, & mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Ketua BPK : ... tarif tenaga listrik non subsidi belum ditetapkan 3) pencatatan, rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) blm memadai ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Ketua BPK RI : 4) skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pd pos pembiayaan blm didukung standar dan kebijakan akuntansi yg lengkap 5) data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Ketua BPK RI: ... formula pd pengalokasian dana desa tahun anggaran 2018 blm andal 6) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019 sebesar Rp15,51 T blm sepenuhnya sesuai dgn ketentuan PerUU dan tdk didukung dgn dokumen sumber yg memadai ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna155 Ketua BPK RI : 7) adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan dlm penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, PNBP, Belanja, Piutang PNBP, Perseriaan, Aset Tetap, dan utang terutama pd K/L .
Load Remaining (215)
Login and hide ads.