3
Story "Akankah Para Dewa @Humas_MKRI Mengabaikan Adanya Kecurangan 'TSM' (Kembali) Di Pemilu 2.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 2005 pv 45
Story "Fakta Pembuktian PRB-SU Menang Pilpres Sangat Mudah Ditemukan Jika BPN Tak Salah Langka.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 6157 pv 264
Irene @IreneViena
Makin banyak rakyat sadar bahwa @SBYudhoyono dalang kegagalan @Prabowo jadi presiden 2014 dan dalang pencurangan pilpres 2019 utk berupaya menggagalkan Prabowo menang pilpres dan jadi Presiden RI Sangat banyak bukti pengkhianatan SBY pada Prabowo youtu.be/TPct7Z70gTA
Expand pic
Irene @IreneViena
1. Pencurangan pemilu secara TSM di seluruh Indonesia, terutama terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Yogya, Papua, Lampung, Bali, Sumut, Sulut & NTT sudah diajukan ke MK utk diadili dan diputuskan Berdasarkan jadwal, MK akan sampaikan putusan pada 28 Juni 2019
Irene @IreneViena
2. Di samping sngketa pemilu presiden, MK juga menerima banyak sengketa pemilu legislatif dari hampir semua partai peserta pemilu. Fakta ini semakin membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 sarat dengan pencurangan Apakah MK dapat mengadili dan memutus secara adil? Insya Allah
Irene @IreneViena
3. Khusus sengketa pilpres yg didasarkan pd pencurangan pemilu scr sistematis, terstruktur, masif (TSM) Seharusnya tim kuasa hukum Prabowo tdk terjebak pd pembuktian pencurangan yg bersifat individual, sporadis, kasus per kasus Melainkan pada pembuktian suatu peristiwa tertentu
Irene @IreneViena
4. Pembuktian tim kuasa hukum Prabowo harus didasarkan dan merujuk pada kaidah hukum, pertimbangan dan putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 atas sengketa Pemilukada Jatim 2008 Terobosan hukum MK melalui putusan ini terkait dengan pencurangan pemilu secara TSM pic.twitter.com/MeGtR1LPsQ
Expand pic
Irene @IreneViena
5. MK tegas menyatakan: " ...karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, mahkamah TIDAK BOLEH membiarkan aturan2 keadilan prosedural MEMASUNG dan MENGESAMPINGKAN KEADILAN SUBSTANTIF .... karena fakta-fakta hukum yg disampaikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi .... pic.twitter.com/NSoerZP6Yc
Expand pic
Irene @IreneViena
6. Menimbang bahwa ...mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara sebenarnya, tetapi juga harus menggali keadilan dengan MENILAI dan MENGADILI hasil perhitungan yang diperselisihkan ..." pic.twitter.com/G2QsCBlOEa
Expand pic
Irene @IreneViena
7. Lebih lanjut ditegaskan MK, bahwa ... demokrasi tdk dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan2 politik an sich, tetapi HARUS dilakukan sesuai dengan aturan hukum ..." . pic.twitter.com/81xRVVVZJp
Expand pic
Irene @IreneViena
8. " Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan. . . pic.twitter.com/1XPSJsAMof
Expand pic
Irene @IreneViena
9. Bahwa mahkamah menyatakan .. selama dapat dibuktikan di persidangan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM, yg dilakukan baik pada sebelum , pada saat atau setelah pencoblosan ..permasalahannya harus dirunut dari peristiwa2 sebelum pencoblosan . . pic.twitter.com/52TXmyKyIL
Expand pic
Irene @IreneViena
10. Pertimbangan MK pada putusan No. 41/2008 ini sangat relevan dengan pembuktian pelanggaran TSM pada pemilu dan pilpres 2019. Di samping memberikan batasan yg jelas dan dasar yg kuat terkait pelanggaran TSM, mahkamah juga menekankan azas kedaulatan rakyat dan azas negara hukum pic.twitter.com/petPVswWyg
Expand pic
Irene @IreneViena
11. Berdasarkan kaidah, pertimbangan hukum dan amar putusan No.41/2008, maka tim kuasa hukum harus fokus pada pembuktian pelanggaran TSM pada saat sebelum, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil suara pemilu 2019 Apa saja itu?
Irene @IreneViena
12. Merujuk pada putusan MK No.41/2008, maka tim kuasa hukum harus terlebih dulu membuktikan perolehan suara 01 di Papua dan/atau Jateng dan/atau Jatim berasal dari atau setidaknya dipengaruhi oleh perbuatan curang oleh oknum tertentu utk menguntungkan hasil suara 01 Mudahkan ?
Irene @IreneViena
13. Artinya, pembuktian perbuatan curang per masing2 TPS tidak lagi dianggap sebagai bukti2 yg terpisah satu sama lain, melainkan adalah bagian dari pembuktian telah terjadinya pelanggaran TSM Mudahkan?
Irene @IreneViena
14. Contoh, hasil TPS 01 Desa X, Kabupaten Y. Cukup ditampilkan beberapa bukti bahwa telah terjadi manipulasi hasil suara yg berasal dari pemilih ilegal atau fiktif, sehingga menguntungkan 01 dan merugikan 02. Selanjutnya, dirunut pada penyebab mengapa hal itu dapat terjadi
Irene @IreneViena
15. Lalu, tim hukum 02, menampilkan bukti bahwa jumlah pemilih di seluruh /hampir seluruh kab/kota se Se Jateng dan/atau Jatim dan atau Papua jauh di atas persentase normal kab/kota se Indonesia Fakta DPT + pemilih tambahan di propinsi itu di atas 80% bahkan Papua di atas 100%
Irene @IreneViena
16. Lalu, dirunut permasalahan mengapa jumlah pemilih di Jateng, Jatim, Papua bisa > 80% dari total penduduk, sementara di hampir seluruh Indonesia hny pada kisaran 62-68%? Tim hukum 02 mudah membuktikan terjadinya pelanggaran TSM dlm hal ini: Perppres / Permendagri ttg KIA
Irene @IreneViena
17. PERPRES dan Permendagri tentang Kartu Identitas Anak patut diduga telah menjadi alat atau disalahgunakan aparat pemerintah utk menambah jumlah pemilih baru dgn penerbitan KTP atau SUKET bagi WNI yg berusia di bawah 17 thn/blm kawin Mudah dibuktikan dari data Disdukcapil
Irene @IreneViena
18. Bukti berikutnya adalah pembiaran, pengabaian dgn sengaja oleh penyelenggara pemilu (KPU) terhadap temuan belasan juta hingga lebih 20 juta suara diduga palsu/ganda/fiktif pada DPT, yg sdh bukti awalnya sdh disampaikan tim BPN ke KPU sebelum pelaksanaan Pemilu 2019
Irene @IreneViena
19. Berdasarkan bukti pelangaran2 tsb, lalu dirunut lagi pada fakta sbb : 1. Total Suara sah pilpres di Jateng, Jatim, Papua, Bali dst menunjukan anomali/abnormal dibanding propinsi2 lain 2. Abnormal dibanding hasil pilkada 2018 3. Abnormal dibanding pilpres 2014 4. Dst
Irene @IreneViena
20. Semua pelanggaran TSM pada pemilu 2019 dapat menjadi bukti meski pun terjadi sebelum dan sesudah pemilu, MK telah menegaskan ..: "Pelanggaran2 Pemilu yanh diadili mahkamah, tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga terjadi SEBELUM dan SESUDAH proses pemilu ..
Load Remaining (29)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.