0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Kahar M @Golkar5 #sumsel1 membuka Raker dengan Menkumham dan MenPAN-RB pada pukul 14.15 WIB Rapat dihadiri oleh 10 Fraksi, sehingga rapat sudah kuorum. pic.twitter.com/VJ2jHnleCH
 Expand pic
WikiDPR.org @WikiDPR
#kom3 Kahar M @Golkar5 #sumsel1 membuka Raker dengan Menkumham dan MenPAN-RB pada pukul 14.15 WIB Rapat dihadiri oleh 10 Fraksi, sehingga rapat sudah kuorum. simak di @WikiDPR1 pic.twitter.com/dO1fhA5aOe
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Kahar M @Golkar5 #sumsel1: Dalam rapat hari ini, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai: RUU KUHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Permasyarakatan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Kami sangat berharap RUU KUHP bisa segera rampung dalam periode ini. Revisi mengenai RUU KUHP ini sudah muncul sejak 60 th oleh para pakar, dan kita jg sudah membahas RUU ini selama 3 tahun, tinggal sedikit lagi usaha kita untuk merampungkanya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Keberhasilan pembuatan RUU KUHP dalam masa periode ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi Komisi 3. Kalau kita menunda pembahasan ini sampai pada periode selanjutnya, maka kita sama saja membuang buang waktu, tenaga, dan biaya selama 3 th
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Mengenai RUU tntg Jabatan Hakim, saya juga mendesak agar RUU ini dapat segera diselesaikan, karena RUU ini juga mempunyai posisi yg strategis. Kalau kita terus menunda perampingan RUU ini..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: ..maka produk legislasi antara DPR dan Pemerintah akan terus dipandang rendah oleh masyarakat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: RUU Permasyarakan ini sangat penting. Keberadaan UU No.12 th 1995 ini sudah sangat lama dan sudah tidak sesuai lagi dgn dinamika dan pernasalahan yg terjadi di masyarakat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Overcapacity di Lapas ini juga menjadi salah satu alasan untuk kita segera merevisi UU Permasyarakatan yg ada
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Kami dari pihak pemerintah sangat berharap agar Komisi 3 dapat menyelesaikan ke-4 RUU strategis ini sebelum masa periode ini habis
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna Laoly, Menkumham: Jika kita bisa menyelesaikan 3 UU saja bisa menjadi prestasi untuk kita.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Kita haris berkomitmen untuk menyelesaikan ke-4 RUU ini, adapun skala prioritasnya adalah sbg berikut: 1. RUU KUHP 2. RUU Permasyarakatan 3. RUU Jabatan Hakim 4. RUU MK
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Pengajuan RUU Permasyarakatan pada hakekatnya merupakan bentk upaya hukum akibat adanya perubahan penanganan narapidana di dalam Lapas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Perlu adanya keadilan restoratif pada anak dan korban untuk memenuhi hak hak mereka
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Permasyarakatan adalah tahap akhir dr sistem peradilan pidana, dan lingkupnya hanyalah pembinaan dan bimbingan bagi warga masyarakat. Saat ini UU Permasyarakatan yg ada belum mampu mengakomodir kebutuhan dan dinamika yg trjd di dlm masyarakat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna Laoly Menkumham : e. ketentuan pembinaan terhadap anak belum sesuai regulasi untuk anak.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Materi dalam RUU Permasyarakatan ini akan mengatur mengenai Penguatan peran permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yg menerapkan asas persamaan perlakuan hukum thdp masyarakat binaan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: RUU Permasyarakatan yg baru jg akan memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dan anak yang didasarkan pda asas pengayoman, kemandirian, gotong royong, serta profesionalitas. Selain itu, RUU Pernasyarakatan ini juga akan mengatur..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: ..hak dan kewajiban bagi narapidana. Pengaturan mengenai pelayanan, pemeliharaan, dan perlindunhan HAM juga akan diatur dalam RUU Permasyarakatan ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna Laoly, Menkumham : Keterangan presiden mngenai UU tentang MK. Telah disampaikan kepada DPR.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Besar harapan kami agar DPR dan Pemerintah dapat merampungkan RUU Permasyarakatan ini guna melindungi hak hak tahanan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Mengenai RUU MK, RUU ini perlu dirampungkan sebagai bentuk upaya nyata untuk melakukan penguatan lembaga peradilan sebagai the soul interpreter and the guardian of constitution
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yg harus merdeka dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar negara hukum sesuai dgn Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L, Menkumham: RUU MK ini akan berisi 9 bab dan 122 pasal. Adapun hal-hal yg diatur dalam RUU ini adalah sbg berikut: 1. Kedudukan dan susunan MK 2. pengangkatan dan pemberhentian hakim MK 3. kode etik dan dewan etik 4. Hukum acara MK
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yasonna L selaku Menkumham memberi pandangan pemerintah secara tertulis mengenai RUU Permasyarakatan dan RUU MK pic.twitter.com/DGcEyM5Z7X
 Expand pic
 Expand pic
Load Remaining (27)
Login and hide ads.