0
Story "Paradigma @Humas_MKRI (MK) Yang Menyulitkan Pemohon Sengketa Pemilu Memenangkan Perkara.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1939 pv 32
Story "Lupakan MK Yang Hanya Akan Mengantarkan @Prabowo Ke Kuburan!" by @Hasmi_Bakhtiar Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 2837 pv 37
Irene @IreneViena
1. Sekedar mengingatkan kembali rakyat Indonesia bahwa apapun yg terjadi rezim Jokowi dan para dalang/penguasa di balik rezim yakni @SBYudhoyono @hendropriono @LuhutPanjaitan @CSIS dan para Cukong Cina akan tetap ngotot melegitimasi pemilu 2019 dg segala kecurangannya
Irene @IreneViena
2. Sejak 2016 sy telah berkali2 sampaikan rencana rezim & para dalang utk mempertahankan rezim boneka melalui pemilu 2019 yg sdh direncanakan utk dicurangi scra terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dg menunggangi lembaga/institusi negara/pemerintah & penyalahgunaan kekuasaan
Irene @IreneViena
3. Mengutip tafsiran MK dlm Putusan No: 41/PHPU.D-VI/2008 majelis hakim yg diketuai @mohmahfudmd menyatakan apabila terdapat pelanggaran yg bersifat terstruktur, sistematis, & masif (TSM) yg scra signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka pelanggaran tsb dapat diproses oleh MK
Irene @IreneViena
4. MK menyatakan bhw pelanggaran yg dapat mempengaruhi hasil tsb tdk hny dlm arti sempit berupa perhitungan suara Tetapi jg berkaitan dg pelanggaran2 yg terjadi baik dlm perhitungan suara maupun dlm menggali keadilan dg menilai & mengadili hasil penghitungan yg diperselisihkan
Irene @IreneViena
5. MK menyebut 3 jenis pelanggaran dlm Pemilu 1. Pelanggaran dlm proses yg tidak berpengaruh thdp hasil suara Pemilu atau: 2. Pelanggaran dlm proses pemilu yg berpengaruh terhadap hasil Pemilu, atau; 3. Pelanggaran terkait persyaratan calon yg bersifat prinsip & dapat diukur
Irene @IreneViena
6. MK menjelaskan bahwa Pelanggaran Pemilu yg bersifat TSM: Pelanggaran yg dilakukan oleh aparat struktural, aparat pemerintah, aparat penyelenggara Pemilu scra kolektif bukan aksi individual Direncanakan matang (by design) Dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis
Irene @IreneViena
7. MK membuat kualifikasi pelanggaran bersifat TSM dengan kewenangan yg dimilikinya berdasarkan konstitusi dan UU Meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK ”dianggap” melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah ultra vires dan ultra petita
Irene @IreneViena
8. Argumentasi MK tersebut secara tegas disebutkan, misalnya dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008 Bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perUUan
Irene @IreneViena
9. MK menetapkan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu Sebagai pengawal konstitusi, kewenangan MK menjadi final and binding MK adalah para dewa. Otoritas dalam penafsiran konstitusi
Irene @IreneViena
10. Berdasarkan pertimbangan tsb MK, sejak 2008 telah puluhan kali mengadili dan memutus perselisihan pemilukada. Namun, kaidah hukum dan keyakinan MK terkait sengketa pemilu bersifat TSM belum pernah diuji pada perselisihan/sengketa pemilu presiden Langkah 02 sebagai ujiannya
Irene @IreneViena
11. Berdasarkan akal sehat, logika, kewarasan berpikir, hati nurani, fakta objektif dan bukti2 yang ada terkait pelanggaran pemilu pilpres dan pileg 2019, kita semua tentu berkeyakinan MK pasti memutus bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat TSM khususnya pemilu presiden 2019
Irene @IreneViena
12. Oleh sebab itu - bagi saya pribadi, terkait penilaian & kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat TSM pada pilpres 2019, lebih merupakan ujian terhadap standar moral bagi para penilainya Karena secara hukum, fakta dan bukti yg ada sudah sangat jelas dan terang
Irene @IreneViena
13. Oleh sebab itu putusan MK atas perselisihan pemilu presiden 2019 nanti - yang sangat menentukan nasib rakyat, bangsa dan negara ini, lebih merupakan cermin / refleksi dari kualitas dan standar moral dari para anggota majelis hakim MK Berdasarkan hukum semua sdh jelas
Irene @IreneViena
14. MK melalui putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 telah melakukan terobosan hukum untuk memajukan demokrasi & melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif (TSM) Melalui itu MK menjadi teladan hukum rakyat dan bangsa Indonesia
Irene @IreneViena
15. Mengenai apakah teladan hukum pada putusan MK tersebut akan jadi benteng bagi para anggota majelis hakim MK dalam mempertahankan kualitas dan standar moralnya selaku otoritas penafsir konstitusi dlm mengadili dan memutus sengketa pemilu presiden 2019, kita lihat saja nanti
Irene @IreneViena
16. Sebagai pengetahuan bersama bahwa MK telah memutus: " ... tidak hanya memerintahkan utk penghitungan kembali hasil penghitungan suara tetapi juga telah menggali keadilan dengan menilai & mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan ..."
Irene @IreneViena
17. Lebih lanjut MK menegaskan pada dasarnya MK tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi Namun lebih pada mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran pemilu yg berakibat pada hasil penghitungan suara
Irene @IreneViena
18. Lebih jauh lagi, melalui putusan atas sengketa pemilukada Jatim tsb, MK menegaskan telah menilai dan mengadili: "Pelanggaran2 Pemilu yang terjadi tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga terjadi SEBELUM dan SESUDAH proses pemilu .. Inilah point yang sangat penting
Irene @IreneViena
19. Berdasarkan penilaian/ kesimpulan MK pada putusan sengketa pemilukada Jatim 2008 tsb, maka tidak ada keraguan bahwa berbagai hal pelanggaran yg terjadi SEBELUM proses pemilu yg dpt mempengaruhi hasil pemilu dapat dijadikan dasar putusan MK bhw telah terjadi pelanggaran TSM
Irene @IreneViena
20. Terkait sengketa pemilu presiden yg disampaikan capres 02 ke MK untuk diadili dan diputuskan, saya melalui medsos dan forum2 diskusi telah berulangkali menyampaikan dan menjelaskan pelanggaran oleh capres petahana terkait upaya mempengaruhi hasil pemilu 2019
Irene @IreneViena
21. Saya dapat membuktikan bahwa: PERPPU No.1/2015 ttg perubahan UU KPK PERPPU No.2/ 2017 ttg Perubahan UU ORMAS UU No. 7/ 2017 ttg UU Pemilu PERPRES No 18 / 2018 ttg Dokter dan RS Kepresidenan Perppres ttg administrasi kependudukan, Permendagri ttg Kartu Indentitas Anak, dll
Load Remaining (7)
Login and hide ads.