0
Refly Harun @ReflyHZ
Pemilu curang? Heran? Sy tidak. Itulah problem akut pemilu era reformasi sejak 1999. Pelakunya, (bisa jadi) semua kontestan.
Refly Harun @ReflyHZ
Kecurangan Pemilu itu bisa bersifat kuantitatif (terkait langsung dengan perolehan suara), bisa kualitatif (tidak terkait langsung dg perolehan suara). Yang merasa dicurangi harus bisa menunjukkannya.
Refly Harun @ReflyHZ
Persoalannya, banyak pihak mengaku dicurangi. Tapi ketika disuruh menunjukkan bukti, kewalahan. Atau buktinya tidak signifikan mengubah hasil Pemilu.
Refly Harun @ReflyHZ
Saya berharap BPN mau membawa data kecurangan itu ke MK, sehingga jadi tahu apakah memang signifikan mengubah hasil pemilu. Kita pun bisa ikut menilainya.
Refly Harun @ReflyHZ
Kalau KPU tidak dipercaya, MK tidak dipercaya juga, lah lantas mau ke mana?
Refly Harun @ReflyHZ
Kecurangan pemilu itu seperti fakta yang minim data. ujung-ujungnya hanya cerita.
Refly Harun @ReflyHZ
Bawaslu, KPU, DKPP, dan MK itu punya kavling kewenangan sendiri-sendiri. Kalau keberatan dengan penghitungan suara final KPU, ya ke MK. Tidak ada institusi lain yang punya kewenangan selain MK.
Refly Harun @ReflyHZ
Kalau tidak ada komplain ke MK, apa yang diputuskan KPU jadi sah dan menjadi hasil pemilu yang final. Tindakan di luar jalur itu tdk akan mengubah apa-apa.
Refly Harun @ReflyHZ
Soalnya bukan percaya atau tidak percaya. Soalnya adalah satu-satunya institusi yang bisa mengoreksi hasil pemilu oleh KPU, ya hanya MK.
Refly Harun @ReflyHZ
Kalo ada data kuantitatif (C1) yg valid, yg menunjukkan kemenangan, mudah sekali bersidang di MK dan memenangkan permohonan. Soalnya ada atau nggk barang itu.
Refly Harun @ReflyHZ
Ketika sebagian parpol dan politisi tidak percaya KPU dan MK, nasehat saya cuma satu. Lain kali kalau memilih anggota KPU atau hakim konstitusi, carilah yang paling kuat integritas dan independensinya. Jangan hanya yg kuat lobi atau krn gampang ditundukkan.
Refly Harun @ReflyHZ
Untuk yang menang pemilu, nasihatnya sama. Carilah yang paling berintegritas dan yang paling independen. Sekarang tidak mengeluh, tetapi begitu kalah, distrust yang sama akan muncul juga.
Refly Harun @ReflyHZ
Hal yang sama berlaku pula untuk lembaga-lembaga lain yang anggotanya dipilih DPR, trmasuk KPK. Jangan sampai terus terjadi, kalian memilih kalian pula yang tidak mempercayai.
Refly Harun @ReflyHZ
Yenti Ganarsih, Indriyanto Seno Adji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Hamdi Moeloek, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Al Araf ialah Pansel KPK 2019 pilihan Pres Jokowi. Bgm menurut Anda?
Refly Harun @ReflyHZ
Silah ikuti pnjlsn sy ttg sengketa hasil pemilu di MK di TVOne sebentar lg.
Refly Harun @ReflyHZ
Pemenang sudah ditentukan. Kalaupun dibawa ke MK, kecil peluang untuk mengubah hasil. Paling sekadar menyumbang bagi evaluasi Pemilu ke depan.
Refly Harun @ReflyHZ
Tapi kalau sekedar membuktikan bahwa kecurangan itu memang ada, MK dapat menjadi forum. Persidangan MK bisa disaksikan seluruh rakyat. Tapi dengan paradigma ‘signifikan mempengaruhi hasil Pemilu’, kiranya tidak mudah untuk mengubah hasil di MK.
Refly Harun @ReflyHZ
Berikut pernyataan normatif sy menyangkut tindak lanjut pasca pengumuman KPU: 1. Kita harus menunggu apakah Prabowo-Sandi akan mengajukan sengketa ke MK atau tidak. Kalau tidak, game is over. Jokowi-Ma’ruf akan diumumkan sbg calon terpilih.
Refly Harun @ReflyHZ
2. Kalo mengajukan sengketa, kita akan menunggu belasan hari ke depan untuk tahu bagaimana hasilnya. Apakah permohonan akan dikabulkan atau ditolak. Yang jelas, sejak 2004, semua permohonan sengketa Pilpres ditolak.
Refly Harun @ReflyHZ
3. Mengapa permohonan ditolak? Karena memang tidak mudah membuktikan klaim kecurangan berdasarkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Scr kuantitatif, hrs bisa didalilkan kehilangan/pengglmbungan suara minimal separoh dari 16.957.123 suara.
Refly Harun @ReflyHZ
4. Jangankan membuktikan kehilangan atau penggelembungan jutaan suara. Ribuan suara saja susah. Terbukti di sini bukan sekadar klaim, tapi yang terbukti di persidangan dg fakta n data. Tidak hanya asumsi atau keyakinan masy awam.
Refly Harun @ReflyHZ
5. Kalau tidak mampu membuktikan aspek kuantitatif, pemohon biasanya beralih kepada aspek kualitatif. Praktik yg diterima selama ini, adanya kecurangan yg terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).
Refly Harun @ReflyHZ
6. Lagi-lagi tidak mudah membuktikan kecurangan yang TSM. Sekali lagi, terbukti di prsidangan, bukan sekadar keyakinan awam. Sejak 2004, pemohon sll gagal Membuktikan adanya kecurangan TSM.
Refly Harun @ReflyHZ
7. Paradigma MK selama ini soal sengketa pemilu ialah ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’. Jadi bisa saja satu-dua kecurangan terbukti, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil Pemilu.
Load Remaining (2)
Login and hide ads.