Miris !!! Negara Indonesia Diambang Perang saudara akibat Pemilu

Perlawanan secara radikal terhadap pemerintahan, hanya akan mengorbankan nyawa rakyat.
1

Rekapitulasi suara Pilpres 2019 rupanya rampung lebih cepat dari jadwalnya. Seperti dugaan semula, pemenangnya adalah kandidat petahana. Kubu oposisi jelas tak akan mau menerima. Saat ini, ribuan pendukung sudah mulai bergerak memasuki Ibu Kota. Mungkinkah bangsa ini tengah berada di ambang perang saudara?

Sebagai pendukung oposisi, untuk saat ini saya tidak bisa sepaham dengan strategi yang mereka jalani. Gagap dalam berkontestasi, mereka mulai menghembuskan aroma revolusi. Padahal di alam demokrasi, kita sudah terbiasa melakukan perebutan kekuasaan melalui cara-cara konstitusi. Tapi mereka seakan tak peduli. Nasib bangsa ini dipertaruhkan, demi memuaskan ambisi pribadi. Ini yang membuat saya antipati.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menuding pemilu sudah berlangsung dengan curang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dianggap tidak netral dan lebih berpihak kepada petahana. Itu sebabnya mereka tidak mau menerima hasil penghitungan suara. Mereka juga mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena menilai kecurangan itu sudah bersifat terstruktur, masif, dan sistematis.

Sayangnya, mereka gagal menyuguhkan bukti kecurangan, sehingga Bawaslu menolak pengaduan. Wajar saja ditolak, toh bukti-bukti yang mereka lampirkan cuma link-link berita media online yang memuat pemberitaan soal dugaan pelanggaran pemilu. Sementara bukti yang lebih autentik, berupa rekaman video misalnya, mereka tidak punya. Pantas saja, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, menyebut tindakan BPN ini sangat konyol.

Ini seperti deja vu masa lalu. Kala Prabowo juga menolak hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 10 konteiner ia bawa ke persidangan, tapi tak satupun bukti yang bisa menjelaskan di mana letak kecurangan. Mungkin karena ini pula ia tidak akan kembali menggugat ke MK. Karena merasa tidak yakin akan bisa membuktikan kecurangan yang selama ini ia tuduhkan. Sebagai gantinya, ia mulai menyuarakan untuk melakukan perlawanan. Menggerakkan massa dengan dalih atas nama kedaulatan rakyat.

Ini pula yang amat kita sayangkan. Kubu oposisi menolak untuk menempuh jalan konstitusi. Mereka lebih memilih untuk melihat pendukungnya turun ke jalan, berhadap-hadapan dengan aparat keamanan. Memang, di alam demokrasi, upaya demonstrasi dibolehkan oleh konstitusi. Tapi, bukan berarti aksi ini boleh ditunggangi untuk tujuan merebut kekuasaan.

Perlu diingat, jika sebagian rakyat negeri ini memang menginginkan adanya perubahan di tampuk kekuasaan, sudah pasti sebagian lain juga ingin mempertahankannya. Maka, ketika oposisi menggerakkan kekuatan massa untuk merebut tahta, tidak mustahil pula pendukung petahana bakal pasang badan menghadapinya.

Kalau Prabowo berpikir melalui unjuk rasa ini dia bisa meraih kursi presiden, maka ia sudah salah langkah.Perlawanan secara radikal terhadap pemerintahan, hanya akan mengorbankan nyawa rakyat. Hal ini tentu harus dihindari. Jangan sampai karena hasrat berebut kuasa, kedamaian bangsa menjadi tumbalnya.

Sikap Partai Demokrat yang sudah jauh-jauh hari menentang upaya 'people power' ini, hendaknya diikuti. Sebab gerakan tersebut sangat inkonstitusional, sehingga tidak bisa dibiarkan. Dulu, tangis dan darah sudah tertumpah untuk menegakkan demokrasi, kenapa karena ambisi berkuasa, sistem ini hendak dihancurkan lagi? Makanya, bertindaklah secara dewasa. Dalam kontestasi, kita mesti siap menang, dan siap pula kalah.

artikel asli
https://www.kompasiana.com/terejana/5ce303c73ba7f759ca20e962/negara-di-ambang-perang-saudara

Login and hide ads.