0
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Ali Taher @Fraksi_PAN #banten3 membuka Raker dan RDP Komisi 8 dengan Menag, MUI, BPOM, dan BPKH mengenai Pembahasan Kebijakan RPP tentang Jaminan Produk Halal dan Revisi BPIH 1440 H/2019 M pkl 14:39 WIB
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#Kom8 Lukman Hakim Menag : Untuk rapat kali ini kita akan membahas mengenai jaminan produk halal
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman S, Menteri Agama: Untuk diketahui, PP tentang jaminan produk halal ini sudah tidak lagi berbenruk rancangan. Sebab, mulai tanggal 3 Mei 2019 lalu, Menkumham sudah mengesahkan dan menandatangani PP tsb
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#Kom8 Lukman Hakim, Menag : Tujuan penyelenggaraan produk halal berdasarkan UU dan ditambah dengan PP PP mengenai jaminan produk halal ini salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Kami akan mengembangkan alat pengolah data dan membentuk manajemen informasi produk halal Kami terus mengupayakan persiapan infrastruktur dan suprastruktur
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Kami akan mengembangkan alat pengolah data dan membentuk manajemen informasi produk halal
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Sertifkasi halal saat ini sudah bisa di proses secara online, kita membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Halal, “SIHALAL”
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Kami juga membentuk gedung pusat layanan halal yg dibiayai dari SBSN
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Terkait persiapan suprastruktur, kami sudah menyiapkan regulasi terkait produk jaminan halal dengan dibentuknya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai rujukan peraturan di bawahnya
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Terkait dengan persiapan suprastruktur lainnya adalah penyusunan standar halal antar negara. Kami membentuk Standar Nasional Indonesia tentang pemotongam halal pada unggas dan tentang rumah pemotongan hewan
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Bentuk kerja sama ini hampir semuanya terhenti karena semuanya menunggu dilahirkanya Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, saat ini PP sudah disahkan, sehingga rancangan MoU bisa segera direalisasikan
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Khusus kerjasama dgn MUI, kami menetapkan sertifikasi auditor halal dan akreditasi lembaga pemeriksa hala
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#Kom8 Lukman Hakim Menag : Label halal Indonesia BPJPH telah memperoleh hak cipta dari Dirjen Kelayakan Intelektual Kemenkumham
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman H, Menag: mengenai kondisi anggaran keuangan, sebagai mana yg kita sepakati bersama anggaran BPJPH sebesar Rp 201.416.463.000
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Mengenai kondisi anggaran BPJPH, untuk t.a 2019, anggaran tg diberikan adalah sebesar Rp 201.416.463.000 pic.twitter.com/0JZfjUANps
 Expand pic
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#Kom8 Lukman Hakim Menag : Kami juga akan melaporkan terkait SDM dalam jaminan produk halal yg saat ini masih kurang
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Kami menbutuhkan tambahan SDM sebagai verifikator dan auditor halal Kami telah melakukan pelatihan terhadap 112 calon auiditor halal dari 34 Lembaga Penjamin Halal (LPG) dari 4 angkatan
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman H, Menag: terkait dgn hal2 yg substansial mengenai produk halal ini. 1) produk yang ada sertifikasi halal. Ada 2 produk yaitu barang dan jasa.
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Barang yg wajib bersertifikat halala asalah jenis barang yg meliputi: makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, rekayasa genetik, dan barang barang gunaan masyarakat. Khusus barang gunaan, yg mesti mendapat sertfikasi halal adalah..
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: ..barang gunaan yang mengandung unsur hewani
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Untuk bidang jasa yg harus mendapat sertifikasi halal adalah jasa terkait pemotongam hewan
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#Kom8 Lukman Hakim Menag : Kewajiban bersertifikat halal nanti ada regulasi khusus yg harus dilalui
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Untuk produk obat, produk biologi, dan produk kesehatan yg cara pembuatanya belum sesuai dengan sertifikasi halal, maka harus diaudit oleh LPH
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Untuk produk yg belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2019, maka tetap dpt masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki izin edar
WikiDPR 3 @WikiDPR3
#kom8 Lukman Hakim S, Menteri Agama: Sanksi bagi pelaku usaha yg tidak menerapkan ketenruan UU jaminan produk halal pic.twitter.com/QM4c0xrp3T
 Expand pic
Load Remaining (61)
Login and hide ads.