0

Ada sebuah ungkapan, “revolusi memakan anaknya sendiri”. Hal inilah yang agaknya mulai dilupakan oleh para pemimpin saat ini. Gagap dalam berkontestasi, mereka mulai menghembuskan aroma revolusi. Padahal di alam demokrasi, kita sudah terbiasa melakukan perebutan kekuasaan melalui cara-cara konstitusi. Tapi mereka seakan tak peduli. Nasib bangsa ini dipertaruhkan, demi memuaskan ambisi pribadi.

Kubu oposisi boleh saja mengklaim tidak percaya dengan hasil pemilu karena maraknya kecurangan yang terjadi. Namun, alasan ini tentu tidak bisa dijadikan pembenar untuk melakukan tindakan makar. Ada cara konstitusional yang bisa ditempuh. Indonesia adalah negara hukum. Jika ada pelanggaran dalam pemilu, maka harus dibuktikan secara hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tempatnya.

Aturan soal perselisihan pemilu diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Dalam aturan itu dijelaskan, jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sehingga peserta pemilu cq pasangan calon menolak penetapan KPU, penolakan disalurkan melalui jalur hukum di MK untuk dibuktikan kebenarannya. Di forum inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki.

Sayangnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berpikir sebaliknya. Mereka menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), berencana tidak akan mengadu ke MK, dan akan mengandalkan kedaulatan rakyat atau ‘people power’. Kubu oposisi ini rupanya lebih ingin membuat rakyat saling berhadap-hadapan, dibanding menempuh cara-cara yang konstitusional.

Perlu diingat, sebagian rakyat negeri ini memang menginginkan adanya perubahan di tampuk kekuasaan. Tapi, sebagian lain juga ingin mempertahankannya. Jika kalangan oposisi bermaksud menggerakkan kekuatan massa untuk merebut tahta penguasa, tidak mustahil pula pendukung petahana bakal pasang badan menghadapinya. Akibatnya, terjadilah perang saudara.

Hal ini tentu harus dihindari. Jangan sampai karena hasrat berebut kuasa, kedamaian bangsa menjadi tumbalnya. Seperti kata pepatah, “revolusi memakan anaknya sendiri’. Perlawanan secara radikal terhadap pemerintahan, hanya akan mengorbankan nyawa rakyat. Makanya, bertindaklah secara dewasa. Dalam kontestasi, kita mesti siap menang, dan siap pula kalah.

Sikap Partai Demokrat, parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga Uno, patut diapresiasi. Parpol besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menentang upaya inkonstitusional yang hendak ditempuh kubu oposisi. Mereka menyarankan untuk bertarung di MK, guna membuktikan kecurangan yang dilakukan petahana. Namun, jika yang ditempuh adalah upaya revolusi dengan mengerahkan ‘people power’, maka partai ini menyatakan lepas tangan, tidak mau ikut-ikutan.

Memang, di tingkat masyarakat bawah, banyak juga yang tidak setuju dengan hasutan people power ini. Mereka tidak mau perdamaian yang sudah lama tercipta, berubah menjadi perpecahanan antar anak bangsa. Hanya gara-gara satu kelompok memaksa ingin berkuasa, apa kita akan membiarkan bangsa besar ini hancur binasa?

Kita harus sadar, demokrasi bukan sekedar terminologi gagah untuk diucapkan, melainkan sikap dan perilaku inklusif. Termasuk kerelaan untuk tunduk pada aturan. Perlu diingat, demokrasi itu lahir dalam dua sisi sekaligus; kebebasan dan ketaatan. Kita bebas mengaktualisasi aspirasi, tetapi di saat bersamaan harus taat dengan aturan hukum.

Demokrasi memang tidak sederhana, tetapi kita telah bersetuju memilihnya untuk membangun bangsa ini. Maka, tak ada pilihan lain kecuali kita harus belajar keras memahami makna ajaran itu. Termasuk belajar berpolitik dengan baik, tanpa memakai kekerasan dan gerakan inkonstitusional untuk memuluskan syahwat berkuasa.

Oleh: Muhammad Fatih

from : http://politiktoday.com/oposisi-inginkan-revolusi/

Login and hide ads.