0
Fadli Zon @fadlizon
1) FADLI ZON: “PEOPLE POWER” BAGIAN DARI PRAKTIK DEMOKRASI, BUKAN TINDAKAN MAKAR
Fadli Zon @fadlizon
2) Belakangan ini muncul framing yang dibangun oleh Pemerintah beserta aparaturnya bahwa ajakan “people power” yang dimaksudkan untuk memprotes praktik kecurangan Pemilu 2019,
Fadli Zon @fadlizon
3) yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengawal suara, menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, dianggap sebagai makar.
Fadli Zon @fadlizon
4) Semua orang yang menggunakan kata “people power” tiba-tiba saja bisa dikriminalisasi aparat kepolisian, dituduh makar, ditangkap, dan diperlakukan sebagai pesakitan. Menurut saya, tindakan sewenang-wenang semacam itu harus dihentikan, karena berbahaya bagi demokrasi.
Fadli Zon @fadlizon
5) “People power” adalah bagian dari ekspresi demokrasi, tak ada kaitannya dengan makar. Dalam Oxford Dictionary, “people power” dengan jelas disebut sebagai bentuk tekanan politik melalui aksi massa untuk memenangkan pendapat umum.
Fadli Zon @fadlizon
6) Jadi, “people power” merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang di negara kita keberadaannya dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
Fadli Zon @fadlizon
7) Menghubungkan “people power” dengan makar saya kira adalah bentuk penyesatan, sekaligus bentuk pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
Fadli Zon @fadlizon
8) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), secara semantik makar berarti (1) akal busuk, tipu muslihat; (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; atau (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.
Fadli Zon @fadlizon
9) Dari tiga pengertian berdasarkan KBBI tersebut kita bisa membuat kesimpulan kalau makar pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan dengan cara membunuh atau menyerang.
Fadli Zon @fadlizon
10) Jika merujuk kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, kata “makar” sebenarnya merupakan serapan atas kata “anslaag” dari bahasa Belanda. Di sini ada catatan penting.
Fadli Zon @fadlizon
11) Penyerapan “anslaag” sebagai “makar” itu pun sebenarnya bermasalah. Sebab, seharusnya konsep “anslaag” diterjemahkan sebagai “penggulingkan pemerintah dengan kekerasan”.
Fadli Zon @fadlizon
12) Jadi, hanya upaya untuk menggulingkan pemerintah dengan kekerasan saja yang bisa dikenai pasal “anslaag”. Gerakan massa, sebesar apapun, jika tanpa kekerasan, dan tak dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan, tak bisa dikenai pasal “anslaag”.
Fadli Zon @fadlizon
13) Masalahnya adalah karena kata “anslaag” diserap sebagai “makar” dalam bahasa Indonesia, maka pengertian “anslaag” dalam sistem hukum kita akhirnya jadi rancu, alias multitafsir.
Fadli Zon @fadlizon
14) Itu sebabnya pasal makar jadi mudah sekali dijadikan pasal karet oleh penguasa. Padahal, konsepsi hukum pidana tak boleh diartikan lentur, tidak boleh dua arti. Harus penafsiran tunggal.
Fadli Zon @fadlizon
15) Di dalam KUHP sendiri ada berbagai jenis pasal makar. Beberapa di antaranya Pasal 104 KUHP tentang makar keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 106 KUHP makar wilayah negara, Pasal 107 KUHP makar pemerintahan,
Fadli Zon @fadlizon
16) Pasal 139a makar wilayah negara sahabat, Pasal 139b makar pemerintahan sahabat, Pasal 140 makar raja atau kepala negara sahabat.
Fadli Zon @fadlizon
17) Nah, kalau kita baca, pasal mana yang bisa menghubungkan penggalangan massa untuk melakukan protes umum, atau “people power”, dengan kata “makar”? Tidak ada! Tak ada satupun jembatan pengertian yang bisa menghubungkan kata “people power” dengan kata “makar”.
Fadli Zon @fadlizon
18) Jadi, apa sebenarnya dasar aparat bertindak memanggil orang, menangkap orang, menuduh orang, sebagai pembuat makar? Padahal, orang-orang tadi tak pernah melakukan serangan, atau “violence attack” untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Fadli Zon @fadlizon
19) Di negara-negara lain yang demokratis juga ada pasal makar. Di dalam KUHP Jerman, misalnya, yang setara dengan pasal 107 KUHP kita adalah pasal 81 KUHP Jerman. KUHP Jerman memakai istilah “force”, kekuatan.
Fadli Zon @fadlizon
20) Jadi, untuk bisa dipidana dengan tuduhan melakukan upaya penggulingan pemerintah, memang harus ada kekuatan yang nyata, baik serangan memakai senjata maupun tidak. Tanpa adanya serangan, tak bisa disebut sebagai makar.
Fadli Zon @fadlizon
21) Penggunaan istilah “people power” dalam dunia politik kita sebenarnya adalah hal biasa. Pada tahun 2014 tim kampanye Jokowi juga menggunakan ancaman “people power” untuk meminta jaminan Pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil. Bisa dicek. Jejak digitalnya masih ada.
Fadli Zon @fadlizon
22) Bahkan, relawan Jokowi mengeluarkan buku resmi berjudul “people power” untuk mengagitasikan kemenangan tokoh yang didukungnya.
Fadli Zon @fadlizon
23) Apakah waktu itu aparat kepolisian merespon pernyataan-pernyataan tentang “people power” itu sebagai makar? Kan tidak!
Fadli Zon @fadlizon
24) Hari ini kita masih hidup di Indonesia yang sama, dengan hukum yang sama, lembaga kepolisian yang sama, sistem ketatanegaraan yang sama,
Fadli Zon @fadlizon
25) tapi kenapa saat ada orang meneriakkan kata “people power”, yang maksudnya sama dengan teriakan pada 2014 lalu, untuk mengawal Pemilu dan mengamankan suara rakyat, kemudian tiba-tiba dianggap sebagai makar?
Load Remaining (9)
Login and hide ads.