0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 RDP dengan Ket. ORI, Ket. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam, Dirjen Perundang"an Kemenkumham RI, Ket. Kadin Prov Kepri, Kota Batam, Kepala BP Batam & Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi & Kebijakan Publik UGM dijadwalkan pukul 10:00 WIB pic.twitter.com/DRjVmUiZcX
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman Khaeron @PDemokrat #jabar8 Membuka RDP dengan ORI, Dewan Kawasan PBPB Batam, Kadin Kepri dan Batam, serta lembaga kajian UGM pada pukul 10:54 WIB pic.twitter.com/EkrMgqUL0V
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman @FPD_DPR #Jabar8: Jadi ini perundang2an yg kita bahas adl salah satunya tidak boleh rangkap jabatan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman @FPD_DPR #Jabar8: hari ini sebetulnya ada Raker Ombudsman di Palembang tapi bisa dibatalkan dan menghadiri rapat disini artinya isu ini terlihat penting.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Firman S @Golkar5 #jateng3: Dualisme jabatan ini merupakan pelecehan terhadap lembaga negara, banyak hal yang salah dlm mekanisme ini. Kita harus segera membuat keputusan yang mengikat agar pelecehan lembaga negara spt ini tidak terjadi lagi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman Khaeron @PDemokrat #jabar8 membacakan hasil kesimpulan rapat sebelumnya terkait pembahasan kawasan otorita Batam. Berdasarkan hasil kesimpulan rapat tersebut, Komisi 2 DPR memandang bahwa ex officio jabatan di Batam ini tidak sesuai dengan peraturan..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman Khaeron @PDemokrat #jabar8 ...perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Komisi 2 DPR akan segera membentuk Pansus kawasan Batam serta mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status kawasan ekonomi batam
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman @FPD_DPR #Jabar8: utk meningkat wkt lgsg saja dimulai pemaparan ya dan mudah2an rapat ini slesai sblm berbuka puasa
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman: Ombudsman melakukan kajian secara komperhensif, agar tidak terjadi tumpang tindih informasi. Batam merupakan permasalahan yang serius yang harus ditindak lanjuti
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Kami rasa rapat ini sangat penting terkait BP Batam, dan juga posisi Walikota Batam menjadi Ex. Officio BP Batam
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Isu dualisme di Batam, sebenarnya tidak ada sama sekali, ini hanya hembusan politik saja.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman : sejak 2016, Ombudsman memang ditugaskan oleh Komisi 2 utk melakukan pengkajian isu dualisme di Batam dan hasil kajian itu sdh dirilis awal 2017 dmn kesimpulannya itu adalah isu dualisme itu tdk ada sebenernya disana
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Kami menerima laporan dari Kadin Kepri dan Kota Batam terkait kajian khusus untuk melihat posisi Ex. Officio di Perundang"an kita.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman: sejarah dan dasar aturan OB/BP Batam dan Pemkot Batam pic.twitter.com/2tpOiErIcw
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman: terjadi pelanggaran UU selama 20 tahun. Di dalam UU memastikan perlunya membentuk peraturan pemerintah dan misi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Batam mulai terbangun dan hadir investasi sebagai akibat dari kebijakan dan eksistensi Badan Otorita
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman: fakta sosio-ekonomi dan pembangunan pic.twitter.com/OuhORo0mH5
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ombudsman RI : yg terjadi setelah pembangunan kota Batam yg begitu dahsyat itu adalah bagian dr investasi dan pertumbuhan penduduk jg, itu krn apa? ya krn sbg konsekuensi dr upaya Pemerintah yg mjd kan Batam sbg pusat investasi pd zamannya Soeharto
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Isu isu dualisme merupakan tafsir subjektif berdasarkan kepentingan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Tidak kunjung terbitnya PP, membuat isu semakin liar
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Dalam 4 tahun terakhir sudah tiga pergantian pimpinan BP Batam
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 ombudsman: mulai isu berhamburan , antara pemerintah kota dengan BP Batam terkait dengan dualisme. Tidak jelas aturan dari BP Batam secara moral dan materil.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Terjadi mal administrasi gonta ganti BP Batam
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : Kami sudah mengajukan pertanyaan terkait rangkap jabatan ini dengan beberapa lembaga
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 Ombudsman RI : UU No 30 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 dan 2 larangan penyalahgunaan wewenang salah satunya adalah memcampuradukan wewenang
Load Remaining (130)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.