1
Story "UU Pemilu Dan Contoh Pencurangan Pilpres 2009/2014 Di Papua" by @IreneViena Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 555 pv 22
Irene @IreneViena
Sampai hari ini sy tdk temukan BA DPT 2019 @KPU_JATIM BA DPT terakhir penting diketahui publik utk membongkar kecurangan masif di Jatim DPT berkali2 alami perubahan Terakhir DPT = 30,9 juta Padahal penduduk 2019= 39,5 juta Rekap Suara Pilpres 2019 Jatim tidak diakui 02
Irene @IreneViena
@KPU_Id dinilai tidak memiliki kredibilitas Rakyat tidak dapat menaruh kepercayaan terhadap hasil rekap KPU Rakyat berpedoman pada hasil rekap oleh pihak yg independen, ojektif, berintegritas dan berkualitas. Pihak yg tdk terkomtaminasi kejahatan pemilu
Irene @IreneViena
Ketika saatnya nanti, data rekap suara pihak independen terbukti akurat dan objektif Maka KPU yg sdh melakukan rekap suara dapat disangka sebagai pelaku pelanggaran UU / Kejahatan Pemilu
Irene @IreneViena
Tidak dapat dibantah, KPU sudah partisan. Sudah melanggar sumpah jabatan dan UU. Sudah mengkhianati amanah rakyat dan negara Sudah menjadi timses capres dan partai tertentu. Kejahatan besar yg tidak dapat ditolerir karena sdh merupakan pembajakan/perampokan kedaulatan rakyat
Irene @IreneViena
Pemerintah dan KPU sejak awal sudah terindikasi melakukan pencurangan pemilu: Daftar panjang perilaku, kebijakan, tindakan pemerintah - KPU dlm pencurangan pemilu sebagian sdh terungkap ke publik
Irene @IreneViena
Niat mencurangi pemilu 2019 oleh pemerintah Jokowi sudah terlihat jelas sejak 2015. Dilakukan secara terstruktur, terorganisir, sistematis dan masif, sebagian besar dgn menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara negara dan merugikan keuangan negara
Irene @IreneViena
Dari banyak bukti kejahatan pemilu oleh pemerintah Jokowi, bukti paling otentik - tak terbantahkan adalah eksistensi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ttg PEMILU UU itu dibuat khusus utk mencurangi pemilu, salah satunya adalah pengondisian terciptanya hanya dua paslon pilpres 2019
Irene @IreneViena
Lebih detail lagi, UU No. 7/2017 dirancang utk mengondisikan tampilnya capres Prabowo dan Jokowi utk bertarung kembali di Pilpres 2019 Kedaulatan rakyat dlm hal menentukan bakal capres 2019 dibajak, dikebiri melalui UU ini.
Irene @IreneViena
Untuk memastikan UU No.7/2017 berfungsi sbg instrument utama pencurangan pemilu, Presiden Jokowi sebelum melansir RUU Pemilu, menerbitkan PERPPU No. 1/2015 Tujuan terselubung PERPPU No. 1/2015 adalah penguasaan total Rezim atas KPK yg akan digunakan sbg alat penekan/senjata
Irene @IreneViena
Penguasaan total KPK oleh Jokowi cq elit penguasa di balik Rezim Jokowi (SBY, LBP, HP, CSIS, Cukong) terbukti efektif dlm membungkam - menekan - manyandera DPR, partai, pimpinan Polri, pejabat tinggi negara, Kepala Daerah dst PERPPU No.1/2015 adalah Pembunuh Demokrasi Indonesia
Irene @IreneViena
PERPPU No.1/2015 ttg KPK yg kemudian disetujui DPR sebagai UU, terbukti efektif menempatkan @KPK_RI sepenuhnya di bawah kendali Jokowi cq SBY-LBP-CSIS Selanjutnya efektif membungkam DPR dan lembaga2 negara, partai, lawan politik, dan mengawal pencurangan pemilu 2019 pic.twitter.com/6LRgyQZ9kw
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Tidak ada keraguan, hampir semua kasus korupsi yg disidik @KPK_RI jilid IV (2015-2019) terkait erat dg pengamanan pencurangan pemilu 2019 oleh rezim Dan memastikan dukungan partai politik terhadap kelangsungan Pemerintahan Jokowi jika pencurangan pemilu 2019 berhasil diwujudkan pic.twitter.com/V6T1oP5Wpm
 Expand pic
Irene @IreneViena
Sama halnya dengan berbagai PERPPU yg diteken Presiden Jokowi selama 5 tahun terakhir, PERPPU No.1/2015 ttg KPK sama sekali tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Konstitusi. Tidak ada "urgensi dan hal ikwal kegentingan yg memaksa" yg menjadi dasar penerbitan PERPPU
Irene @IreneViena
Perihal DPR faktanya menyetujui PERPPU menjadi UU adalah persoalan lain. Penilaian DPR terhadap PERPPU tsb sama sekali tdk mengurangi sedikitpun hak rakyat Indonesia utk menilai sendiri Eksistensi DPR tdk serta merta meredusir-menghapus hak konstitusional rakyat
Irene @IreneViena
Dalam diktumnya, PERPPU No.1/2015 diterbitkan karena kekosongan pimpinan KPK: sebuah kesalahan yg seharusnya dipertanggungjawabkan Presiden krna kelalaian dlm menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan UU. Apakah kelalaian ini disengaja, seharusnya ada penyelidikan tuntas
Irene @IreneViena
Jika dicermati seksama, KPK sejak kelahirannya sdh ditumpangi agenda politik pihak tertentu utk meraih kekuasaan dan kekayaan Tujuan pembentukan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi sama sekali tak pernah terwujud KPK menjadi salah satu sumber utama masalah bangsa
Irene @IreneViena
Penunggangan KPK oleh mafia politik utk disalahgunakan sebagai alat sandera/penekan, menjadi penyebab rusaknya demokrasi Indonesia. Partai dan DPR tdk berfungsi MA, MK dan lembaga2 negara lain dikooptasi Terutama utk kepentingan Pencurangan Pemilu seperti pada 2014
Irene @IreneViena
Siapa bisa bantah peran KPK dlm memaksa Megawati utk menyetujui PDIP sbg partai pengusung Capres Jokowi 2014? Menjelang pemilu 2014 KPK ngebut menyidik kasus BLBI dll sbg ancaman pada Megawati utk dijadikan tersangka jk PDIP tdk bersedia mencapreskan Jokowi 2019 terulang lagi
Irene @IreneViena
Siapa bisa bantah, penyidikan kasus korupsi BLBI oleh KPK mendadak dihentikan setelah Jokowi dicapreskan PDIP? Siapa bisa bantah 8 dari 9 Hakim MK pada 2014 menjadi sandera KPK guna dipaksa memutus sengketa pemilu sesuai pesanan KPK - Dalang KPK? Akil Muchtar jadi TSK Tunggal
Irene @IreneViena
Karena penyalahgunaan @KPK_RI inilah, tercipta anomali politik yg hny ditemukan di Indonesia Yakni: fakta bhw dua Partai Pemenang Pemilu TIDAK mengusung kader partai sendiri sbg capres-cawapres ! Hasil dari tekanan KPK melalui kasus2 korupsi yg menyandera Mega & Elit Golkar
Irene @IreneViena
Fakta bahwa PDIP - GOLKAR selaku partai pemenang pemilu 2014 namun gagal menempatkan proksinya di jajaran pimpinan KPK 2015-2019 merupakan "misteri besar" bagi publik Misteri yg sebenarnnya dapat dijawab dari mencermati dinamika konstelasi politik hari ini
Irene @IreneViena
Dapat disimpulkan kegagalan PDIP - Golkar menempatkan proksi partai di jajaran pimpinan KPK 2015-2019 disebabkan karena "pengkhianatan / inkar janji" oleh HP dan LBP yg dipercayakan utk menyusun personalia Pimpinan KPK 2015-2019 oleh kedua partai pemenang pemilu 2014 itu
Irene @IreneViena
Fakta bahwa KPK 2015-2019 hampir sepenuhnya dikendalikan SBY-LBP-CSIS adalah menjadi jawaban atas berbagai manuver KPK jilid IV utk kembali menjadikan Megawati/PDIP dan elit Golkar sbg sandera guna memaksa dukungan kedua partai itu utk Jokowi
Load Remaining (33)
Login and hide ads.