0
Bitte langsam, Awe! @awemany
Gini lho. Ijtima Ulama itu bukan bagian dari tata cara kita menjalankan negara. Sama persis dengan Quick Count. Apapun yang mereka katakan tidak memiliki dasar untuk dijalankan. Kalau hanya urun rembuk. Ya monggo.
Bitte langsam, Awe! @awemany
Dalam kaidah tata negara, yg berhak melakukan diskualifikasi dan memenangkan paslon itu adalah KPU. Kalau diperselisihkan, ada MK sebagai pemutus akhir dalam pilpres. Ini yg semua orang harus pegang. KPU belum memutuskan kok udah pada ngaku menang. Piye toh?
Bitte langsam, Awe! @awemany
Persoalan hari ini adalah bias informasi soal kecurangan pemilu. Antara yg ingin membesar-besarkan dan yang ingin mengecilkan. Kita dipaksa untuk ikut dalam dua arus bias ini. Ya ngga bisa begitu. Mari lihat dengan jernih.
Bitte langsam, Awe! @awemany
Yang jelas, saya ngga setuju kalau situng KPU itu ditutup. Bagaimanapun itu adalah suatu mekanisme kontrol. Kita tahu ada salah input dan seterusnya ya karena terpampang di muka kita. Bisa sama-sama diperiksa.
Bitte langsam, Awe! @awemany
Justru saya ingin agar hasil-hasil perhitungan suara resmi ditingkat kecamatan diupload juga oleh KPU. Jadi kita juga bisa melakulan verifilasi antara situng dan hasil resmi. Dengan cara ini KPU bisa merelegitimasi dirinya. Mengembalikan kepercayaan.
Bitte langsam, Awe! @awemany
Soal rekomendasi dari Ijtima Ulama ya jadikan saja sebagai masukan. Tapi kalau ngga digunakan ya ngga perlu ngamuk juga. Kalau semua rekomendasi ulama harus dijalankan ya ngga ada gunanya kita punya konstitusi. Sampai di sini paham yaa.
Bitte langsam, Awe! @awemany
Ngga perlu berspekulasi tentang posisi Demokrat deh. Arahan Ketum dan komandan Kogasma itu clear. Kita menunggu keputusan KPU tanggal 22 Mei sembari terus mengawal hasil. Ngga perlu diplintir ke mana-mana.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.