0

Mahfud mengusulkan presidential threshold 20 persen bisa disamakan dengan parlementary threshold 4 persen. Sehingga parpol yang lolos ke Senayan bisa mengusung capres-cawapres.

"Kalau saya usul treshold harus ada, tetapi memakai parlementary treshold misalnya 4 persen. Partai yang punya kursi di DPR berdasarkan pemilu sebelumnya, berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang berjalan," ucap ahli hukum tata negara itu.

Mahfud berpendapat presidential threshold dapat mengurangi potensi konflik politik ketika memasuki masa pengusungan capres-cawapres.

Namun, Mahfud sadar tidak mudah mengubah peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh MK. Maka dari itu, ia menyarankan agar presiden dan wapres terpilih nanti agar segera merevisi Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu.

"Saya usul ini dibahas di tahun pertama. Karena kalau masuk tahun ketiga dan keempat seperti kemarin, KPU sudah terbentuk, UU belum jadi, tawar-menawar, jual dagang sate terjadi disitu. Kalau ingin baik ini harus jadi prioritas pertama perubahan UU politik terutama UU penyelenggaraan pemilu," tutup Mahfud.

URL kumparan 2084 Mahfud MD Usul Presidential Threshold 20 Persen Ditinjau Ulang Mahfud MD menganggap presidential threshold 20% terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik politik. #Pemilupedia
Rachland Nashidik @RachlanNashidik
Setelah Pak Jimly, kini Pak Mahfud. Jauh sebelumnya Partai Demokrat sudah mengingatkan dan menolak. Sejumlah warga bahkan menggugatnya ke MK, antara lain @rockygerung dan @anggasasongko. Tak perlu jadi Profesor lebih dulu untuk paham bahaya PT 20% dalam pemilu 2019. twitter.com/kumparan/statu…
andi arief @AndiArief__
Kalau gak punya paradigma, hidupnya gak berjejak teori, outputnya plin-plan. twitter.com/RachlanNashidi…
JUBIR JOKOWI @jokoselong
@AndiArief__ Brekekekekekekek... Maafkeun Prof Mapud! Bahkan menurut Mahfud, selama berkarier menjadi hakim kontitusi di MK, dirinya sudah empat kali menolak usulan tersebut. Ia mengaku setuju soal pembatasan ketat bagi seorang calon presiden. nasional.sindonews.com/read/821744/12…
Boeboe @bululero
@Mike41198531 @AndiArief__ @mohmahfudmd ada yg baru sadar dari tremor 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Mahfud MD @mohmahfudmd
Hahaha, ente Dik. 2 thn lalu, saat RUU Pemilu sedang dibahas Sy sdh nulis di KOMPAS dgn terang benderang bhw sy tak setuju threshold 20%. Sy jg nulis itu utk makalah di Fraksi Golkar. Sy setujunya 3,5% (parpol yg sdh punya kursi di DPR). Baca2 dulu, ya, Dik. Pasti ente yg tremor twitter.com/andiarief__/st…
Mahfud MD @mohmahfudmd
Mahfud MD sebut presidential threshold 3,5 persen lebih rasional | merdeka.com -- Ini kutipan dari sy tgl 1 Agustus 2017 bhw sy usul 3,5%. Nanti ⁦@AndiArief__⁩ track yg tulisan sy di KOMPAS ya. Jngn omong sblm tracking. m.merdeka.com/politik/mahfud…

Undang-undang Pemilu telah diketok palu oleh DPR pada 20 Juli lalu. Salah satu poin yang memicu perdebatan adalah soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga ahli hukum tata negara, Mahfud MD mengakui sulit jika ambang batas pencalonan presiden dihapuskan. Sebab tidak semua calon dari setiap partai yang mengusung calon presiden akan mendapatkan dukungan penuh di DPR.

"Sehingga kalau 0 persen memang sulit, kan semua partai peserta pemilu boleh mengajukan itu ukurannya apa? Kan belum pernah diuji bahwa dia punya dukungan di DPR, belum pernah diuji dipilih rakyat," kata Mahfud, di gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Menurut Mahfud yang lebih rasional adalah angka 3,5 persen untuk ambang batas pencapresan. "Yang laik itu adalah parliementary threshold-nya itu 3,5 persen. Hasil pemilu yang lalu itu kan 3,5 persen. Semua partai yang punya kursi di DPR layak karena mereka sudah teruji dan mendapatkan dukungan minimal dari rakyat 3,5 persen. Dia sudah teruji dipilih oleh rakyat sampai 3,5 persen lebih. Nah kalau itu mungkin lebih rasional," ujarnya.

Namun demikian, Mahfud menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sejumlah pihak telah mengajukan gugatan ke MK terkait penetapan threshold 20 persen.

"Tetapi ya ini pendapat saya, putusan MK apapun harus diikuti. Apakah mau 0, apakah mau 3,5 atau mau 20. Itu harus diikuti putusan MK, dan MK harus segera memutus itu," pungkasnya.

URL merdeka.com 2 Mahfud MD sebut presidential threshold 3,5 persen lebih rasional | merdeka.com "Tetapi ya ini pendapat saya, putusan MK apapun harus diikuti Apakah mau 0, apakah mau 3,5 atau mau 20 Itu harus diikuti putusan MK, dan MK harus segera memutus itu," katanya,Presidential Threshold,RUU Pemilu,Mahfud MD,Jakarta
Mahfud MD @mohmahfudmd
Heran jg sy pd @AndiArief__ . Pendapat sy bhw threshold Pilpres 20% itu tdk rasional sdh dikutip bnyk media dan sy tulis sendiri sbg artikel di harian KOMPAS. Dia msh bilang sy dulu setuju thereshold 20%? Itu di cuitan td sdh sy lampirkan buktinya. Siapa yg tremor? Kasihan. twitter.com/robby4690/stat…
si Ubi @london0hull4
@mohmahfudmd Pasti @AndiArief__ diam seribu bahasa Asyik menyerang lupa pertahanan,sekali di counter lsg jebol...terkapar tiada daya.. Berhentilah mempermalukan diri sendiri
Sosa @souzshalati
@mohmahfudmd Gimana @AndiArief__ mau baca2 ttg situ prof @mohmahfudmd wong dia lg sibuk serang sana sini...pokoknya serang kalo dia mah..wkwkwk
Mahfud MD @mohmahfudmd
Itu td sdh sy lampirkan pendapat sy yg dikutip media 1 Agustus 2017 ketika ada judicial ke MK, bhw sy usul Threshhold Pilpres itu 3,5%, jgn 20%. Jauh sblm itu sy jg bnyk dikutip dan nulis bhwa yg rasional adl 3,5%. Jd sejak dulu pun sy tak pernah setuju threshold 20% utk Pilpres. twitter.com/akrc001/status…
Agungcahono @Agungcahono3
@mohmahfudmd Pak gak usah layani itu orang. Bapak fokus saja memberikan pencerahan para kaum kampret biar otak nya gak kebalik.

Comment

teddy tunodo @TeddyTunodo 25/04/2019 22:03:52 WIB
Situs poker online indonesia terbaik | Dewaro | Canduqq Dengan tingkat Kemenangan Mencapai 88% Hanya Ada Di Website CanduQQ Kontak Kami : Telepon | Whatsapp : +85567765858 Telepon | Whatsapp : +6282143614420 BBM : DCE6E002 BBN : canduqq
Login and hide ads.