0
#TakeOver# @GheMaX
Abuse Of Power Untuk Meligitimasi Kecurangan Pilpres 2019
#TakeOver# @GheMaX
Seolah tidak tahan akan kritik atas berbagai kinerja buruknya sebagai penyelenggara pemiu, kini KPU bergandengan tangan dengan Polisi untuk membungkam suara kebenaran.
#TakeOver# @GheMaX
Sudah menjadi rahasia umum jika Polisi begitu diistimewakan jika PDIP berkuasa, tidak hanya diberikan anggaran yang melimpah, bahkan berbagai posisi strategis pun diberikan kepada polisi sebut saja kepala bin.
#TakeOver# @GheMaX
Tidak tanggung-tanggung ancaman yang disodorkan oleh KPU dan Kepolisian adalah ancaman hukuman penjara dan dianggap sebagai pengganggu pemilu.
#TakeOver# @GheMaX
Padahal sejatinya pelanggar UU atas hak konstitusional rakyat itu adalah KPU karena tidak becus kerja dan banyak warga negara yang tidak bisa memberikan hak pilihnya.
#TakeOver# @GheMaX
Setidaknya dari data Bawaslu ada 6.7 Juta yang tidak bisa memilih regional.kompas.com/read/2019/04/2…
URL KOMPAS.com 22218 Bawaslu RI Sebut Ada 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat Undangan 'Nyoblos' Bawaslu RI menyoroti kasus 6,7 juta pemilih dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang tidak mendapat surat undangan nyoblos atau formulir C6-KPU
#TakeOver# @GheMaX
Bapak aparat penegak hukum, jika kalian mau mencari siapa dalang dibalik kegaduhan pemilu dan pilpres ini adalah komisioner KPU yang sudah secara sengaja memanipulasi hasil penghitungan suara.
#TakeOver# @GheMaX
KPU sendiri seperti berlindung didalam kesalahan entry data yang sejatinya tidak mungkin kesalahan mencapai 9 daerah dan yang dirugikan justru 02. politik.rmol.co/read/2019/04/2…
URL Rmol.co 384 KPU Jangan Berlindung Di Balik Kesalahan Entri Data RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak berlindung di balik kesalahan entri data untuk memanipulasi penghitungan surat suara Pemilu
#TakeOver# @GheMaX
Sungguh kejadian yang sangat miris di negara yang menerapkan sistem demokrasi ketika rakyat menyuarakan hak nya sebagai warga negara malah diancam hukuman kurungan penjara.
#TakeOver# @GheMaX
Padahal sejatinya melindungi hak konstitusional setiap warga negara adalah norma paling dasar dari penyelenggaran pemilu dan pilpres, jika hak konstitusional warga negara tidak dianggap lantas untuk apa kita berdemokrasi ?
#TakeOver# @GheMaX
Sudah cukup rakyat dibodohi dengan tontonan palsu pemilu berjalan lancar, berita duka petugas, tapi esensi atas demokrasi itu sendiri di kebiri oleh penyelenggara pemilu.
#TakeOver# @GheMaX
Lemahnya pemberitaan dari media mainstream maka medsos lah yang menjadi rujukan masyarakat, terbukti ribuan konten yang mempertontonkan berbagai kecurangan pilpres 2019.
#TakeOver# @GheMaX
Seperti halnya cuitan bang @fahrihamzah "Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke POLISI karena mengirim berita hoax ke media sosial, Siapa yang melapor KPU ke POLISI karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU?" twitter.com/Fahrihamzah/st…
#TakeOver# @GheMaX
Ketidakadilan yang dipertontonkan ini niscaya pada satu waktu akan memuncak, jika negara ini sampai terjadi perpecahan bukanlah karena kehendak rakyat tapi didasari atas sikap penyelenggara pemilu yang tidak netral.
#TakeOver# @GheMaX
Kalian bisa cek dari tabulasi data yang dipertontonkan oleh KPU dengan sengaja memasukan data daerah kemenangan Jokowi, sementara daerah pemenangan Prabowo sengaja tidak dimasukan lebih awal. Hingga pengurangan suara 02. pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-… pic.twitter.com/R1ASseCz3r
 Expand pic
#TakeOver# @GheMaX
Ini adalah merupakan skenario besar untuk mempertahankan opini sesuai dengan lembaga survei bayaran Jokowi yang telah memenangkan Jokowi. tirto.id/enam-lembaga-d…
URL tirto.id 33 Enam Lembaga Diadukan ke Polisi Karena Rilis Quick Count Pilpres - Tirto.ID KAMAKH mengadukan enam lembaga survei, yang merilis hasil quick count Pilpres 2019, ke Bareskrim Polri.
#TakeOver# @GheMaX
Dan ini merupakan strategi mengulur waktu sampai batas waktu pengumuman dilakukan, jika masih terdapat banyak kecurangan KPU dengan lancangnya akan mengatakan “jika tidak setuju dengan hasil KPU silahkan gugat ke MK”
#TakeOver# @GheMaX
Kejadian ini sudah terjadi pada Pilpres 2014, dimana jika kasus ini dibawa ke MK sudah dapat dipastikan bahwa 02 pasti akan kalah lagi apalagi sekarang 01 masih memegang kekuasaan.
#TakeOver# @GheMaX
Ingat penentu kemenangan itu bukan pada seberapa banyak pendukung salah satu capres, tapi seberapa mampu kalian mengkondisikan manipulasi data di perhitungan KPU Pusat.
#TakeOver# @GheMaX
Kerja keras para relawan yang mengawal suara hingga tahapan kecamatan akan sia-sia karena pada dasarnya pemenang pemilu dan pilpres sudah ditentukan lebih awal oleh KPU, Dasarnya apa ?
#TakeOver# @GheMaX
Jika KPU memang tidak berbuat curang maka harusnya tidak ada kesalahan entry data yang melibatkan 9 daerah besar di Indonesia. Belum lagi kerugian suara itu ada dipihak 02.
Load Remaining (6)
Login and hide ads.