0
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dalam situasi seperti ini, harusnya @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI lah yang banyak bicara bukan peserta pemilu dan lembaga survey. Negara hilang ketika di tengah masyarakat terjadi pembelahan dan keresahan. Tiba2 semua jadi ngambang. Ini bahaya. #JagaIndonesia
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Sementara media sosial dan masyarakat melaporkan dari TPS masing-masing masing tentang kejanggalan, kecurangan dan dugaan pelanggaran. Otoritas negara penyelenggara pemilu diam seribu bahasa. Ruang publik jadi ke petisi lanjutan. Ada apa dengan kalian @KPU_ID @bawaslu_RI
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Maksud saya kompetisi lanjutan. Seharusnya pencoblosan adalah akhir kompetisi. Lalu kalau ada sengketa kita tunggu proses hukum. Tapi, absennya @KPU_ID @bawaslu_RI secara tegas, penuh basa basi dan tidak memberikan kepastian membuat masyarakat tetap tidak tenang.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya menghimbau agar @KPU_ID dan @bawaslu_RI khususnya agar mengaktifkan media Center -nya sehingga kalau bisa 24 jam pengaduan masyarakat ditanggapi, sehingga seluruh dugaan kejanggalan dan kecurangan mendapatkan penjelasan yang memadai dan memuaskan. #JagaIndonesia
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Hanya dengan cara itu masa2 pasca pencoblosan ini berlangsung damai. Pasangan 02 telah menyampaikan pesan agar pendukungnya tenang dan damai. Maka seharusnya @KPU_ID dan @bawaslu_RI menyambut baik dengan mengaktifkan media Center dan pusat respon yg aktif 24 jam.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Sekali lagi, jangan buka celah sengketa lanjutan. Jangan biarkan rakyat saling berkompetisi data tentang kecurangan dan kejanggalan. @KPU_ID dan @bawaslu_RI harus turun tangan menjawab semuanya. Sekarang. Jangan tunggu situasi lain. Sekian.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Memang diujung, Atau sebelum ujung ada 3 versi perhitungan: 1. Realcount 01 (belum diumumkan) 2. Realcount 02 (sudah) 3. Realcount @KPU_ID (dalam proses). Setelah itu apabila beda. Ada pertarungan di MK. Tapi bagaimana dengan kecurangan? Ayo @bawaslu_RI jawab..! twitter.com/bangpino_/stat…
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya mohon kepada penyelenggara pemilu; @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI khususnya jangan menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video. Semua harus ditanggapi serius meski tidak dilaporkan. Untuk kepentingan itu Sy akan coba bantu.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
TAHAPAN PKPU NOMOR 7 TAHUN 2019 (REKAP DAN HITUNG SUARA): #KawalC1 1. LUAR NEGERI 18/4/2019 s/d 22/4/2019 2. Kecamatan tanggal 18/4/2019 s/d 5/5/2019 3. Kabupaten/kota 20/4/2019 s/d 7/5/2019. 4. Provinsi 22/4/2019 s/d 12/5/2019 5. Nasional dan LN 25/4/2019 s/d 22/5/2019
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya menerima gambar, video dan file kecurangan yg cukup massif, modusnya ada 2: a. Kecurangan manual pra TPS, di TPS dan pasca TOS. b. Kecurangan digital sungguh luas, mulai dari cyberwar, sampai pembajakan. @bawaslu_RI dan @KPU_ID jangan diam. Kita harus serius dan bersatu.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Niat kita, membantu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini @KPU_ID @bawaslu_RI yg pertama dalam sejarah menyenggarakan pemilu se-massif ini. Mereka harus bicara lebih banyak dari temuan masyarakat dan mereka harus hadir di seluruh tempat yg ditemukan kejanggalan dan kecurangan.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ongkos penyelenggaran pemilu ini besar Sekali. Saya percaya @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI dapat menyewa admin dan personel yang bekerja 24 jam dengan shift sehingga seluruh dinamika masyarakat melalui media massa dan media sosial bisa ditanggapi. Lakukanlah sekarang!
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya berharap media masa khususnya TV yg ditonton oleh masyarakat paling banyak. Jangan sibuk membahas QC, sibuk lah klarifikasi kecurangan yang menggagu dan menjadi perhatian besar masyarakat. Fasilitasi-lah @KPU_ID @bawaslu_RI untuk menjelaskan kecurangan yang ada.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jangan lupa bahwa kecurangan pra TPS juga mempengaruhi QC, kecurangan pra TPS dan kecurangan TPS adalah upaya memasukkan data yang curang ke dalam sistem pemilu. Itu juga yg dimasukkan ke data QC. Maka kecurangan ini harus mendapat perhatian utama @bawaslu_RI dan @KPU_ID .
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kepada @KPU_ID @bawaslu_RI @DKPP_RI dan pihak yang berkepentingan. Lihatlah data di bawah ini, silahkan verifikasi dan jawab, agar rakyat tenang. Hadirlah melalui media massa dan media sosial. Kalian dibayar untuk itu. Ayo tenangkan masyarakat. Plis! twitter.com/fahrihamzah/st…
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Tapi, ketidaksesuaian data di @KPU_ID tetap mendatangkan tanda tanya besar, bagaimana semuanya bisa terjadi? Bukankah mereka direkrut sejak lama? Bukankah KPU daerah digaji baik? Bukankah mereka sudah dilatih? Siapa yg menginvestigasi kalau ada kesengajaan curang?
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Untuk ketenangan masyarakat, sebaiknya ada audit @bpkri dengan tujuan tertentu, yaitu melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke @KPU_ID . Sebenarnya audit ini akan lebih bagus jika merupakan permintaan panitia angket @DPR_RI . #DemiBangsa
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ke depan, kita harus mendisain sistem pemilu yang sejak awal sudah dapat melacak segala potensi curang dan kekacauan. Pemilu 2019 harus di-evaluasi total. Kekacauan yang terjadi tidak bisa kita anggap kecil. Kita harus berani bermimpi untuk sebuah pemilu yang ideal 2024.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ironi negara: Rakyat menggaji KPU sbg penyelenggara pemilu yg anti kecurangan. Rakyat menggaji POLRI untuk menjaga keadilan. Tapi KPU melapor rakyat karena ribut soal kecurangan. Dan POLRI memburu rakyat yg memposting ketidakadilan. Lalu siapa yg melaporkan KPU dan POLRI?
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Itulah bahayanya jika “kerakyatan tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”. Lalu pemimpin menganggap rakyat sebagai gangguan dan kebebasan yang telah kita peroleh secara susah payah dianggap sebagai ancaman. Pejabat harus sesuaikan diri dengan demokrasi kita.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke POLISI karena mengirim berita hoax ke media sosial.. Siapa yang melapor KPU ke POLISI karena mengimput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU? “banyak sampah di laman media sosial...tapi gak boleh banyak sampah di situ KPU dong..”
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yg dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU? Kenapa kalau KPU salah hukum gak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jika hukum bekerja atas permintaan penguasa atau otoritas negara untuk me mentarget rakyat jelata, maka hukum akan cenderung berpihak. Hukum akan bergerak untuk mencari salah rakyat dan menutupi kesalahan penguasa dan para pendukungnya. Inilah awal tragedi itu.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dalam negara demokrasi, pejabat negara adalah pelayan. Mereka digaji dengan uang rakyat. Tugas mereka adalah menjawab seluruh keraguan majikan (rakyat) atas profesionalisme dan kesanggupan mereka bekerja bukan justru menolak menjawab malah mengancam dan memakai aparat.
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.