0
Irene @IreneViena
UU No.7 Thn 2017 ttg PEMILU Pasal 282 Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye
Irene @IreneViena
UU No. 7 Thn 2017 Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye
Irene @IreneViena
UU No.7 Thn 2017 ttg Pemilu Pasal 283 (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Irene @IreneViena
Persoalan mendasar Pada UU Pemilu No. 7/2017 terkait sanksi hukuman SANGAT RINGAN terhadap penjahat politik-pelanggar UU Pemilu-Perampok Kedaulatan Rakyat Pelanggaran UU Pemilu tidak dianggap sebagai Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime) Hanya maks 1 tahun pic.twitter.com/GtkPNFEBbE
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Sanksi Hukuman Sangat Ringan untuk kejahatan yg menimbulkan dampak sangat besar terhadap kehidupan demokrasi bangsa dan negara pic.twitter.com/n6KQJ1ndhq
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Dalam hal sanksi hukuman bagi penjahat demokrasi-perampok kedaulatan rakyat, pada beberapa delik pidana pemilu, sanksi hukuman pada era ORBA Suharto jauh lebih efektif: Diterapkan UU Subversif bagi pengacau pemilu Ancaman hukuman maksimal: Mati !
Irene @IreneViena
Penerapan ancaman hukuman maks MATI terhadap pengacau/ pelanggar UU Pemilu pantas diterapkan krn perbuatan pelaku dapat menyebabkan: 1. Merusak kredibilitas Presiden/DPR terpilih 2. Kegagalan pemilu 3. Ganguan stabilitas keamanan 4. Chaos/Riots 5. Pergolakan Sipil 6. Revolusi
Irene @IreneViena
Kesimpulan: Penerapan sanksi hukuman sangat ringan terhadap pelanggar UU Pemilu No.7/2017 dapat menimbulkan 'morale hazards' penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan aparat utk melakukan kejahatan pemilu. Pembuat dan pengesah UU ini mungkin kelompok Cebong IQ200Sekolam
Irene @IreneViena
Prabowo raih suara dg merangkul rakyat Indonesia SBY - jokowi raih suara berkolusi dg @KPU_ID Papua2009 Populasi 2.713 897 DPT 3.210.000 SBY menang 74% 2014 Populasi 3.091.047 DPT 3.270.840 Jkwi menang 74% 2019 Populasi 3.322.526 DPT: 3.541.017 pic.twitter.com/wp8neUPJTj
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Asyik bongkar pilpres curang 2009 & 2014 di PAPUA Bikin banyak yg jantungan hihi 2004 Penduduk 2.084.406 DPT 1.086.000 Suara sah 995.626 2009 Penduduk 2.713.897 DPT 2.183.168 Suara sah 1.860.096 (SBY 74%) Pemilih bertambah 1.1 juta (???) 🤔 pic.twitter.com/DuW6ukyT0p
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Sampai kapan penjahat politik pencurang pemilu di Papua bisa bertahan? 2009 Penduduk 2.713.897 DPT 2.183.168 Suara sah 1.860.096 (SBY 74%) 2014 Penduduk 3.091.047 DPT 3.270.840 Suara Sah 2.813.891 (Jokowi 74%) Modus curangnya sangat brutal pic.twitter.com/5yWg72fBZ3
 Expand pic
Irene @IreneViena
Jika DPT Pemilu 2019 Papua yg sudah terbukti DIMANIPULASI tidak direvisi (tetap dipertahankan), lebih baik Papua tdk usah selenggarakan pilpres. Suara Jokowi 2019 pasti minimal 74% dari 3.541.017 (DPT 2019) Padahal penduduk PAPUA 2019 hanya 3.322.526 pic.twitter.com/wp8neUPJTj
 Expand pic
 Expand pic
Irene @IreneViena
Utk apa uang negara ratusan miliar biaya pilpres 2019, jika data & hasil pilpres sdh pasti dicurangi? Mending duitnya utk santunan rakyat miskin duafa Papua Sbg pembayar pajak sy tdk rela uang negara ratusan miliar digunakan mencurangi pilpres agar Jokowi menang 74% di Papua
Irene @IreneViena
Jika ditelusuri dasar penetapan DPT Papua 2019 sebesar 3.541.017 Akan ditemukan manipulasi (mark up) pada semua DPT kab/kota seluruh propinsi Papua Beda data KPUD Papua dgn Data KPUD Kab/kota Semua komisioner KPUD Papua terlibat kejahatan ini pemilu.antaranews.com/berita/777702/…
URL Antara News DPT Pemilu 2019 di Papua 3,5 juta orang - ANTARA News Daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan kedua untuk pemilu 2019 di Provinsi Papua tercatat sebanyak 3.541.017 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 2.171 ...
Irene @IreneViena
Saran saya; BPN (Prabowo Sandi) harus segera mengirim surat penolakan terhadap DPT Papua sekaligus mosi tdk percaya pada Komisioner KPUD PAPUA tembusan seluruh pihak terkait Jika tidak ingin ada manipulasi hasil pilpres utk keuntungan Jokowi sebanyak 2 juta suara ilegal
Irene @IreneViena
Dari Papua Jokowi akan dapat tambahan 2 juta suara ilegal (DPT 108% of populasi) Dari Jateng Jokowi akan dapat tambahan 7 juta suara ilegal (DPT 80% of populasi) Dari Jatim Jokowi akan dapat tambahan 5 juta suara ilegal (DPT 78% of Populasi) Pesta demokrasi semu Indonesia
Irene @IreneViena
Perbaikan DPT harus dilakukan sebelum pemilu Protes setelah hasil pemilu diketahui, berpotensi konflik politik dan revolusi sosial. Kasihan rakyat jadi korban hanya gara2 KPU dan rezim melakukan pelanggaran hukum utk mencurangi hasil pilpres
Irene @IreneViena
Saya sgguh tidak rela Hanya krna ambisi tetap berkuasa segelintir elit politik-dalang Jokowi: Kelompok LBP-HP-SBY-CSIS ... rakyat & negara dikorbankan Saya percaya SBY-HP-LBP-CSIS dan Prabowo - JK cs masih dapat mencapai konsensus politik Dgn satu syarat: rezim Jkwi ends
Irene @IreneViena
Agar sebagian rakyat tdk lupa berdasarkan UU, penanggung jawab Pemilu adalah Presiden RI
Login and hide ads.