0
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah seputar pemilih PEMILU 2019: 1. DPT ditetapkan KPU = 193 juta (30 juta diduga ganda/ilegal) 2. MK membolehkan pemegang EKTP dan Suket utk memilih walau tdk tercantum pada DPT Potensi penambahan: 1. Via EKTP = 6 juta 2. Via Suket = 4 juta Total 10 juta
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah seputar pemilih pemilu 2019 Dalih yg digunakan MK-KPU sebagai dasar memberi hak memilih bagi pemegang EKTP dan Suket walau tidak tercantum di DPT, sesungguhnya membuktikan: 1. KPU-Pemerintah GAGAL menetapkan DPT secara benar dan akurat 2. Penetapan DPT tidak bermakna
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah seputar pemilih Pemilu 2019 Kegagalan KPU-Pemerintah menyusun dan menetapkan DPT secara benar dan akurat, harus menjadi fokus perhatian rakyat. Apakah ada unsur kesengajaan utk menambah jumlah pemilih ilegal pada pemilu, terkait mencurangi hasil pemilu
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah seputar pemilih Pemilu 2019 Khusus DPT Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur, KPU-Pemerintah secara sengaja menetapkan DPT secara irasional dan tanpa dasar DPT Jawa Tengah 80% dari populasi DPT Jawa Timur 78% dari Populasi DPT Papua 108% dari Populasi DPT kacau balau
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah seputar pemilih Pemilu 2019 Kekacauan DPT Pemilu pertama kali terjadi pada pemilu - pilpres 2004 Terjadi penambahan 10% dari populasi sebagai pemilih fiktif di DPT Kekacauan makin parah pada pilpres 2009, di mana 20% populasi atau 46 juta tercantum sbg pemilih (ilegal)
Anti Bokis @KPK_Bokis
Perbandingan DPT Pemilu Pemilu 1987 Populasi 170 juta DPT 93 Juta Rasio 54.7% Suara sah  85 juta Partisipasi 91.32% Pemilu 1992 Populasi 187 juta DPT 105 juta Rasio 56.1% Suara sah 97 juta Partisipasi 92.38%
Anti Bokis @KPK_Bokis
II. Perbandingan DPT Pemilu Pemilu 1997 Populasi 196 juta DPT 120 juta Rasio 61% Suara sah 113 juta Partisipasi 93.6% Pemilu 1999 Populasi 203 juta DPT 118 juta Rasio 57% Suara sah 105 juta Partisipasi 92.6%
Anti Bokis @KPK_Bokis
III. 2004 Populasi  224 juta DPT I = 153 juta Rasio I = 69% DPT II = 150 juta Rasio II = 67% Suara Sah I= 119 juta Partisipasi I = 77.8% Suara Sah II= 114 juta Partisipasi II= 74.5% 2009 Populasi 237 juta DPT 176 juta Rasio 74% Suara Sah 121 juta Partisipasi 68%
Anti Bokis @KPK_Bokis
IV. Pemilu 2014 Populasi 255 juta DPT 192 juta Rasio 75% Suara sah 133 juta Partisipasi 69% Pemilu 2019 Populasi 267 DPT 193 juta Rasio 72%
Anti Bokis @KPK_Bokis
Penyebab utama kekacauan DPT Pemilu 2019 adalah manipulasi data pemilih yg terjadi pada pemilu 2009 Jumlah pemilih 2004 = 153 juta Sudah ditemukan 18 juta pemilih fiktif/ilegal DPT maksmimal = 134 juta Pada DPT 2009 tdk dikoreksi, tapi makin dimark up menjadi 176 juta
Anti Bokis @KPK_Bokis
Penambahan jumlah penduduk setiap 5 tahun sekitar 19-21 juta Penambahan DPT tidak mungkin melebihi jumlah penduduk DPT pilpres 2004 Putaran pertama 153 juta Putaran kedua dikoreksi 150 juta (Tetap mengandung 16 juta pemilih ilegal. DPT 2004 seharusnya 134 juta)
Anti Bokis @KPK_Bokis
Seharusnya: DPT 2004 = 134 juta DPT 2009 = 152 juta DPT 2014 = 170 juta DPT 2019 = 188 juta Kacaubalau sejak 2004 Makin parah pada 2009 Dampaknya merembet ke pemilu 2014 dan 2019
Anti Bokis @KPK_Bokis
Utk menutup manipulasi jumlah pemilih yg dilakukan terkait pemilu 2009, proyek EKTP terpaksa disabotase Proyek EKTP sengaja digagalkan agar manipulasi DPT 2009 tidak terungkap
Anti Bokis @KPK_Bokis
Berdasarkan rekam data kependudukan proyek EKTP, pada 31 Des 2011 jumlah WNI berhak EKTP total hanya 167 juta orang Jumlah ektp = jumlah pemilih Jika EKTP sukses, susun DPT akurat cukup 3 hari. Jika 31 Des 2011 WNI berhak EKTP maksimal 167 juta, kok DPT 2009 bisa 176 juta?
Anti Bokis @KPK_Bokis
Dampak manipulasi DPT 2009 1. Gagalnya proyek EKTP akibat disabotase oleh pelaku manipulasi DPT 2009 2. DPT 2014 dan 2019 tdk akurat 3. Kualitas Demokrasi dan Pemilu Indonesia hancur 4. Legitimasi Presiden/DPR/DPD rendah 5. Rakyat tdk berdaulat 6. Korupsi KPU meningkat
Anti Bokis @KPK_Bokis
Masalah Data Pemilih Pemilu Indonesia tidak boleh terulang kembali. Solusinya adalah pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 dan penataan kembali data base pemegang EKTP sebagai Single Identification Number (SIN) utk setiap WNI Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2019 harus masukan
Anti Bokis @KPK_Bokis
Ada kekeliruan besar pada pendekatan pendataan pemilih di Indonesia MK-KPU-Pemerintah mencegah hilangnya hak pilih WNI dgn melonggar/menghapus ketentuan tertentu dlm peraturan perundang-undangan dgn dalih melindungi hak memilih WNI Akibatnya potensi pelanggaran pemilu meningkat
Anti Bokis @KPK_Bokis
Di satu sisi MK-KPU-Pemerintah bermaksud melindungi hak memilih warga, di sisi lain timbul ancaman besar terhadap penyelenggaraan pemilu bersih jujur. Kemungkinan timbulnya pemilih yg tdk berhak sangat besar akibat pengabaian DPT, penggunaan EKT dan SUKET sbg dasar hak memilih
Anti Bokis @KPK_Bokis
Kemendagri mengebut perekaman data EKTP dan penerbitan SUKET Disebutkan ada sekitar 6 juta pemegang EKTP tdk masuk DPT dan sekitar 4 juta WNI berhak EKTP belum mendapat EKTP Sepanjang penambahaan DPT dan penerbitan Suket dilaksanakan benar2 berdasarkan aturan: Tdk ada masalah
Anti Bokis @KPK_Bokis
Namun mencermati perilaku oknum2 pemerintah - KPU yg terindikasi mengedepankan kepentingan tertentu di luar kepentingan terwujudnya pemilu jujur-bersih, sulit diharapkan tegaknya peraturan perUUan dlm perbaikan DPT dan penerbitan SUKET terkait Pemilu 2019
Anti Bokis @KPK_Bokis
Pertanyaan besar ditujukan pada seluruh KPUD- Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten-Kota Se-Indonesia- BPS, sebagai institusi pendataan penduduk Indonesia Seyogyanya Disdukcapil dan BPS mampu menyusun dan menyediakan data akurat mengenai kependudukan & pemilih Indonesia
Anti Bokis @KPK_Bokis
Pertanyaan kedua: Data kependudukan/data pemilih apa yg digunakan KPU-Pemerintah sbg dasar penetapan DPT 2019. Fakta KPUD dan KPU tidak memiliki "Buku Pemilih" seperti dimiliki negara2 lain. Apakah dasarnya data Disdukcapil? BPS? Atau DPT pemilu sebelumnya atau semuanya?
Anti Bokis @KPK_Bokis
Pertanyaan ketiga: Apa mekanisme pencegahan penerbitan SUKET bagi WNI yg sebenarnya belum/tidak berhak EKTP (tidak berhak pilih) ? Apa jaminan tdk akan ada penerbitan SUKET utk WNI usia < 17 thn & blm kawin? Mengacu Pilkada Jawa Barat-Bekasi: terdapat 96 ribu pemilih dg SUKET
Anti Bokis @KPK_Bokis
Utk memastikan tdk terjadi pelanggaran perUUan dlm penerbitan SUKET utk hak memilih pada Pemilu 2019: 1. Pemerintah harus melaporkan semua data penerbitan SUKET kepada DPR, Bawaslu, Partai Peserta Pemilu, Paslon Pilpres 2. ..
Anti Bokis @KPK_Bokis
2. KPU harus menerbitkan PKPU yg menetapkan: Seluruh Pemilih dg SUKET, kertas suara dimasukkan ke dlm kotak suara khusus, terpisah dari pemilih DPT. Dokumen Rekap perhitungan suara pemilih SUKET harus dibuat terpisah. Ini hrs dilakukan utk memastikan kejujuran pemilu 2019
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.