0
Hara Syifa @harasyifaaa
Korupsi menjadi hal yang pelik untuk dituntaskan di republik ini. Korupsi akan terus menjadi santapan kita, bangsa Indonesia, sehari-hari apabila akar perilaku koruptif itu tidak dibabat habis. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Untuk dapat membabat habis itu semua, diperlukan kesadaran bersama yang melibatkan multi elemen. Mulai dari institusi negara, institusi pengawasan non pemerintahan bahkan hingga keasadaran masyarakat itu sendiri. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Dalam pembahasan kasus mega korupsi di Indonesia kali ini, kita akan membahasnya melalui dua sudat pandang zaman. Pertama zaman sebelum reformasi, kedua zaman pasca reformasi. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/bCTptRGpvO
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Zaman sebelum reformasi, Mantan Presiden RI kedua Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/k35j1KzYEf
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 milar dollar AS atau setara dengan Rp 490 triliun. Bahkan, lembaga internasional Transprency Internatinal merilis bahwa Soeharto menjadi salah satu tokoh paling korup di dunia. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Perilaku koruptif inilah yang salah satunya mendorong terjadinya reformasi tahun 1998 dan melengserkan Soeharto dari kursinya setelah 32 tahun berkuasa. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Salah satu agenda reformasi yang dimuat dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 bicara soal penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Zaman setelah reformasi, Setelah reformasi bergulir, ternyata perilaku korupsi tidak serta hilang begitu saja di republik ini. Kasus korupsi hanya berpindah saja. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/N8VuGq3iQV
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
dari partai 'Golkar' dulu sebelum reformasi kini PDI Perjuangan yang perkasa menjadi jawara korupsi. Ironinya, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang getol menggulingkan pemerintahan Soeharto. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/zkHH7qrIUf
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Pasca reformasi, ada tiga kasus mega korupsi yang diduga melibatkan elite PDI Perjuangan. Ketiga kasus ini merugikan negara triliunan rupiah dalam setiap kasusnya. Ini deretan kasus mega korupsi yang melibatkan elite PDI Perjuangan. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/NWZIPaJhJ6
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Pertama, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjabat presiden RI. Hingga saat ini, kasus BLBI masih belum menemukan titik terang. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Adik Megawati, Rachmawati, dengan tegas meminta KPK untuk memeriksa kakaknya tersebut dalam hal penerbitan Inpres BLBI. Rachmawati menduga, terbitnya Inpres 18 Tahun 2002 yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri membuat negara harus menanggung kerugian hingga Rp 3,7 Triliun. pic.twitter.com/4dLEawLkfW
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Kedua, kasus pengadaan e-KTP yang menyeret mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Dalam kesaksiaannya, Novanto menyebutkan beberapa nama elite PDI Perjuangan yang menikmati aliran dana korupsi e-KTP. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/6l4jpPOXA8
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Dari beberapa sidang, Novanto menyebut empat elite PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), Puan Maharani (Menko PMK), dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet). #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/GucuOZjDsa
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Selain empat nama tersebut, sebelumnya dua nama anggota PDI Perjuangan juga lebih dulu disebut-sebut terlibat kasus korupsi e-KTP. Dua nama tersebut yaitu Yasonna Laoly (Menkumham) dan Arif Wibowo (anggota Komisi II DPR RI). #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/GQvgY8hNbt
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Kasus korupsi e-KTP ini merugikan negara mencapai Rp 2,3 Triliun. Ketiga, kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/0TegRhpeOa
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
kasus korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kotawaringin Timur ini menjadi kasus mega korupsi terbesar pasca reformasi yang merugikan negara hingga Rp 5,8 Triliun dan 711 ribu dollar AS. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Supian Hadi yang merupakan kader PDI Perjuangan diketahui menjabat Bupati Kotawaringin Timur untuk masa periode 2010-2015 dan terpilih kembali untuk periode 2016-2021. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Ironinya, terkait kasus pemberian IUP kader PDIP berhasil mendapat penghargaan tingkat nasional. Diantaranya pada tahun 2017, pernah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. #PrabowoSandiOKbanget pic.twitter.com/DLoMrrsuxQ
Expand pic
Hara Syifa @harasyifaaa
Mengulang kembali, penuntasan korupsi di republik ini adalah amanat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR. Tidak tepat rasanya apabila kita mengabaikan perjuangan beberapa diantara kita yang kehilangan keluarga karena memperjuangkan ini. #PrabowoSandiOKbanget
Hara Syifa @harasyifaaa
Tidak ada manusia yang jatuh kelubang yang sama dua kali, ataupun berkali-kali. Terkecuali keledai. Itulah nasehat lama. #PrabowoSandiOKbanget

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.