0
Story "Perhitungan DPT Di Jatim Pada 2014 Sebagai Salah 1 Contoh Potensi Pencurangan Pemilu/Pi.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1293 pv 34
Irene @IreneViena
1. Pagi teman tuips Saya kembali bahas pencurangan pemilu-pilpres 2019 melalui: 1. Penggelembungan jumlah pemilih terdaftar (DPT) 2. Penambahan pemilih fiktif/ilegal melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) & DaftarTambahan (DPTb) 3. Suket dan EKTP Non DPT Nasib RI dipertaruhkan
Irene @IreneViena
2. Berdasarkan Peraturan KPU terbaru, semua pemegang EKTP dan SUKET meski pun namanya tdk tercantum dlm DPT diperkenankan memilih di TPS Pertanyaan: Jadi utk apa Kemendagri/KPU selama berbulan2 habiskan waktu, energi & uang negara utk menyusun dan menetapkan DPT Pemilu? Dungu?
Irene @IreneViena
3. DPT 2019 yg sdh ditetapkan adalah hampir 193 juta. Dengan ketentuan baru yg memungkinkan penambahan DPK/DPTb hingga 17 April 2019 dan ketentuan membolehkan pemegang EKTP mencoblos meski tdk tercantum dlm DPT, maka jumlah "pemilih pemilu-pilpres 2019" dipastikan melonjak
Irene @IreneViena
4. Kita bahas DPT yg sdh ditetapkan : 193 juta Indikasi pencurangan pemilu/pilpres 2019 mudah ditemukan dg mencermati DPT per propinsi. Indikasi pencurangan pemilu melalui DPT terlihat pada anomali rasio DPT banding jumlah penduduk di setiap propinsi
Irene @IreneViena
5. DPT 2019 = 193 juta Jumlah penduduk RI 2019 = 267 juta Rasio DPT dibanding jumlah penduduk = 193/267 = 72.28% Kita bulatkan menjadi 72% Jauh di atas rasio DPT Pemilu 1971-1999 yg hanya 53-57% Di atas rasio DPT 2004= 67% Lebih rendah dari 2009 = 76% DPT 2014 = 75%
Irene @IreneViena
6. Inilah rasio DPT 2019 per propinsi Aceh 65%               Sulut 76% Sumut 67%             Sulteng 65% Sumbar 67%           Sulsel  70% Riau 57%                 Sultra 64% Jambi 68%             Gorontalo 65% Sumsel 68%           Sulbar 63% Bengkulu 70% Babel 64% Kepri 56%
Irene @IreneViena
7. Inilah DPT 2019 per propinsi DKI 73%                    Maluku 70% Banten 63%              Malut 63% Jabar 67%                Papua 105% DIY 70%                    Papua Barat 147% Jateng 80%              Kaltara 54% Jatim 78%
Irene @IreneViena
8. Inilah rasio DPT 2019 per propinsi Bali 72% NTB 72% NTT 62% Kalbar 72% Kalteng 64% Kalsel 67% Kaltim 67%
Irene @IreneViena
9. Dari data rasio DPT 2019 diketahui anomali DPT ditemukan pada: Papua Barat 147% Papua 105% Jateng 80% Jatim 78% Sulut 76% DKI 73% Bali 72% NTB 72% Kalbar 72% Maluku 70% Bengkulu 70% #puluhanjutapemilihsiluman2019
Irene @IreneViena
10. DPT yg dinilai wajar hanya di Pulau Sumatera dgn pengecualian Prop Bengkulu Aceh 65%                Sumut 67%              Sumbar 67%            Riau 57%                  Jambi 68%              Sumsel 68%       Bengkulu 70% Babel 64% Kepri 56%
Irene @IreneViena
11. DPT 2019 Pulau Jawa dipastikan mengandung belasan - puluhan juta pemilih ganda/fiktif DKI Jakarta 73% masih dinilai terlalu besar meski pun diakui banyak migrasi penduduk usia produktif dari daerah ke DKi sebagai faktor penambah jumlah pemilih yg meningkatkan rasio DPT
Irene @IreneViena
12. Rasio DPT 2019 Banten tercatat 63% DPT Banten adalah DPT yang paling kredibel se Pulau Jawa. Rasio DPT di atas 70% SUDAH PASTI tidak kredibel. Tidak akurat. Banyak pemilih ganda/fiktif. DPT yg dimark up memudahkan Manipulasi Hasil Pemilu/Pilpres
Irene @IreneViena
13. Jika DPT tsb dicermati seksama, maka anomali DPT sebagian besar terjadi di propinsi yg sedang dikuasai kubu 01 atau Gubernur sebelumnya dari partai koalisi 01 atau dari P Demokrat Bengkulu DKI Jateng Jatim Bali Maluku Sulut Sulsel Kalbar Papua Papua Barat
Irene @IreneViena
14. Sebagai WNI saya tidak mau jadi korban penipuan dan pembodohan rezim boneka Apa pun dalihnya, DPT Papua dan Papua Barat benar2 telah menghina kecerdasaan kita sebagai manusia Penduduk Papua s/d akhir 2019 maksimal hanya 3.379.302 jiwa Mengapa DPT Papua 3.541.017 ??
Irene @IreneViena
15. Maaf koreksi utk DPT Papua Barat Jumlah penduduk Papua Barat s/d akhir 2019 maksimal 959.617 DPT 2019 = 742.245 Atau rasio DPT 77% bukan 147%. Mohon maaf atas kekeliruan
Irene @IreneViena
16. Pencurangan hasil pemilu/pilpres 2009 dan 2014 terbanyak ditemukan pada Rekap Hasil Perhitungan di Kec & Kab/Kota Pada tahap ini hasil hitung suara di TPS sdh tidak tampak di Form D dan DA Pencurangan masif krna tdk ada akses publik pada hasil suara per TPS di SITUNG KPU
Irene @IreneViena
17. Bahkan akses publik atas hasil rekap per kecamatan dan kabupaten se Indonesia yg pernah disajikan pada Pemilu/Pilpres 2004, sdh tidak disajikan lagi oleh KPU pada pemilu/pilpres 2009, 2014 dan 2019 Rakyat sengaja dibikin BUTA TULI atas hasil hitung suara di TPS, Kec/Kab/Kota
Irene @IreneViena
18. Esensi Pemilu-Pilpres BUKAN pada pemberian suara rakyat, melainkan pada PERHITUNGAN Suara Sah di setiap tingkatan: Rekap Hasil Suara di TPS Rekap Hasil TPS di Kecamatan Rekap hasil Kecamatan di Kab/Kota Rekap Hasil Kab/Kota di KPU Nasional Modus pencurangannya bermacam2
Irene @IreneViena
19. Modus Pencurangan yang paling banyak dilakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 adalah dengan PENUKARAN Kotak Suara dan dokumen Rekapitulasi Suara Melibatkan oknum TNI-Polri (Kodam, korem, kodim, koramil, Polda, Polres, Polsek, Babinsa) dan Oknum BNPB-BDPB (instansi vertikal), KPUD
Irene @IreneViena
20. Khusus pencurangan hasil Pemilu yg dilakukan oleh oknum BNPB/BDPB, dimungkinkan terjadi karena instansi ini adalah instansi vertikal, ada di setiap propinsi dan kab/kota, punya gudang logistik, transportasi dan mudah mengelabui rakyat.
Irene @IreneViena
21. Jika pencurangan sudah melibatkan Oknum TNI-Polri, Kotak Suara dan Dokumen Rekap Suara Asli ditukar dgn Kotak Suata dan Dokumen Rekap Suara yg sdh dimanipulasi, disimpan di Makodim/Mapolres, siapa yg berani mempertanyakan? Itulah mengapa dipersyaratkan netralitas TNI-Polri
Irene @IreneViena
22. Kembali ke DPT Hanya manusia dungu yg percaya DPT Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa mencapai 80% dan 78% tanpa ada kandungan jutaan pemilih ganda/fiktif di DPT tsb DPT Jawa Tengah seharusnya lebih rendah dari Jabar dan Banten krna faktor migrasi tenaga produktif
Irene @IreneViena
23. Fakta banyak warga Jateng migrasi ke DKi, Jabar dan Banten utk mencari pekerjaan DKI sbg Ibukota, Jabar - Banten adalah Daerah Industri Warga Jateng usia 17 tahun ke atas banyak ke DKI-Jabar-Banten. Harusnya Rasio DPT Jateng lebih rendah dari Jabar-Banten 80%? Edan !
Load Remaining (13)
Login and hide ads.