1
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Pilpres 2014 merupakan pesta demokrasi pertama pasca reformasi yang tidak diikuti oleh petahana. Kontestan yang berkompetisi saat itu sama-sama memiliki peluang yang sama untuk menang. pic.twitter.com/qo816VSmcb
Expand pic
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Namun dalam setiap kontestasi yang ada, selalu menghasilkan satu pemenang yang akhirnya meraih tempat yang istimewa. Kala itu, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi kampiun dari pesta rakyat sekali lima tahunan tersebut. kompasiana.com/amranibrahim/5…
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Pasangan Jokowi-JK yang saat itu mengusung 'Revolusi Mental' berhasil meraih simpati rakyat. Namun dalam perjalanannya, 'Revolusi Mental' yang digadang-gadang gagal total karena perilaku elite yang tidak konsisten dalam mengemban amanah rakyat. pic.twitter.com/vjeXJXrN9w
Expand pic
Darman Fauzi @darmanfauziii05
PDIP merupakan salah satu partai yang 'mengkhianati' janji Jokowi-JK kepada rakyat. pic.twitter.com/PoEZVmiXay
Expand pic
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Diketahui, PDIP merupakan salah satu partai utama pengusung Jokowi-JK yang mengusung 'Revolusi Mental'. pic.twitter.com/74KVHL4esT
Expand pic
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Namun dalam perjalanannya, selama lebih empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK justru PDIP lah yang menjadi partai 'terkorup'. PDIP menjadi penyumbang kepala daerah korupsi terbanyak sepanjang 2018. Ironi.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Bahkan tiga besar korupsi pasca reformasi diduga melibatkan elite partai banteng moncong putih ini.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Korupsi terbesar ketiga yaitu kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Ganjar Pranowo (saat ini Gubernur Jawa Tengah), Yasonna Laoly (saat ini Menkumham), Olly Dondokambe, dan Arief Wibowo.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Terbaru, nama Puan Maharani (saat ini Menko PMK) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet Kerja) juga disebut-sebut menerima aliran dana korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 Triliun.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Korupsi terbesar kedua yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ini merugikan negara mencapai Rp 3,7 Triliun.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
ahkan adik Megawati, Rachmawati Soekarnoputri, mendesak KPK untuk memeriksa Megawati karena telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Rachma menganggap keliru jika KPK tidak memeriksa Megawati dan hanya memeriksa Syafruddin Tumenggung yang hanya menjadi pelaksana Inpres tersebut.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Korupsi paling bombastis PDIP justru dilakukan di tengah semagat Revolusi Mental yang digalakkan Jokowi-JK.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Bupati Kotawaringi Timur, Supian Hadi resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang merugikan negara hingga Rp 5,8 Triliun dan 711 ribu dollar AS.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Berbeda dengan PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan penumpang yang naik di tengah jalan. Partai berlambang Ka'bah ini menjadi bagian koalisi Jokowi pasca pemilu 2014
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Satu-satunya hal yang sama antara PDIP dan PPP yaitu sama-sama mengkhianati semangat Revolusi Mental yang diusung Jokowi.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Terbukti, Romahurmuziy (saat itu Ketum PPP) harus menelan pil pahit setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Revolusi mental sejatinya mengantarkan mental dan pribadi manusia Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, dan berbudi luhur.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Namun perilaku koruptif elite koalisi Jokowi malah sebaliknya, berkhianat di atas kesederhanaan dan kepercayaan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
Wajar, jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup pintu koalisi bersama koalisi Jokowi karena banyak rintangan dan hambatan.
Darman Fauzi @darmanfauziii05
SBY mengatakan, "Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa di dalam pemerintahan, tetapi saya sadari banyak sekali rintangan dan hambatan menuju koalisi itu,".

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.