2
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
Yth. Presiden @jokowi , Kenapa Anda yang meresmikan @mrtjakarta ? Padahal status perusahaan BUMD & kepemilikannya 99,99% @DKIJakarta & 0,01% PD Pasar Jaya? Kenapa bukan Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan ? Cc. @TopeRendusara @DonAdam08 @Reiza_Patters @JackVardan pic.twitter.com/tA9eLhCDXD
 Expand pic
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
Yth. Presiden @jokowi SEJARAH @mrtjakarta 1990 - 1992 Penyusunan Masterplan Angkutan Umum Terpadu Jabodetabek oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan Pola Transportasi Terpadu antara Kereta Api, Light Rail, dan Bus.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
1995 - 1996 Basic Design oleh konsorsium Indonesia-Jepang- Eropa dengan kesimpulan bahwa proyek ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan swasta penuh (BOT) karena biaya yang dapat ditutup dengan perolehan tiket hanya sebesar 15%.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
1999 Revisi Basic Design oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan agar proyek ini dibiayai oleh Pemerintah dengan partisipasi swasta yang minimal.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2000 Studi Kelayakan MRT (Subway) oleh Tim Studi JICA yang menekankan pentingnya pembangunan Subway di Jakarta, dan agar proyek ini layak dibiayai perlu keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaannya.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2002 Studi JICA pada Integrated Transportation Master Plan II menekankan prioritas pada pembangunan Subway.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2004 •Kep Gub Prov DKI Jkt No.84 Th 2004 ttg Pola Transportasi Makro (PTM) yg merupakan masterplan penanganan masalah transportasi di Jkt, dng membangun sarana transportasi massal yg prima & terintegrasi dng moda tranportasi lainnya. Sarana transportasi massal dimaksud adl MRT.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 2 Maret 2004, Gub Prov. DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Dephub RI & Pemprov DKI Jakarta tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• Juli 2004, Departemen Perhubungan mengeluarkan Studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas).
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2005 • Studi pd th 2004 direvisi Maret 2005 menjadi Revised Implementation Program (Revised IP) for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas) & digunakan Pemerintah RI mengajukan permintaan kpd Pemerintah Jepang untuk membiayai proyek pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• Studi oleh Tim Special Assistance for Project Formation (SAPROF) dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas proyek ini di Indonesia.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
•Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Minutes of Discussion (MoD) yang ditandatangani oleh JBIC, Bappenas, Departemen Perhubungan serta Pemprov DKI Jakarta.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• Agustus 2005, Sub-Komite MRT dibentuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT (MRTC).
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2006 • 18 Oktober 2006, Memorandum on Engineering Services (MoES) ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar persetujuan pinjaman.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 28 November 2006, Loan Agreement Tahap 1 (IP-536) ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yg sebelumnya telah disepakati dalam Minutes of Discussion (MoD) dan Memorandum on Engineering Services (MoES) mengenai pinjaman sebesar ¥1,869 miliar yg dipergunakan untuk pembiayaan:
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
1. Konsultasi Penyusunan Basic Design (Engineering Services). 2. Konsultasi Manajemen, untuk membentuk & mengembangkan PT MRT Jkt. 3. Konsultasi Pengadaan, untuk membantu PT MRT Jakarta. melelang Proyek sbg implementasi dr Basic Design yg dihasilkan kegiatan pd butir 1 di atas.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2007 • Revisi UU No. 13 Th 1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU No. 23 Th 2007, yg mengatur kewenangan penyelenggaraan sarana & prasarana perkeretaapian yg sedianya dikuasai oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN, kini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yg dibentuk oleh Pemda
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
•Kajian SAPI (Special Assistance for Project Implementation) dan SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) dilakukan oleh JBIC untuk membantu Departemen Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2008 • 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta berdiri, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta & Perda No. 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 28 November 2008, penandatanganan Minutes of Discussion (MoD 2008) sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk tahap konstruksi MRT.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 5 Des 2008, penandatanganan Aide Memoir antara JICA & Pem Prov DKI Jakarta utk pelaksanaan PSE Dukuh Atas-Kota-Kampung Bandan, yg ditindaklanjuti oleh JICA dng mengirimkan tim utk melaksanakan FS koridor Selatan-Utara II, Dukuh Atas-Kota-Kmp Bandan, & pre-FS jalur Timur-Barat
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
2009 • 19 Februari 2009, pengangkatan Direksi Direksi Periode I MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 25 Maret 2009, penandatanganan naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI, yg menghibahkan sebagian porsi (LA IP-536) kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Konsultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen.
Dyah W. Saptarini @dw_saptarini
• 31 Maret 2009, L/A 2 utk pinjaman tahap konstruksi senilai ¥48,15 miliar sbg bagian kedua dari total pinjaman utk Proyek MRT (L/A 2). • 24 Juli 2009, Penandatanganan NPPH 2 yg menghibahkan seluruh porsi (L/A 2) kpd PemProv DKI Jakarta yg diperuntukkan utk konstruksi MRT.
Load Remaining (20)
Login and hide ads.