1

Tersangka kasus korupsi jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama, Romahurmuziy membantah dirinya terlibat dalam perkara dimaksud.

Romahurmuziy mengatakan, sebagai anggota DPR dan ketua umum partai politik, dia hanya meneruskan rekomendasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kepala kantor wilayah agama di daerah.

"Saya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Sebagai anggota DPR dan ketua umum partai, saya mendapatkan nama-nama dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," kata Romahurmuziy di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Pria yang akrab disapa Rommy itu mencontohkan, nama Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin misalnya.

Haris yang juga terlibat dalam kasus suap itu merupakan hasil dari rekomendasi ulama setempat, yakni Kiai Asep Saifudin Halim dan Gubernur Jawa Timur terpilih saat itu, Khofifah Indar Parawansa.

Rommy mengatakan, Khofifah Indar Parawansa sempat memberikan nama Haris karena sudah mengenal Haris terlebih dahulu dengan kinerja yang baik.

Serta dapat melakukan sinergitas kepada pemerintah daerah Jawa Timur.

"Dia bilang "Mas Rommy, percayalah sama Haris karena Haris ini memiliki kinerja yang sangat bagus," sebagai gubernur terpilih saat itu, beliau mengatakan sangat percaya dengan kinerjanya dan memiliki sinergi dengan pemprov itu akan lebih baik," jelas Rommy.

Meski melakukan rekomendasi terhadap panitia seleksi, Romahurmuziy membantah melakukan intervensi.

Bagi Rommy, tidak mungkin mengintervensi orang-orang yang terdiri dari guru besar dari universitas Islam di seluruh Indonesia.

"Kalau misalnya, meneruskan aspirasi itu dosa, nah terus, kita mengetahui kondite seseorang dari siapa? tapi, itu kan tidak menghilangkan proses seleksinya," kata Romahurmuziy.

URL babe.topbuzz.com Romahurmuziy Sebut Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifudin Halim, Soal Kakanwil Jatim tribunnews/AmriyonoMuhammad Romahurmuziy menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TRIBUNJABAR.ID - Tersangka kasus korupsi jual beli
Restu A Putra @jurucatet
Rommy akhirnya kan pakai strategi "klo gmw sya bongkar, selamatkanlah sya", Maka bekerjalah yg namanya kekuasaan. Politikus... Begitu bkn pak @mohmahfudmd ? Romahurmuziy Sebut Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifudin Halim, Soal Kakanwil Jatim share.babe.news/s/pQrxmQQ
Mahfud MD @mohmahfudmd
Merekomendasi orng tak selalu ada korupsinya. Sy jg pernah merekomendasi atau menerima rekomendasi utk mempertimbangkan penempatan orang. Itu boleh sj. Tinggallah, ada korupsinya atau tdk. Mnrt sy Khofifah dan K. Asep merekom biasa sj. @KPK_RI tahu cara memilah, takkan sembrono twitter.com/jurucatet/stat…
Generasi Pilihan @yanuyasha
@mohmahfudmd @KPK_RI Sama halnya dlm dunia kerja, staff merekomendasikan saudara/kerabatnya masuk ke suatu perusahaan itu hal yg lumrah n bisa terjadi di mana saja. Masalah ada suap/korupsinya itu semua kembali kpd masing2 pihak. Jd rekomendasi itu ga harus selalu ada korupsinya.
YUDHI WINARNO @yudhi_winarno
@yanuyasha @mohmahfudmd @KPK_RI dan itu termasuk nepotisme bkn om ? krn slm ini yg di gembar gemborkan kan mslh KKN bkn hny korupsi saja. tp jika nepotisme hal wajar dan ga prl di prmslhkan ya it's fine.. kita bisa terima
Hadi @hadifianwidjaja
@yudhi_winarno @yanuyasha @mohmahfudmd @KPK_RI Merekom seseorang yg di kenal dalam pekerjaan bukan selalu buruk... karena faktor di kenalin kita bisa dapat info tentang calon karyawan atau yg mau di tempatkan.
Ariy @ariysoc
@hadifianwidjaja @yudhi_winarno @yanuyasha @mohmahfudmd @KPK_RI Yg dimintai pandangan mungkin dianggap punya kapasitas menilai kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Menurut saya itu bukan korupsi. Asal objektif dan prosedural, serta tdk ada unsur sogok menyogok.
Jendral 08 @MadihBang
@mohmahfudmd @KPK_RI Hanya merekomendasi saja gak ada delik hukumnya,hanya sja yg menerima rekomendasi itu yg mngbil kesempatan untuk hal yg melanggar hukum. Pak @mohmahfudmd Bisa gak Kep. Sekolah Laporan BOS nya di Audit scara detail.mmang kecil tapi sering lama2 5 thn masa jabatan bisa miliaran.
si_togop @Firmanhamzah15
@mohmahfudmd @KPK_RI Tetapi kenapa rekomendasinya ke romi pak, romi punya wewenang soal yg direkomendasikan?.
Mahfud MD @mohmahfudmd
Nah, itu yang perlu ditelisik. Itu yg perlu dibedah oleh KPK, mengapa posisi Ketua Partai jd begitu penting shg orng bs merekom kpd dia, bkn kpd menteri. Percayalah, itu yg nanti akan dijadikan dalil oleh @KPK_RI di Pengadilan. twitter.com/firmanhamzah15…
Hariman Azzam @muhariman
@mohmahfudmd @KPK_RI Saat rommi merekomendasikan kiayi Maruf, pasti ada lobi2 politik mengenai finansial kampanye. Apakah kasus rommi ini murni memperkaya diri sendiri atau untuk hal ini?
Abi Zia @abizia_
@Aku83370921 @mohmahfudmd @KPK_RI Terlepas dari menikmati atau tidaknya uang haram hasil suap, @lukmansaifuddin patut diduga terlibat dalam kasus romy..krn dia yg menandatangani SK pengangkatan pejabat tsb. Ingat..memperkaya org lain dengan kekuasaan/kewenangan yg dimiliki itu termasuk perilaku koruptif
#Satire @Ekobe14
@mohmahfudmd @KPK_RI Izin berpendapat pak Mahfud, kalau jabatan menteri itu jabatan politis, otomatis siapa pun yang megang jabatan tsb akan selalu dipengaruhi oleh partai,..itulah sebabnya partai Minta kursi menteri... mungkin....
Irfan Mansyur @irfanbinmansyur
@mohmahfudmd @KPK_RI Praktek semacam ini tlah menjadi tradisi politik birokrasi di Indonesia. Rekomendasi dari tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha dan pejabat lintas sektoral menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam hal promosi, demosi, mutasi dan rotasi jabatan.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.