5
Pakar Logika @PakarLogika

Digital Forensic - Goverment Sabotage - eDiscovery - Ligitation - Intellectual Property Disputes - Law Enforcement - Information Security - Corporate Espionage

Pakar Logika @PakarLogika
Pertama, HTI memutlakkan konsep Khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HTI tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
HTI percaya bhw kaum muslim Indonesia hrs tunduk pd pemerintahan Khilafah dunia Islam dbwh seorang Khalifah yg mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi /Iraq /tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia hrs tunduk pd Khalifah itu. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, HTI tidak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari Khilafah Islam. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Indonesia adalah semacam ‘negara bagian’ dari Khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan Khalifah, pemimpin di Indonesia bisa diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak setelah ada ancaman sanksi oleh Khalifah, Indonesia bisa diperangi. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Ketiga, HTI tidak percaya pada Pancasila, pada UUD 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. HTI tidak percaya pada demokrasi, tidak percaya pada pemilu. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Bila saat ini HTI menerimanya, itu hanya untuk sementara. Dalam bayangan HTI, suatu saat nanti Indonesia harus diubah menjadi menjadi bagian dari Khilafah Islam. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Keempat, HTI menomorduakan warga non-Islam. Dengan kata lain, HTI diskriminatif. Dalam konsep Khilafah Islam yang dibayangkan HTI, kaum, non-Islam adalah warga kelas dua" kasarnya, warga negara KELAS KAMBING! #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Melalui jargon izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan orang-orang Islam), HTI menganakemaskan kelompok Muslim seraya menganaktirikan kelompok yang lain. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Ini tidak berarti warga non-Islam tidak mendapat pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kaum non-muslim tidak memiliki hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Kelima, dalam Khilafah yang dibayangkan HTI, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Keenam, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Dalam hal ini setiap negara yang menjadi bagian dari Khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Iraq dan seterusnya) akan mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat Khilafah. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Ketujuh, HTI tidak percaya pada parlemen yg mengendalikan Khalifah & pemerintah. Dalam konsep HTI, begitu seorang pemimpin terpilih & dibaiat (disumpah), seluruh rakyat dalam Khilafah harus tunduk & percaya padanya. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Si pemimpin kemudian harus menjalankan kepemimpinan dgn senantiasa merujuk pada Syariah. Ia lah yg menunjuk para pembantunya, termasuk menunjuk pemimpin di setiap daerah yg menjadi bagian dari Khilafah. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Kedelapan, dlm konsep ini seorang Khalifah tdk memiliki batas waktu kepemimpinan. Dia baru diganti kalau wafat, tdk lagi melandaskan kepemimpinannya pd Syariah / memimpin dgn cara yg zalim. Bila ia melanggar Syariah, ia boleh ditumbangkan dgn kekerasan. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Kesembilan, selama ia masih memimpin berdasarkan Syariah, keputusan Khalifah tidak boleh tidak dituruti. Rakyat & para alim ulama, kaum cerdik pandai, bisa saja memberi masukan, namun keputusan terakhir da di tangan Khalifah. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Mereka yg berani tidak taat akan dianggap sebagai melakukan pembangkangan. Dan mereka yang membangkang bisa dihukum mati. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
Kesepuluh, HTI anti-keragaman hukum. HTI menganggap tdk perlu ada UU yg dibuat oleh para wakil rakyat. HTI percaya Syariah sdh cukup. Tp bila ada kebutuhan utk mengeluarkan peraturan, Khalifah & pembantu2nya dpt buat peraturan yg mengikat seluruh warga. #02vsNU
Pakar Logika @PakarLogika
MUI, @nahdlatululama , @muhammadiyah & 13 ormas Islam lainnya dukung PERPPU utk gebuk ormas anti Pancasila. TNI, POLRI pun dukung PERPPU. 92,9% Rakyat RI tolak khilafah "ISIS/HTI" (Survey SMRC). Apa lagi yg mau diperjuangkan? Sudahlah, Indonesia bukan rumah kalian!!! #02vsNU pic.twitter.com/SFmEH0wvpM
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Av🍁t⚔r🌟🌟🌟🌟🌟☕🌞99🇲🇨 @avatarcs99
@PakarLogika @PartaiSocmed HTI adalah Parasit yg ganas ketika Kekuatan mereka membesar dan menguasai Institusi Pemerintah dan militer. Bahayanya mereka bisa menggerakkan Institusi Militer untuk melakukan Kudeta atau melakukan Kerusuhan seperti thn 1998 demi meraih Kekuasaan #02vsNU @TheArieAir @addiems
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.