Pengawas PEMILU Internasional, Bukti INA darurat Sportivitas

Keberadaan pengawas internasional juga bisa meningkatkan kepercayaan rakyat karena Mereka tidak bisa diintervensi secara langsung oleh penguasa manapun di Indonesia.
10368 View 1 comments
1
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Rakyat Indonesia menyongsong 17 April 2019 dengan hati yang cemas. Betapa tidak? Kasus pelanggaran pemilu semakin marak saja dari hari-hari. Terkesan ada upaya untuk menggunakan kekuasaan seluas-luasnya untuk mendukung kemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/ecGrZDVHaI
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Saya mencatat beberapa faktor yang membuat rakyat pesimis Pemilu 2019 bisa berlangsung jujur dan adil, di antaranya: politiktoday.com/6-alasan-kenap… #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Pertama, menteri kabinet diragukan netralitasnya. Siapa pun mereka, politikus sekali pun, apabila sudah duduk di jabatan publik harus bersikap netral. Mereka harus bisa membedakan sebagai politisi dan sebagai menteri. Celakanya, nyata-nyatanya bias. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/zScw29VtNA
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Gejala Kecurangan makin nyata, mulai dari Mentri, Polisi, badan survei, ASN di pertanyakan netralitasnya, akankah status pemilu terburuk rezim ini menjadi terburuk sedunia? politiktoday.com/6-alasan-kenap… @zarazettirazr @panca66
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Meski dibungkus secara apik, rakyat sudah bisa membaca apa maksud dari tingkah laku para menteri yang kelewatan itu. Misalnya Mendagri Tjahjo Kumolo yang “jualan” Jokowi 2 periode kepada para kades. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/Egg34vgPdn
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir agar jangan coblos dua, coblos satu saja. Menkoinfo Rudiantara yang tegas-tegas mendikte ASN dengan “yang gaji kamu siapa” gara-gara simulasi pemilu. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/HiPa5AfFjp
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Termasuk aksi satu jarinya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani dalam pertemuan IMF-World Bank tempo lalu. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/KDEn3hvTaM
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Kedua, polisi diragukan netralitasnya. Rakyat Indonesia digegerkan dengan viralnya video polisi yang melatih emak2 berteriak “Jokowi Yes-Yes!” Video ini terang mengerikan di tengah2 harapan publik agar polisi tidak lagi ditarik ke dalam politik praktis. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/uUPiklPaXk
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Apapun alasannya sulit rasanya mencari pembenaran atas aksi polisi melatih “Jokowi Yes-Yes!” itu, utamanya dalam kondisi Pemilu yang sedang panas-panasnya ini. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Ketiga, ASN diragukan netralitasnya. Netralitas ASN dan Kepala Desa adalah satu masalah besar dalam pemilu hari ini. Banyak ditemukan kepala desa yang menjadi tim pemenangan atau sikap tindakan ASN yang condong mendukung kubu tertentu. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/40vWmnuuyv
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Ini dibuktikan dengan terciduknya camat se-kota Makassar yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada pula aksi Mendagri Tjahjo Kumolo yang minta ASN jangan netral, tapi jadi corong kisah sukses Jokowi. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/uKtYdJKIfj
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Ada pula kasus walinegari di Dharmasraya Sumatera Barat yang terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/ENLZmUp3Jv
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Padahal ASN dan Kepala Desa adalah figur sentral di masyarakat dan menjadi tokoh rujukan di masyarakat. Mestinya para ASN dan kepala desa dapat menempatkan diri sesuai dengan mandat UU untuk tidak mengambil bagian dari tim pemenangan peserta pemilu. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Keempat, lembaga survei diragukan netralitasnya. Belakangan ini banyak lembaga survei yang coba mengiring opini public tentang hasil pemilu. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Tragisnya lembaga-lembaga survei itu terciduk atau memiliki track record sebagai konsultan politik dari pihak-pihak tertentu. Bagaimana indenpendensi pelaksanaan quick count apabila lembaga survei ini adalah konsultan kubu tertentu? #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Bagaimana mungkin lembaga survey itu bisa dipercaya bersikap netral, bila mereka adalah pemain dalam Pemilu ini? Sialnya, Indonesia tidak punya hukum untuk melarang lembaga survey mengambil dua peran sekaligus dalam satu event kompetisi politik tertentu. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Kelima, media massa diragukan netralitasnya. Hari ini sebagian besar keberadaan bos media ada di kubu Jokowi. Mereka adalah Surya Paloh, Hari Tanoesoedibjo, dan Erick Thohir. #INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/ScOFlywVnn
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Bergabungnya ketiga sosok tersebut akan merugikan masyarakat karena bisa jadi membuat medianya tak lagi independen. Apalagi media sosial masih dipenuhi berita hoaks. Akibatnya, masyarakat akan kebingungan mencari informasi yang dapat dipercaya. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Keenam, Presiden Cuti Jam-jaman. Peraturan cuti pejabat yang hendak berkampanye dalam Pemilu, menguntungkan capres petahana Jokowi. Akibatnya Jokowi bisa tetap berkampanye di sela-sela melaksanakan tugas sebagai presiden. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Meskipun sah secara peraturan perundang-undangan, kebijakan ini tentu melanggar etika politik. Ada ketidakadilan antar capres di sini, termasuk besarnya potensi capres petahana melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menjaga status quo. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Daftar ini akan bertambah panjang apabila kasus-kasus Kepala Daerah juga dimasukan. Tapi intinya dalam kondisi yang penuh potensi ketidaknetralan ini, kita tidak bisa lagi berharap pada sisi internal. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Apalagi bila kekuasaan benar-benar menyusup dalam kegelapan untuk memenangkan kubu tertentu. Kita perlu semakin memperkuat pengawasan agar Pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Salah satunya dengan membuka keterlibatan pengawas internasional. Sinergi pengawas internasional dan pengawas lokal bisa meminimalisasi kecurangan yang mungkin terjadi. Rakyat juga bisa lebih tenang sebab pengawas internasional bersifat independen. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Mereka tidak bisa diintervensi secara langsung oleh penguasa manapun di Indonesia. #INAelectionObserverSOS
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Keberadaan pengawas internasional juga bisa meningkatkan kepercayaan rakyat bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Legitimasi Pemilu semakin kuat. #INAelectionObserverSOS
Load Remaining (1)
Login and hide ads.