0
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Hampir semua anggota Panja Pelindo II, Komisi VI DPR menilai, Dirut Pelindo II diduga telah melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Ada tiga pasal dalam UU tersebut yang menjadi landasan Komisi VI untuk “menyerang” Lino soal kontrak konsesi di Jakarta International Container Terminal (JICT), anak perusahaan Pelindo II.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Konsesi diberikan keHutchison Port Holding (HPH), perusahaan asal Hongkong yang mengelola banyak pelabuhan di dunia.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir menyatakan, “Keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino memperpanjang konsensi pengelolaan terminal peti kemas, Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding (HPH), patut diduga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
hal tersebut karena mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Lino melenggang sendiri tanpa mengindahkan amanat UU itu. Pasal 82 ayat (4) memerintahkan bahwa konsesi pengusahaan di pelabuhan hanya diberikan oleh otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Pasal 344 ayat (2) mempertegas bahwa tiga tahun sejak UU Pelayaran diundangkan, maka semua kegiatan usaha pelabuhan wajib menyesuaikan dengan UU Pelayaran.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Seperti diketahui UU ini sudah disahkan sejak tahun 2008. Berarti tiga tahun setelahnya, yaitu tahun 2011 semua konsesi harus mengikuti aturan UU ini. Nah, pada 2014, Dirut Pelindo II memperpanjang konsesi JICT di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 2038.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Pada rapat Panja Pelindo II terungkap, ternyata sudah ada surat dari tiga Menteri Perhubungan yang mengingatkan Dirut Pelindo II untuk menggunakan rujukan UU No.17/2008 tentang Pelayaran dalam membuat perjanjian kontrak konsesi.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Surat pertama sudah dilayangkan saat Freddy Numberi menjabat Menhub. Surat Kedua dikirim EE Mangindaan. Dan terakhir, Ignasius Jonan juga telah berkirim surat kepada RJ. Lino.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Isi suratnya menyerukan kepada seluruh Dirut Pelindo I, II, III, dan IV agar menyertakan penyelenggara pelabuhan setiap kali membuat perjanjian konsesi. Seluruh Dirut Pelindo juga diimbau menyesuaikan semua kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak ketiga sesuai UU Pelayaran.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Dan surat Menhub pun meminta laporan setiap ada rencana kerja sama yang dibuat pihak ketiga ke penyelenggara pelabuhan sebagai regulator.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan melihat, proses lelang kontrak konsesi dilakukan tidak transparan, yaitu melalui penunjukan langsung. Bahkan, perpanjangan kontrak ini memberi kesan, dilakukan terburu-buru, lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Pengelolaan pelabuhan sudah bisa dilakukan oleh putra putri bangsa sendiri. Dengan begitu keuntungannya pun bisa masuk ke kantong negara sendiri. Bangsa Indonesia tak perlu takut mengelola pelabuhan tanpa campur tangan asing.
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Apalagi, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan besar tanpa pesaing. “Pelabuhan ini bukan pelabuhan transit seperti di Singapura. Jakarta tidak punya pesaing dengan negara manapun. Beda dengan Singapura yang bersaing dengan Malaysia dan Thailand,
Dewi Miyasari @DwiMiyasari1
Jadi, kontrak konsesi itu masih bisa ditarik karena batal demi hukum. Apalagi harga jualnya ternyata dibuat lebih murah daripada kontrak pertama.
Login and hide ads.