Tak Langgar Aturan Menurut Bawaslu, Prof. @mohmahfudmd Jelaskan Alasan 3 Emak PEPES Bisa Dipenjara Pasca Video "Jokowi Presiden Azan Dilarang & Kawin Sejenis Sah" Sah

Penjelasan hukum dari pakar hukum setelah netizen bertanya
0

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyebut tiga emak-emak yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat, tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam peraturan kampanye pemilu.

Denmasbima @denmasbima

Selamat pagi pak @mohmahfudmd @Yusrilihza_Mhd @ReflyHZ boleh kami minta pandangan dari sisi hukum? Semoga berkenan... m.cnnindonesia.com/nasional/20190…

27/02/2019 06:18:21 WIB

Bawaslu menemukan orang-orang dalam video tersebut bukan bagian dari tim pelaksana atau tim teknis dari salah satu kubu calon presiden 2019.

"Kesimpulannya untuk melihat apakah para pihak ini tim pelaksana atau tim kampanye atau bukan. Kemarin dicek mereka bukan bagian itu," kata Abdullah di Bandung, Selasa (26/2).

Abdullah menjelaskan, pelanggaran kampanye dapat dinilai dari unsur pemenuhan kampanye. Pada Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu memuat aturan mengenai larangan dalam kampanye.

Di sana disebutkan: "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain."

"Jadi tidak memenuhi unsur formil dan materilnya. Kemarin sudah dilakukan penelaah dan kajian oleh Bawaslu Karawang dan Gakkumdu. Kesimpulannya bahwa mereka itu bukan bagian tim kampanye. Sehingga kasus ini tidak ada pemenuhan unsur pelanggaran," jelas Abdullah.

... @w1n2017

@bambangS1373 @denmasbima @mohmahfudmd @Yusrilihza_Mhd @ReflyHZ Masnya asisten Pak Mafud kah? Boleh minta nomernya mas? . . . . . 😂

27/02/2019 07:45:44 WIB
🇮🇩 Marsudi 🇲🇨 @MARSUDI__

@denmasbima @mohmahfudmd @Yusrilihza_Mhd @ReflyHZ kalo sdh msuk unsur pidana ya domainya polisi sbg penegak hukum.bawaslu hanya menekankan pd pengawasan,apabila melanggar sesuai ktentuan psti akan di proses sesuai aturan di bawaslu.

27/02/2019 07:21:49 WIB
Mahfud MD @mohmahfudmd

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Mahfud MD @mohmahfudmd

3 emak itu memang tdk melakukan pelanggaran kampanye sebab mereka bkn paslon, bkn caleg, dan bkn tim pemenangan dari siapa dlm pemilu. Tp mereka TSK melanggar hkm pidana yg ancaman hukumannya lbh berat daripada pelanggaran kampanye. Itu memang urusan polisi, bkn urusan Bawaslu. twitter.com/denmasbima/sta…

27/02/2019 06:27:40 WIB
Ryo Adhi @vieroi

@Jaenudin___08 @mohmahfudmd Dari kasus 3 emak2 itu, bagian hukum mana yg pincang?

27/02/2019 06:38:48 WIB
Hud Attamimi @hudattamini

@mohmahfudmd .... Nah betul sekali pak Prof. ..... Mereka akan kena UU ITE yang disetujui DPR termasuk @Fahrihamzah .... 😝😝😛😛

27/02/2019 06:35:09 WIB
sunarya @sunarya

@hudattamini @mohmahfudmd @Fahrihamzah UU ITE itu rumpunnya bukan pidana, tapi hukum administrasi mirip lalu lintas. Tapi krena yg nyusun UU ITE gak tau jadinya hukumnya berat2. Kalau pidana ya KUHAP.

27/02/2019 06:44:58 WIB
Mula hastuti @mula_hastuti

@vieroi @Jaenudin___08 @mohmahfudmd Sebelum berucap, apa 3 emak2 itu gak mikir tanggungjawab kelak di akhirat ya...padahal jk dilihat dari penampilannya, mereka pasti beragama...menyedihkan, caleg bukan timses jg bukan tp harus menanggung derita dunia akhirat...

27/02/2019 06:57:24 WIB
Utux gitaris @HSuryya

@yuwantino12 @AliMustofaSurur @mohmahfudmd Klw gk salah salah satu isi obrolan 3 ema itu ke kekawatiran soal legalitas lgbt Kmarin Menag ikut hadir dn mengapresiasi lgbt yg mendapat award. Mungkin tdk smuanya fitnah mungkin ... Mungkin jg itu aspirasi tp karna keterbatasan ruang dn sdm jd lah sprti itu

27/02/2019 06:58:45 WIB
Tri Jaya Yanse @Yaanse

@sunarya @hudattamini @mohmahfudmd @Fahrihamzah Maaf ni mas agak tergelitik bacanya, di UU ITE ada ancaman pidananya juga di pasal 45, kalau KUHAP itu hukum formil yang ngatur tata cara berpekara pidana

27/02/2019 07:54:35 WIB
Al~Mustofa @AliMustofaSurur

@mohmahfudmd Obrolan model gitu banyak kok prof, dari mulai di pasar tradisional sampai di supermall, warung pinggir jalan sampai cafe. Yang jadi persoalan, apakah obrolan model gitu bisa dipidana Prof ? Kalau bisa...waduuuh...berapa banyak yg akan jadi terpidana ?????

27/02/2019 06:39:07 WIB
mas NO @yuwantino12

@AliMustofaSurur @mohmahfudmd Sepakat, jangan biasakan diri kita dan masy kita bicara tanpa bukti, bicara tanpa dasar argumen yg jelas, hanya karena kita malas membaca, malas tabayun, dan dipenuhi kebencian... Kalo ndak ada tindakan..bisa kacau negri ini dengan fitnah2..bisa saling "bunuh" sesama anak bangsa

27/02/2019 06:50:19 WIB
Mahfud MD @mohmahfudmd

Secara hukum "obrolan spt itu" memang bisa dipidanakan. Tinggal ada yg lapor serta saksinya atau tidak. Atau, diketahui oleh yang berwajib apa tidak. Perbyatan pidana itu hrs ada actus reus, mensrea, dan bukti. twitter.com/alimustofasuru…

27/02/2019 06:43:40 WIB
🇮🇩J🅾️NZHI🇮🇩 @EKODJONZHI

@mohmahfudmd Jokowi juga bicaranya ngawur prof.. Menurut saya itu lebih menyakiti perasaan berjuta juta rakyat. Presiden kok berbohong didepan publik pas acara debat lagi. Apa gak malu tuh pendukungnya? Sekarang ibu2 mau dikasuskan.. Ini REZIM KACO BALO, mestinya prof bisa nasehati 01

27/02/2019 06:58:16 WIB
Tabib suliwa @SurosoWs

@EKODJ60105372 @mohmahfudmd Wah sdh ambil kesimpulan pak jokowi bohong ya...padahal blm cek data yg dimiliki pak jokowi,sampean cm denger dari politisi sebelah aja ambil kesimpulan gt...pinter

27/02/2019 07:53:51 WIB
Ksatria Dharma @satria136

@mohmahfudmd Bukan hanya obroloan, tetapi mereka mengupload sendiri video fitnah obrolan mereka

27/02/2019 07:05:31 WIB
Load Remaining (72)

Comment

No comments yet. Write yours!