Kasus bank bjb, solusi GCG kuncinya

bank bjb korupsi, isu bank bjb, kasus bank bjb, bjb, bank bjb, bank jabar banten, pejabat bank bjb, gratifikasi bank bjb, bjb asuransi, bank bpd bjb, bpd bjb
Pejabat BJB kasusbjb bjb asurnasi bankbjb finance pejabatbankbjb Isu BJB economy bjbkorupsi
0

Diduga atas isu bank bjb pungli, kasus bjb (pungli) ditepis langsung dengan diluncurkannya konsep Good Corporate Governance (GCG) oleh (isu) bank bjb, atas dugaan (kasus) bank bjb pungli dan langsung diatasi dengan GCG. Diakui oleh pejabat bank bjb, GCG digunakan sebagai fondasi utama perbankan, khususnya bank bjb (isu bank bjb korupsi).

Sebagai agen perubahan nasional, bank bjb ikut berpartisipasi melakukan pemberantasan praktik koruptif secara legal-formal maupun kultural melalui berbagai peraturan dan budaya kerja yang dijalankan atas asas transparansi dan akuntabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran yang menubuh ini ialah melalui penerapan nilai-nilai budaya perusahaan dengan GO SPIRIT yang merupakan perwujudan dari Service Excellence, Professionalism, Integrity, Respect, Innovation, Trust.

Perwujudan operasional dari konsep-konsep nilai ini misalnya tercermin dalam titah bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai ketentuan perusahaan, menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika, maupun menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerjasama yang sehat.

Bank dengan kode emiten BJBR di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya sosialisasi corporate values. Dilakukan pula survei budaya perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, pemahaman, persepsi kepentingan, dan keyakinan para karyawan terhadap proses transformasi organisasi dan budaya perusahaan. Nilai-nilai ini menjadi kerangka normatif yang dibangun agar integritas perusahaan tetap terjaga.

bank bjb juga menerapkan praktik tata kelola yang baik alias Good Corporate Governance (GCG) melalui lima prinsip dasar, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF) yang telah disepakati oleh seluruh dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.

Prinsip TARIF ini merupakan komitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta untuk mempertahankan eksistensi dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang, khususnya di sektor industri perbankan.

GCG ini juga memuat pedoman tata kelola mencakup sejumlah aspek, prinsip dan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu rekomendasi penerapan aspek dan prinsip dalam pedoman tata kelola ini adalah kebijakan anti korupsi yang bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha perusahaan dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, atau pun dalam bentuk tersendiri.

Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kick backs), fraud, suap dan atau gratifikasi dalam bank. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka (PT) terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

Konsep GCG ini telah sejak lama dijadikan fokus dalam setiap kegiatan bisnis ban bjb. Langkah ini diambil untuk menjadikan bank bjb sebagai bank terbesar dan berkinerja baik. Di sisi seberang, implementasi GCG ini selalu menjadi patokan. Kualitas GCG juga terus diperbaiki. Salah satu bukti optimalisasi GCG ini bank bjb membangun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011. UPG bank bjb ini bahkan menjadi pionir di sektor perbankan dan menjadi tujuan benchmark dari perusahaan lain.

Unit kerja tersebut sengaja didirikan sebagai bakti dan komitmen bank bjb dalam mendukung program pemerintah terhadap aktivitas perusahaan yang bersih dari KKN. Unit yang terdapat di internal perusahaan berperan sebagai kepanjangan tangan dari KPK yang diyakini dapat memudahkan kerja pemerintah dalam mengentaskan KKN. Sehingga perusahaan dapat membentuk sistem kekebalan sendiri melalui pemberian konseling, rekomendasi dan sosialisasi.

Untuk membangun integritas insan bank bjb sebagai pribadi yang berpegang teguh pada prinsip GCG, UGC juga rutin merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditujukan pada level jabatan manajer hingga direksi. Laporan harta kekayaan juga diberlakukan pada seluruh pegawai yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Tugas dari unit tersebut adalah untuk mengelola laporan gratifikasi dari seluruh pegawai bank bjb. Untuk kemudian, materi maupun bentuk gratifikasi terkait akan masuk kas negara, disumbangkan atau diberikan seutuhnya pada pelapor setelah melalui penilaian yang komprehensif dan objektif.

“Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik GCG, tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan best practices atau standar internasional. Bagi bank bjb, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan, guna mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan. Dapat kami sampaikan bahwa perseroan senantiasa menerapkan standar praktik GCG yang tinggi yang mengacu pada ketentuan OJK dan standar internasional,” kata Direktur Utama bank bjb, Ahmad Irfan.

Contoh lain dari penerapan GCG ini adalah keberadaan Komite Audit yang juga difungsikan secara maksimal. Komite Audit mempunyai tugas mendukung dewan komisaris sesuai dengan tanggungjawabnya mengawasi proses pelaporan keuangan mencakup memeriksa ulang standar akuntansi laporan keuangan, melakukan pemantauan atas penetapan metode penilaian aktiva dan pasiva, komitmen dan kontijensi serta cadangan-cadangan yang harus dibentuk, serta memantau pos-pos laporan keuangan yang mengandung transaksi-transaksi kompleks dan tidak lazim akibat maladministrasi maupun tindakan koruptif yang disengaja.

Dengan maksimalisasi penerapan GCG ini, bank bjb juga beberapa kali mendapatkan penghargaan dari KPK. Apresiasi dari KPK ini mencerminkan akuntabilitas perusahaan serta tingginya komitmen dan kinerja bank bjb dalam mendorong pemberantasan pungli dan korupsi. Beberapa penghargaan di bidang LHKPN berhasil digondol, antara lain Penghargaan perluasan wajib lapor dan kepatuhan LHKPN untuk kategori badan usaha milik daerah (BUMD) 2013, Pengelola LHKPN terbaik BUMD se-Provinsi Jawa Barat tahun 2016, Tingkat kepatuhan dan keefektifan pengelolaan LHKPN tahun 2016, Lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017.

Lebih banyak lagi, jumlah penghargaan di bidang gratifikasi, yaitu BUMD yang melaporkan gratifikasi yang menjadi milik negara dengan jumlah terbanyak pada tahun 2012, BUMN dengan total laporan gratifikasi terbanyak yang ditetapkan menjadi milik negara selama tahun 2013, BUMD dengan UPG terbaik tahun 2014 dan 2015, BUMD dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan tepat waktu tahun 2014, BUMD dengan sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik tahun 2016 dan 2017.

Ke depan, penerapan komitmen dan konsep GCG ini akan semakin dipertajam. Berbagai bukti sahih penghargaan dari KPK yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum dengan citra mentereng di tanah air tak menyilaukan insan-insan bank bjb untuk terus meningkatkan kinerja serta performa mereka demi terciptanya sistem maupun budaya kerja lebih efektif dan efisien yang kongruen dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.