1
Batak Modern @ABPanjaitn
1. Waspadai pencurangan pilpres melalui penambahan 32 juta pemilih diduga ilegal dan 255 ribu TPS baru. Utk menangkap mencegah dan menangkap pencurangan pemilu-pilpres, kita harus memiliki data awal tentang DPT - TPS per kab/kota Jika tidak, maka mudah banget dicurangi
Batak Modern @ABPanjaitn
1. Sebagai WNI Peduli Hak Kedaulatan Rakyat, saya tidak pernah bosan mengingatkan teman2 ttg ancaman/bahaya pencurangan pemilu-pilpres, khususnya Pilpres 2019 Nasib rakyat, bangsa dan negara dipertaruhkan Jgn sampai boneka China-Cukong-CSIS berkuasa Rakyat sdh rasakan akibatnya
Batak Modern @ABPanjaitn
2. Mengingat pentingnya pemilu jurdil, maka adalah kewajiban kita semua mengawasi setiap tahapan pemilu, terutama tahapan perhitungan suara oleh KPU/D di setiap tingkatan 1. TPS 2. PPK 3. KPU Kab/kota 4. KPU Propinsi 5. KPU Pusat Setiap tingkatan punya risiko pencurangan
Batak Modern @ABPanjaitn
3. Risiko pencurangan hasil perhitungan suara pada setiap tingkat semakin besar karena penambahan 32 juta pemilih dari 160 juta pemilih sah, total 192 juta pemilih. Plus, penambahan TPS baru sebanyak 255 ribu dari 546 ribu sehingga total 801 ribu TPS TPS terbanyak di dunia !
Batak Modern @ABPanjaitn
4. Publik seperti saya mengalami kesulitan dlm menginventarisir semua perils risiko pencurangan pemilu-pilpres 2019 karena KPU tdk menyajikan data primer secara lengkap dan friendly. Mgkin krn kebodohan saya, banyak data primer yg diperlukan sbg dasar analisa, gagal diperoleh
Batak Modern @ABPanjaitn
5. Contoh: KPU tdk sajikan jumlah DPT per propinsi dgn asumsi awal total DPT nasional 160 juta KPU tdk sajikan sebaran DPT tambahan dari hasil pemeriksaan DPT tahap I = 185 juta pemilih menjadi 190 juta pada pemeriksaan tahap II 5 juta tambahan itu terdistribusi kemana saja?
Batak Modern @ABPanjaitn
6. Pada Agustus 2018 KPU menetapkan DPT hasil pemeriksaan tahap I sebesar 185 juta pemilih Lengkap dengan data DPT per propinsi Hanya DPT Luar Negeri yang belum ditetapkan pic.twitter.com/J0XiReANh8
 Expand pic
 Expand pic
Batak Modern @ABPanjaitn
7. Namun ketika KPU menetapkan DPT hasil perbaikan pada 15 Desember 2018 dgn DPT sebesar 192.828.520 pemilih Terdiri dari pemilih: 1. Dalam negeri 190.770.329 2. Luar Negeri 2.058.191 KPU tidak menyajikan DPT perubahan per propinsi dan DPT masing2 negara di LN
Batak Modern @ABPanjaitn
8. Dengan demikian publik tidak tahu propinsi mana saja yg mengalami penambahan DPT atau sebaliknya. Propinsi mana saja yg butuh pengawasan ketat krn dicurigai berpotensi terjadi pencurangan Negara mana saja yg harus diperhatikan lbh seksama Rakyat jadi meraba2 dlm kegelapan
Batak Modern @ABPanjaitn
9. Contoh lagi KPU tidak sajikan secara friendly perbandingan jumlah TPS pada Pemilu - Pilpres 2014 dan Pemilu 2019 dalam sebuah tabel sederhana Saya sdh coba ubek2 situs KPU tapi nihil. Harusnya tersaji dalam sebuah tabel sederhana agar rakyat mudah menilai dan mengawasi
Batak Modern @ABPanjaitn
10. Akibat dari penyajian informasi KPU yg tidak komunikatif dan bersahabat, setiap analis harus kerja ekstra utk mendapatkan data primer yg benar/akurat, sebagai prasyarat utk dapat menganalisa hasil perhitungan suara secara benar KPU sukses bikin pengamat capek dan pusing
Batak Modern @ABPanjaitn
11. Mungkin KPU tidak paham, makna pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dlm sebuah negara demokrasi adalah jaminan bahwa TIDAK ADA suara ilegal/tdk sah yg masuk dlm perhitungan suara Esensinya adalah suara sah dan perhitungan yang akurat.
Batak Modern @ABPanjaitn
12. Tidak jadi soal besarnya suara GOLPUT Baik krn tdk terdaftar atau tidak beri suara. Suara Golput secara statistik diasumsikan masuk dalam distribusi normal. Akan jadi masalah jika banyak suara pemilih sah dinyatakan sbg suara tdk sah dg alasan salah coblos atau rusak
Batak Modern @ABPanjaitn
13. Di negara2 maju mis: Eropa Barat tingkat partispasi pemilu rata2 40-55%. Hal biasa. Masuk DPT tapi tdk beri suara dianggap sdh terwakili dgn hasil pemilu. Mengenai apatisme para GOLPUT thdp pemilu, adalah masalah yg lain, yakni terkait keyakinan mereka pada demokrasi
Batak Modern @ABPanjaitn
14. Besarnya suara GOLPUT (partisipasi pemilu rendah) bukan indikator sebuah pemilu sdh jujur dan adil. Indikator jurdil adalah berapa banyak suara siluman/ilegal masuk hitungan, berapa suara sah yg tdk dihitung, akses thdp pemilu, kebebasan memilih, integritas penyelenggara dst
Batak Modern @ABPanjaitn
15. Pihak2 yg selalu berkoar mengenai pentingnya tingkat partisipasi pemilu adalah pihak yg tdk paham esensi pemilu. Selama memilih itu adalah hak, maka Golput harus ada.
Batak Modern @ABPanjaitn
16. Pihak2 yg mendewa2kan partisipasi pemilu patut dicurigai terlibat dalam pencurangan pemilu. Mereka ini biasanya ngotot menggelembungkan DPT. DPT yg tidak akurat, terlebih di mark up adalah PINTU utama pencurangan. Idealnya, tidak 1 pun warga tdk berhak masuk DPT
Batak Modern @ABPanjaitn
17. Alangkah konyolnya sikap kebanyakan dari kita yg ngotot menaikan jumlah DPT dgn alasan utk menjamin hak pilih rakyat. Contoh: DPT Kota Medan pada Pemilu 2014= 1.9 juta Suara sah = 1.1 juta Pilkada 2015 DPT direvisi jadi 1.5 juta Suara sah tdk sampai 500 ribu Anehkan?
Batak Modern @ABPanjaitn
18. Fenomena pilpres 2014 di mana jumlah DPT 190 juta yang mengandung 30-40 juta pemilih ilegal sungguh mengenaskan. Lebih mengenaskan lagi, tdk ada political will pemerintah dan KPU utk menetapkan DPT Pilkada 2018 dan pemilu 2019 secara akurat
Batak Modern @ABPanjaitn
19. Melihat kinerja KPU & sikap pemerintah, saya yakin 100% pemilu 2019 jauh dari jujur & adil. Kita, rakyat hny dapat mengurangi tingkat keparahan pencurangan Kita mustahil menghilangkan praktek pencurangan pemilu 2019 krn DPT - TPS yg ditetapkan memang didesign utk dicurangi
Batak Modern @ABPanjaitn
20. Dari contoh data DPT dan TPS ini, apa yg timbul dalam benak anda? Aceh 2019 DPT= 3.523.774 23 Kabupaten/Kota TPS = 15.610 2014 DPT = 3.330.719 23 Kab/kota TPS= 9.508
Login and hide ads.