0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Erma @FPD_DPR #Kalbar membuka FPT Calon Hakim atas nama Galang Asmara pada pukul 15:53 WIB pic.twitter.com/JUp6rpZ0qY
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Galang : judul makalah yg sy buat yaitu Parameter Objektif dan Mutu Pengujian MK dlm Memutus Perselisihan Pemilu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Galang : di dlm makalah ini utk mjd parameter objektif pengujian MK dlm memutus perselihan Pemilu ada 2 yg pertama sesuai dgn ketentuan UU, yg dpt dipersengkatakan apabila jumlah suara mempengaruhi perolehan suara atau jumla kursi calon
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Sbgmn kita ketahui, MK memang berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil Pemilu. Dalam makalah saya, syaa menjelaskan bahwa parameter objektif MK dlm hal perselisihan pemilu adalah apabila...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): .. perselisihan tsb akan memengaruhi jumlah perolehan kursi calon. Parameter yg kedua adalah adanya sistem yg terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur yg dimaksud adlh bhw kecurangan tsb terjadi krn sdh diniatkan..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): ...dan sudah tersusun rapih.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Dengan menerapkan kedua parameter tadi, maka MK bisa memutus suatu putusan yg objektif dalam hal memutus sengketa perselisihan pemilu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Taufiqulhadi @Fraksi_NasDem #jatim4: kenapa penekanan saudara terhadap kpd konflik pemilu? Jk konflik pemilu lalu tdk scra lgsg ditangani sampai slesai itu bgmn?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Taufiqulhadi @Fraksi_NasDem #jatim4: kami akan membahas RUU MK, kita ketahui MK bukan hanya sarjana hukum (yg hanya memahami masalah konstitusi). Ada masukan dari berbagai kalangan, kalau hakim MK tidak harus dari sarjana hukum. Menurut bapak bagaimana?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Taufiqulhadi @Fraksi_NasDem #jatim4: ini jg suatu bentuk masukan krn kami sedang membuat RUU MK, mnurut bapak bgmn utk terkait hakim MK tdk hanya berlatar belakang dri hukum?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul S. @FPPP_DPRRI #jateng10: terkait MK ini perkara pilkada, bgmn menurut anda MK cocok atau tdk menyelesaikan mslah pilkada atau sebaiknya DPR menggeser ke MA saja
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul S. @DPP_PPP #jateng10: salah satu hal yang terkait dgn dasar kewenangan MK adalah perkara pilkada tapi faktanya MK mengadili perkara pilkada dan tidak jelas masalah tersebut. Saya ingin meminta pandangan bhw pantas tidak MK memutuskan perkara pilkada ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul S. @DPP_PPP #jateng10: ... atau diserahkan kembali kepada MA. Lalu mengenai alat bukti, selain saksi adalah dokumen, sy meminta pandangan kalau antara kesaksian dan bukti dokumen, mana yang harus ditempatkan lebih penting?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Nasir Djamil @PKSejahtera #Aceh1: dlm proses pemilu itu hrs dibuktikan dengan penggunaan data dan bukti yg valid sedangkan pemilu itu sulit menumakn bukti yg valid krn biasanya kecurangan dlm pemilu itu berupa suap, mnurut saudara bgmn cara mengabulkan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Nasir Djamil @PKSejahtera #Aceh1:... Permohonan pelapor, apa yg hrs dilakukan pelapor itu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Galang : sy melihat bhw MK ini efektif di dlm menyelesaikan sengketa Pemilu krn ini sesuatu spesifikasi dlm arti hal ini membutuhkan suatu pemikiran yg spesifik sehingga disini MK sbg peradilan ketatanegaraan tepat utk menyelesaikan sengketa Pemilu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Saya melihat bahwa MK ini efektif di dalam menyelesaikan sengketa pemilu, krn penyelesaian sengketa ini membutuhkan suatu pemikiran dan penyelesain cara yg spesifik, sehingga pemberian kewenangan kpd MK ini merupakan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): ..hal yg tepat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Galang : yg mengawal UUD ini adalah MK dgn kata lain ketika MK tdk diindahkan oleh sebab itu kita berarti kita tdk taat pd UUD dan ketentuan yg berlaku
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Galang : MK ini kan Judicial Review (JR) dlm pengertian bhw yg diuji disini adalah hukum oleh krn itu sepatutnya yg disini adalah Sarjana Hukum krn mereka lah yg memiliki pemahaman yg komprehensif ttg hukum
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Mengenai rencana revisi UU MK, ada pemikiran bahwa hakim MK ini tidak harus Sarjana Hukum. Perlu kita ingat bahwa MK ini memiliki kewenangan JR, sehingga untuk dapat memahami proses pelaksanaan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): ...JR ini dengan tepat haruslah seorang Sarjana Hukum, tidak hanya seorang Sarjana Hukum, tetapi Sarjana Hukum yg menjadi Negarawan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Mengenai makna pemilu di dalam UUD, kita harus menafsirkan bahwa maksud pemilu disini adalah pemilhan DPR, DPD, dan Presiden, sehingga penyelesaian sengekta pemilu legislatif ini tidak meyalahi aturan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): Mengenai alat bukti, kita tahu bahwa alat bukti terdiri dari saksi dan alat bukti tertulis. Saya berpendapat bahwa bukti yg harus kebih diutamakan adalah bukti tertulis karena bukti tertulis ini merupakan dokumen..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof.Dr.H.M Galang Asmara (Calon Hakim MK): ..otentik yg terjaga keaslianya, sementara apabila kita berpegang pada bukti saksi, bisa saja saksi tersebut sudah dipengaruhi sehingga pandanganya tidak objektif lagi
Load Remaining (36)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.