Add to Favorite
0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Erma S. @PDemokrat #kalbar mencabut skors dan membuka FPT an Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H, M.H. pukul 14:30 WIB
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Erma @FPD_DPR #Kalbar membuka FPT Calon Hakim atas nama Bahrul Ilmi pada pukul 14:30 WIB pic.twitter.com/QcCNtllmK5
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Bahrul: kewenangan MK yg terakhir adl mengadili sengketa pilkada
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Bahrul: MK seyogyanya mampu membuat putusan berdasarkan keadilan lepas tindakan korupsi dan tindakan tercela
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): pada saat penulisan makalah mencoba menelisik persoalan kualitas dan kewibawaan MK. Menurut sy, saat berdiri 13 Agustus 2013-sekarang, MK belum optimal menjalankan peran dan fungsinya sehingga masih ada celah ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ... untuk melakukan peningkatan dengan langkah strategis. Ada 5 hal utk peningkatan kualitas dna kewibawaan MK yaitu MK seyogyanya mengoptimalkan kewenangan MK yang terbagi dalam 5 kewenangan dan 1 kewajiban...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ... yaitu menguji UU, sengketa, pembubaran parpol, dan selisih hasil pemilu, dan memberi putusan atas DPR apabila Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran dan sengketa hasil kepala daerah. Kedua, secara spesifik, MK...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ... seharusnya melakukan kewenangan dengan tepat dna benar sesuai hukum dna perlu memperbaiki kualitas putusan, selanjutnya mengefektifkan menjadikan UU sbeg penata negara, MK harus memperoduksi nilai sesuai paradigma UU 1945 dan..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ...membuat putusan yang objektif. Selanjutnya, MK harus emlakukan persidangan sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang ada.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): untuk itu, MK perlu membuat keputusan berdasarkan ajaran yudisial. Dalam memutuskan sengketa lembaga negara, MK seyogyanya memahami tata negara Indonesia yang secara clustering diatur dalam alinea ke-4 UU 1945...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ...dan MK seyogya dapat menggali dna memahami tata negara tersebut baik filosofi maupun teoritis. MK seyogyanya mengadili pakta secara objektif. MK seyogyanya mengadili sesuai dnegan hukum acara yang sesuai dengan hukum. MK ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ...belum pernah memeriksa keabsahan dari advokat yang bersidang di MK padahal advokat diatur dalam UU dan MK harus bertanggung jawab melaksanakan UU 18/2003 dengan cara mengseleksi advokat yang pantas bersidang di MK...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ...lalu MK juga harus berani mengkoreksi putusannya yang keliru dan melakukan peninjauan kembali. Saya mengusulkan ada mekanisme PK utk putusan MK yang mengadili pakta.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): MK harus berani mendesak pihak yang berkaitan dnegan putusan MK agar putusan MK tidak diabaikan oleh pihak yang berkaitan dengan keputusan MK
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Faisal M Saragih @Gerindra #Riau1: yg ingin saya perdalami dri bapak, bgmn lembaga MK skrg ini? Apakah sdh Independen dan akuntabel? Bagaimana pandangan bapak mengenai pasal2 yg sdh dibatalkan lalu akan dimasukkan kembali kpd RUU KUHP
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Yosef B Badeoda @FPD_DPR #NTT1: bagaimana putusan MK yg terkait legal standing tdi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim MK, Bahrul Ilmi: soal putusan MK yg berkekuatan hukum tetap, sbgai putusan kasasi dia sama dgn putusan MA
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): percuma mempertahankan keputusan MK yang faktual salah dan terkontaminasi sementara kita tidak menegakkan keadilan padahal dalam hukum, yang harus diutamakan adalah keadilan bukan kepastian hukum
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim MK, Bahrul Ilmi: kita sangat tdk sejalan dgn konstitusi 1945, dlm proses penegakan hukum itu adl dilihat dari keadilannya maka dari itu saya berpendirian putusan MK bisa di peninjauan kembali dgn sidang luar biasa
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim MK, Bahrul Ilmi: MK sdh mjd lembaga pengadilan, tapi di mklah saya msh ada celah dan upaya utk meningkatkan kualitas MK ini, MK skrg blm mjd primacy corp
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): MK sudah menjadi lembaga pengadilan tapi masih ada celah dna upaya untuk meningkatkan MK sebab masih banyak langkah yang bisa ditempuh. Mengenai parameter legal standing, yaitu WNI, masyarakat adat diakui, lembaga negara...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Bahrul Ilmi (Calon Hakim MK): ... dan lembaga swasta. Cara mengukurnya harus objketif dan MK harus selalu memeriksanya saat terjadi gugatan yang diajukan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Nurdin @PDI_Perjuangan #Jabar10: mnurut bapak skrg ini MK bgmn? Kekurangan dan kelebihannya apa?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Nurcahayati @FraksiPKB #lampung2: bagaimana bapak menyikapi ketika MK melihat ada UU yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti UU Pemilu dan Pilkada yang sepertinya bertentangan dengan Pancasila sila ke-4
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Nasir D. @PKSejahtera #aceh1: langkah strategis apa yang akan dilakukan MK utk mengefektifkan UU yang kemudian dibatalkan oleh MK? Apa saran yang bisa diberikan kepada anggota DPR?
Load Remaining (30)
Login and hide ads.