Add to Favorite
0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Desmond @Gerindra #Banten2 membuka FPT Calon Hakim atas nama Aidul Fitriciada pada pukul 12:10 WIB pic.twitter.com/3S9L63f7fI
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Aidul : judul makalah sy itu ttg Revisi UU MK scr Menyeluruh Indonesia adalah negara hukum dan pd kesempatan yg sama Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat terkait dgn persoalan judicial review, jd scr teoritis MK itu counter majorities
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Calon Hakim MK): perkembangan masyarakat mengalami dinamika dan harus direspon oleh peraturan MK. Indonesia adalah negara hukum dan menganut kedaultan rakyat. Kedudukan MK adalah bagian dr peradilan dan menegakkan hukum sesuai dengan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Calon Hakim MK): ...kekuasaan kehakiman. Terkait persoalan pengujian UU, secara teoritis ada yg mengatakan MK adalah kantor yg berfungsi mengoreksi putusan2 mayoritas yg dihasilkan lembaga legislatif
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Calon Hakim MK): dibutuhkan mekanisme utk menjamin kemandirian dan ada bbrp yg bisa diperhatikan yaitu bagaimana menempatkan pansel yg relatif independen. Masa jabatan hakim konstitusi menyebabkan aspek politik yg lebih kuat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Aidul F (Calon Hakim MK): Peradilan Indonesia itu menerapkan keadilan sesuai dgn prinsip pancasila, maka batasanya adalah pancasila dan pembukaan UUD 1945
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Abu Bakar @PKSejahtera #kalsel1: ada 2 pokok pikiran yg perlu mendapat perhatian yaitu pertama hukum acara dan kelembagaan. Pertanyaannya, menurut anda, bgmn idealnya mengenai proses perekrutan hakim MK.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Calon Hakim): terkait pola rekruitmen yg ideal, prinsipnya adalah rekruitmen menjamin independensi peradilan. Maka dalam kaitan degn perekrutan ini, hal yg pertama diperhitungkan adalah independensi dan kemudian pengujian integritas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Abu Bakar @FPKSDPRRI #kalsel1: Bagaimana seharusnya lembaga etik lembaga negara ini berfungsi? Hal hal apa yg perlu dievaluasi?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Aidul : yg plg utama dlm perekruttan hakim scr menyeluruh adlh menjamin independensi kaitannya dgn rekrutmen MK yg di Indonesia yg bersumber pd 3 lembaga, hal yg hrs dikedepankan itu bgmn menghasilkan hakim yg indepnden dan berintegritas dlm peradilan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Aidul : kita hrs mengakui blm lama sebelum ini MK mengalami goncangan terkait persoalan etik nah ini persoalan dewan etik mjd penting utk difungsikan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Aidul F (Calon Hakim MK): Perekrutan Hakim MK ini harus memenuhi prinsip indepedensi yg tinggi. Selain itu, Panitia seleksinya juga harus dijamin indepensinya, jangan sampai mereka itu menaungi kepentingan golongan tertentu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Calon Hakim): mengenai fungsi dewan etik, dewan etik harus menjadi lebih kuat dan memiliki struktur yang jelas.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul S. @DPP_PPP #jateng10: apakah dalam konteks materi muatan dalam UU MK sekarang ini membuat puusan MK menjadi tidak optimal. Lalu bgmn paramaternya utk putusan MK yg lebih optimal.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Aidu F (Calon Hakim MK): Ketika ada putusan MK terkait hakim karier dan non karier, menurut saya justru ini membuka peluang gugatan baru di PTUN
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Dr. Aidul F. (Xalon Hakim): terkait optimalisasi putusan MK, ada bbrp problem yaitu misalnya di NK ketika ada ptusan mengenai hakim karir dan non karir, menimbulkan gugatan baru. Dan efetivitas menjadi penting.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Aidu F (Calon Hakim MK): Mengenai ultra petita, dalam hk acara perdata biasanya masalah ini diselesaikan dgn pertimbangan yg cukup. Namun, MK ini bukan merupakan lembaga Judex Factie, sehingga MK ini memberikan pertimbangan berdasarkan tafsir
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Aidul : penafsiran mjd penting, apakah pertimbangan yg diberikan MK sdh cukup memberikan pertimbangan shgg memberikan kepastian kpd msyrkt, pemerintah dan DPR atau blm. sy melihat butuh pembatasan agar putusan MK bisa benar2 menjangkau scr menyeluruh
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Aidul F (Calon Hakim MK): Berdasarkan sebuat disertasi, dikatakan bahwa putusan MK sejak th 2003-2017 lebih di dominasi oleh NGO, dan opini publik ini lebih mendominasi agenda dan yurisprudensi MK dibandingkan dgn pemerintah dan legislatif
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Aidul F (Calon Hakim MK): Mengenai ratifikasi perjanjian internasional, putusan MK menyatakan bahwa dalam hal ratifikasi maka kepentingan nasional ini menjadi parameter utama. Hukum nasional ini lebih diutamakan daripada hukum internasional
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Prof. Aidul F (Calon Hakim MK): Apabila terjadi pertentangan antara UU dengan perjanjian internasional, maka kepentingan nasional ini lah yg harus lebih diutamakan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Taufiqulhadi @NasDem #jatim4: Mengapa bapak ingin menjadi hakim MK padahal saat ini bapak masih menduduki jabatan di lembaga Komisi Yudisial?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Taufiqulhadi @NasDem #jatim4: Mengenai ultra petita, apakah ultra petita ini diletakan pada kewenangan MK secara keseluruhan atau hanya pada Juducial Review saja?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Aidul : terkait dgn ultra petita sy mengatakan pd dasarnya MK mengadopsi hukum acara perdata dmn penentu persidangannya adalah para pihak sehingga siapa yg mendalilkan dialah yg hrs membuktikan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Desmond @Gerindra #babten2: berapa lama lagi di KY? Lalu apa akibat nya bila 2 tahun tersebut ditinggalkan? Kesan saya, anda sedang meniti karir saja dan tidak cocok dengan selera kami di DPR.
Load Remaining (30)
Login and hide ads.