Add to Favorite
0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 membuka FPT Calon Hakim atas nama Hesti Armiwulan pada pukul WIB 10:41 WIB pic.twitter.com/41S2a3H3p8
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : judul makalah sy yaitu profesionalisme Mahkamah Konstitusi dlm menerapkan ultra petita
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Hesti Armiwulan S: MK berkewenangan untuk membua ultrapetita, yaitu memuat hal hal diluar apa yg dimohinkan oleh pemohon. Dalam makalah saya, saya menyetujui adanya kewenangan ultrapetita pada hakim ini, krn ini memberikan ruang gerak untuk menjaga cita hukum
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Hesti Armiwulan S: Apabila ada satu pasal yg dibatalkan oleh MK, maka itu dapat menimbulkan kekosongan hk. Untuk itu, MK harus membuat ultrapetitta, yaitu mencantum hal lain diluar dr apa yg dimohonkan oleh pemohon
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : apabila ada satu Pasal yg dibatalkan oleh MK maka dimungkinkan akan terjadi kekosongan hukum, ultra petita itu artinya diluar permohonan dr pemohon, bicara professionalitas itu tentu tdk boleh menjadikan MK ini mjd super body
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : MK dituntut utk melakukan ultra petita itu scr profesional, professionalisme MK dlm menggunakan ultra petita sgt bergantung pd hakim konstitusi, o/ sebab itu persyaratan mjd hakim konstitusi hrs memiliki integritas & kepribadian yg tdk tercela
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Hesti Armiwulan S: MK ini merupakan lembaga negara yg diberi kewenangan untuk menguji UU dibawah UUD. Tetapi dalam menjalankan kewennaganya, MK jg harus memperharikan pembatasan kewenangan. Oleh sebab itu, hakim MK harus mengedeoankan profesionalitas di dalam..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Hesti Armiwulan S: ...menerapkan ultrapetita. Hakim Konstitusi jg harus memiliki integritas untuk memastikan bhw ultrapetita ini benar benar dijunjung berdasarkan UUD 1945
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul Sani @DPP_PPP #jateng10: Saya sudah membaca riwayat hidup ibu, ada hal yg menarik bagi saya, yaitu pengalaman organisasi ibu di bidang sosial dan politik, tetapi mengapa ibu tidak mencantumkan riwayat hidup ibu sbg pengurus parpol, apa ibu malu? Atau bgmn?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul Sani @DPP_PPP #jateng10: Kita harus memilih ibu, tetapi ibu ini seolah menyembunyikan diri bahwa ibu pernah menjadi bagian dr parpol? Saya lihat parpol ibu ini jg parpol yg bagus, mengapa ibu tidak mengakuinya? Tolong nnt dijelaskan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul @FPPP_DPRRI #Jateng10 : kalo bicara ttg HAM selalu ada dikotomi antara prinsip2 HAM universal dan partikular, bgmn Ibu melihat hal ini dlm konteks 4 konsensus bernegara kita?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Arsul @FPPP_DPRRI #Jateng10 : Ibu pernah mjd komisioner Komnas HAM, pd saat Ibu menjabat itu ada yg melaporkan bhw Ibu tdk melaporkan LKHPN, nah ini sy mohon penjelasannya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Dr. Hesti: Terkait pencantuman parpol, saya menganggap hal ini sbg suatu kelalaian, karena saya menganggap pencantuman pengalaman sbg pengurus parpol ini berbeda dgn pengalaman organisasi sosial politik
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : sy memang pernah bergabung di Partai Golongan Karya, jd mungkin kalo sy tdk mencantumkan itu ada kesalahan dlm penulisan CV
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : terkait dgn dikotomi universal dan partikular, sebenarnya tdk ada dikotomi universal dan partikular HAM krn ini tdk bisa dipisahkan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : terkait dgn LKHPN, sy tdk pernah diminta utk membuat ini oleh Sekjen Komnas HAM, jd semua ini diurus oleh ke-Sekjenan, jd bkn berarti kami tdk patuh tp memang krn ini yg diurus oleh Sekjen
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Adies K @Golkar5 #Jatim1 : setau sy Bu Hesti memang Caleg dr DPR RI dr partai Golkar dapil yg sama dgn sy cuman sy yg terpilih haha apakah Ibu tau ada brp putusan ultra petita? lalu pandangan Ibu terkait hal itu bgmn?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Adies K @Golkar5 #jatim1: Pertanyaan kedua adalah Bagaimana jika ada gugatan ke MK yg bertentangan dgn UUD? Tolong dijelaskan Pertanyaan ketiga adalah saya jg ingin mengetahui bagaimana hubungan kedekatan ibu dgn Pak Basofi?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 M.Nurdin @PDI_Perjuangan #Jabar10 : terkait dgn makalah Ibu, ada bbrp yg sdh dilakukan dan sdh mjd putusan dan itu cukup menjadikan pembahasan di bbrp tempat, bgmn pendapat Ibu ketika sampai pd putusan bhw ultra petita itu dibatalkan?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Calon Hakim, Hesti : MK hny membatlkan UU itu, kemudian utk penormaan kembali diserahkan kembali pd pembentuk UU, sy kira ini yg sesuai dlm cita hukum yitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Hesti, Calon Hakim: terkait dgn putusan MK mengenai pemilihan capres dan cawapres, namun MK memberikan keputusan ini dilaksanakan pada Pemilu 2019. Kepastian hukum dibutuhkan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Al Muzzammil @FPKSDPRRI #Lampung1 : apakah posisi peran hakim MK perlu mempertimbangkan pressure asing spt yg dilakukan oleh bbrp Dubes Eropa?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Al Muzzammil @PKSejahtera #lampung1: posisi hakim MK, 4 menerima yudisial dr AILA dan 5 menyerahkan kepada konstitusi DPR utk membentuk tim UU. Pertanyaan saya, jika terjadi yudisial review, apakah menerima, menolak atau menyerahkan kepada fungsi DPR
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Almuzamill @FPKSDPRRI #lampung1: saya ingin mengingatkan suatu putusan MK pada Desember 2017, terkait kesusilaan. Gugatan ini diajukan oleh Aila, yaitu terkait Pasal 284 dan 285 KUHP. Saat itu 4 dr 9 hakim MK menerima Judicial review dr Aila, dan 5 menyerhakan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom3 Almuzamill @FPKSDPRRI #lampung1: ..hal tsb ke DPR sbg lembaga pembentuk UU. Pertanyaan saya adalah, bagaimana posisi ibu dalam hal ini? Apakah ibu menerima Judicial Review Pasal-pasal KUHP tsb? Ataukah ibu akan menyerahkanya kepada DPR?
Load Remaining (57)
Login and hide ads.