Add to Favorite
0
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Bayangkan kerusakan moralnya Dia ekploitasi cucunya untuk kampanye pilpres yang dilarang UU Ketika akan berhadapan dengan hukum, cucunya yang balita dipaksa pasang badan ! Adakah manusia waras berbuat seperti ini? pic.twitter.com/t4014EvcrN
 Expand pic
 Expand pic
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Jokowi kalah pilpres, saya nazar kasih makan anak yatim 1000 orang
Adv Budi Satria @AdvokatBS
1. Tidak ada keraguan Prabowo Sandi akan raih suara terbanyak di pilpres 2019 Namun meraih suara terbanyak belum tentu ditetapkan sbg pemenang pilpres Penetapan KPU atas perhitungan hasil suara dapat berbeda Mencermati perilaku selama ini, wajar rakyat meragukan integritas KPU
Adv Budi Satria @AdvokatBS
2. Integritas KPU ternoda sejak proses verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan DPT 193 juta pemilih, hingga keputusan KPU membocorkan materi soal debat capres, mengindikasikan perilaku KPU tidak netral & berpihak pada petahana Tidak ada jaminan KPU netral-bersih
Adv Budi Satria @AdvokatBS
3. Juga cacat integritas Bawaslu. Di samping integritas KPU-Bawaslu yg bermasalah, perilaku banyak pejabat tinggi/BUMN juga nyata2 melanggar UU dgn berpihak pada petahana Penyalahgunaan wewenang utk memenangkan petahana di seluruh instansi pemerintah/BUMN, termasuk KPK.
Adv Budi Satria @AdvokatBS
4. Ancaman terbesar terhadap Pemilu-Pilpres 2019 Jurdil juga datang dari pemerintah sendiri. Berbagai kebijakan pemerintah terindikasi menguntungkan petahana dan menggagalkan terwujudnya pemilu/pilpres 2019 yang jujur - adil.
Adv Budi Satria @AdvokatBS
5. Contoh dari kebijakan pemerintah yang mengancam pemilu/pilpres jurdil antara lain: 1. Pengucuran Rp. 180 Triliun Dana Desa yg tidak dpt dipertanggungjawabkan 2. Kenaikan Insentif Babinsa 300% 3. Penambahan 13 ribu desa baru 4. Mobilisasi paksa ASN untuk mendukung petahana
Adv Budi Satria @AdvokatBS
6. 5. Mobilisasi setoran suap di seluruh K/L & BUMN 6. Pembatalan kenaikan cukai rokok 2019 merugikan negara Rp20 triliun diduga terkait suap dana pilpres 7. Korupsi di hampir seluruh proyek pemerintah 8. Memobilisasi media mainstream utk ciptakan opini menguntungkan petahana
Adv Budi Satria @AdvokatBS
7. Fakta bahwa masih terdapat persoalan besar pada: 32 juta DPT diduga ganda Data base 173 juta pemegang EKTP Data base 150 juta NIK - NKK pemilik telsel Pemalsuan EKTP Penambahan 255 ribu TPS baru Temuan DPT ganda di banyak kab/kota yg tidak ditindaklanjuti KPU
Adv Budi Satria @AdvokatBS
8. Fakta masih terdapat masalah pada: SITUNG KPU Terbukti pada Pilkada 2018 lalu tidak jelas solusinya hingga hari ini Penetapan DPTb - DPK oleh KPU/D Peraturan KPU yang mengakomodasi pemilih tak terdaftar di DPT tapi memiliki KTP 14 juta pemilih pada DPT berusia 10-14 tahun
Adv Budi Satria @AdvokatBS
9. Terkait GOLPUT Tidak ada masalah dgn golput karena itu hak pemilih. Di seluruh pemilu di dunia pasti ada Golput selama tidak ada paksaan dari negara kepada WN utk harus memilih. Namun, pada pemilu di Indonesia, isu Golput dijadikan peluang utk memanipulasi hasil suara
Adv Budi Satria @AdvokatBS
10. Legimitasi pencurangan pemilu-pilpres secara konvensional dilakukan melalui rekayasa opini publik. Terbukti telah terjadi mobilisasi lembaga2 survey utk rencana rekayasa elektabilitas petahana dan melegitimasi pencurangan pilkada 2018 #lembagasurveydiundangkeistana
Adv Budi Satria @AdvokatBS
11. Mobilisasi media mainstream, media sosial, rekayasa hasil survey dan QC lembaga survey terbukti telah dilakukan kubu petahana selama ini, termasuk di pilkada 2018 Akan terjadi lagi pada pemilu-pilpres 2019
Adv Budi Satria @AdvokatBS
12. Pada Pilpres 2014 lalu Mayoritas media mainstream, medsos dan lembaga survey merekayasa opini publik utk kepentingan capres Jokowi yg sekarang petahana Ada back up KPK-Presiden SBY-MK-China-AS dan sekutu2nya, Cukong dll. #Fakta
Adv Budi Satria @AdvokatBS
13. Anomali pada layar monitor tabulasi suara pilpres 2014, penundaan penetapan/publikasi hasil suara dari propinsi Sumut, Jateng, Jatim. Anomali hasil perhitungan suara Papua Dll Semua utk merekayasa kemenangan Capres Jokowi pada Pilpres 2014
Adv Budi Satria @AdvokatBS
14. Begitu masif kecurangan pilpres 2014, namun semua seolah2 wajar dan akhirnya diterima sebagai dasar penetapan pemenang pilpres oleh KPU. Kedaulatan rakyat dirampok oleh penjahat politik-demokrasi. Dan kejahatan ini bakal terjadi lagi pada pilpres 2019
Adv Budi Satria @AdvokatBS
15. Saya berani memastikan pemilu - pilpres 2019 bakal sarat kecurangan berdasarkan akal sehat dan fakta UU Pemilu No.7/2017 didesign utk mencurangi pemilu PERPPU KPK No.1/2015 didesign utk pengunduran periodeisasi pimpinan KPK dan mengakomodir syarat capim KPK yg tdk sesuai UU
Adv Budi Satria @AdvokatBS
16. Fakta bahwa peran besar Jend Purn HP di balik penempatan Jokowi sbg presiden (sejak thn 2006), meski pun beliau mundur dari Ketum PKPI Namun dukungannya pada petahana tdk berubah Kasad Jend AP adalah menantunya Komut Telkomsel dan stafsus Presiden DH adalah anaknya
Adv Budi Satria @AdvokatBS
17. Fakta bhw bantuan besar Presiden SBY mengantarkan Jokowi jadi Gub Jakarta 2012 dan Presiden RI 2014, meruntuhkan keyakinan bahwa SBY akan mendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 Fakta puluhan orang kepercayaan SBY di pemerintahan Jokowi, termasuk Ketua KPK dan Ketua OJK
Adv Budi Satria @AdvokatBS
18. Fakta bahwa Koter TNI dan institusi BNPB pernah digunakan utk kepentingan pemilu-pilpres 2009-2014 Fakta Kepala BNPB saat ini Jend DM adalah orang kepercayaan SBY Fakta bahwa Jokowi-Maruf tidak lepas dari kepentingan SBY #amcamanpemilujurdil
Adv Budi Satria @AdvokatBS
19. Rakyat sudah sangat merasakan ketidaknetralan polisi. Sekarang dihadapkan lagi pada ancaman ketidaknetralan TNI, KPK dan institusi pemerintahan seperti BNPB, Kemendagri, Kominfo dst Belum lagi sandera KPK dan institusi hukum terhadap kepala daerah
Adv Budi Satria @AdvokatBS
20. Sulit dibantah Gub Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Papua dan Aceh dapat dikendalikan SBY dan atau KPK Di mana kita semua tahu KPK di bawah kendali SBY-LBP Indikasi SBY-LBP-HP akan memenangkan Jokowi Maruf dgn segala cara terlihat jelas
Adv Budi Satria @AdvokatBS
21. Saya tidak dapat membayangkan chaos yang terjadi jika kedaulatan rakyat pada Pemilu- Pilpres 2019 kembali dirampok para penjahat politik, bandit demokrasi Kejahatan mereka pada Pemilu-Pilpres 2014 terbukti melahirkan rezim boneka ototiter penindas rakyat perusak negara
Adv Budi Satria @AdvokatBS
22. Jika pada 2012 - 2014 lalu rakyat dapat memaklumi karena sangat hebat tekanan konspirasi global China-AS & kolaboratornya: Cukong, namun pada 2019 konstelasi politik global berubah 180 derajat Tidak ada alasan lagi bagi beliau2 YTH itu utk tetap mempertahankan rezim boneka
Login and hide ads.