0
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Saya tadi memimpin rapat #TimwasBencanaDPR dan mengevaluasi penanganan korban di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung. Maka saya, khususnya sebagai wakil rakyat NTB ingin menyampaikan. PAK PRESIDEN, SUDAH 6 BULAN, KORBAN GEMPA ITU BELUM MENDAPATKAN RUMAH YANG BAPAK JANJIKAN.
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
#TimwasBencanaDPR bersama dengan beberapa kementrian dan 4 Pemda mengadakan rapat Kerja untuk mitigasi dan penanggulangan. Pada kesempatan tersebut hadir juga BNPB, Mendagri, MenPUPR, Mensos, BAPPENAS, perwakilan dari kementrian lainnya, serta wakil dari 4 Pemda.
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Sewaktu gempa pertama menggoyang Lombok pada Ahad, 29 Juli 2018. Keesokan harinya, Presiden langsung mengunjungi korban dan menjanjikan 50 juta untuk setiap korban yang rumahnya rusak berat. Itu terjadi di tengah suasana Asian Games. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Rupanya, gempa 29 Juli; bukanlah gempa terakhir di Lombok. Ribuan kali gempa susulan, dengan empat gelombang gempa terbesarnya; menyebabkan ratusan ribu warga menjadi pengungsi, ratusan ribu rumah rusak, ribuan korban luka dan meninggal. Sebuah pukulan berat. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Tapi, Informasi terakhir yang kami himpun, hingga kemarin 22 Januari 2019, dari 216.519 rumah rusak; baru 4.429 rumah tahan gempa yang mulai dikerjakan. Itu setara dengan 2,05% dari total rumah warga yang rusak. Bayangkan, yang 98% tinggal di mana? #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Data ini sangat mengecewakan. Pak presiden ingat, Sudah 178 hari atau hampir 6 bulan lebih telah berlalu sejak gempa pertama. Baru 2,05% rumah yang dikerjakan; adapun rumah yang sudah selesai pengerjaannya baru 191 unit atau setara 0,08% dari total rumah rusak. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Saya ingat, dulu, pembangunan rumah bagi korban gempa dijanjikan akan kelar dalam 6 bulan. Kini, 6 bulannya sudah mau selesai. Rumah yang selesai dibangun belum mencapai 1%. finance.detik.com/properti/d-417… #TimwasBencanaDPR
URL detikfinance 370 Biaya Rp 50 Juta/Unit, Rumah Tahan Gempa di Lombok Kelar 6 Bulan Pemerintah mulai membangun rumah tahan gempa di Lombok mulai 1 September dan selesai dalam 6 bulan. Biaya per rumah sekitar Rp 50 juta.
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Bangsa kita beruntung, masih memiliki solidaritas sosial yang kuat; ribuan relawan datang, ratusan milyar dana mereka sumbangkan. Solidaritas sosial itulah yang menjadi penopang bagi korban gempa hingga mendapatkan banyak bantuan rumah tumbuh atau huntara. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Solidaritas itulah yang bekerja secara aktif di NTB, di saat negara tampak lamban, dalam menjalankan kewajibannya. Keluarga, masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia akhirnya menjadi penopang gagalnya fungsi negara. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Apa sebenarnya masalah penanganan korban ini? Padahal BNPB mengaku telah mentransfer dana 3,515 Triliun; dimana 156 ribu warga sudah menerima bantuan itu senilai 3,425 triliun, sebagian sisanya masih tertahan. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Jika 156 ribu warga sdh menerima dana bantuan, dgn asumsi 1 rumah utk 1 KK, maka masih terdapat 60.844 rumah yang masih belum ada kejelasannya, apakah dibantu ataukah tidak. Di musim hujan yang deras ini, perih membaca data yg masih jauh dari janjinya. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Tapi mari kita lewatkan sejenak fakta itu. Mari kita fokus pada uang yang sdh diterima masyarakat senilai 3,425 T yang menjangkau 156 ribu warga; namun stlh 5 bln bencana, rumah yg baru dikerjakan hanya 4.429 unit? Setelah hampir 6 Bln bencana, rumah yang selesai baru 191 unit?
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Apa masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang sejak awal saya ingatkan, leadership penanganan bencana mesti kuat, birokrasi bencana mesti lugas dan ringkas, serta sistem pembiayaannya juga mesti terang benderang. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Setelah lima bulan lebih penanganan korban di NTB, saya harus katakan, penanganan bencana di NTB berbelit-belit; bahkan untuk pembangunan rumah tahan gempa, prosedurnya saya nilai lebih rumit dari membangun rumah murah (subsidi). #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Padahal, presiden sendiri telah meng-klaim membangun sejuta rumah buat rakyat, tetapi kenapa rumah bagi korban susah? nasional.tempo.co/read/908864/ba… (termasuk meikarta dapat subsidi). twitter.com/jokowi/status/…
URL Tempo 5 Bantu Pemerintah, Meikarta Sediakan Hunian Terjangkau Bantu Pemerintah, Meikarta Sediakan Hunian Terjangkau
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Disini, saya coba paparkan beberapa contoh kerumitan (kelambanan) dalam penanganan dampak bencana di NTB. Termasuk dalam memenuhi janji rumah yang telah diumumkan dalam gegap gempita. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Misalnya, pertama, spesifikasi teknis untuk setiap bangunan memerlukan bahan dan material yang “khusus”; dan “memaksa” mobilisasi material dari luar daerah. Warga membutuhkan rumah tinggal sesegera mungkin, namun material mesti diangkut dari luar. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Contoh kedua, proses pembentukan POKMAS yang mengeksekusi belanja hunian tetap bagi warga juga panjang sekali. Per 22 Januari, POKMAS yang terbentuk baru 1.936 yang menjangkau 23.565 KK. Artinya 132.110 KK blm dikonsoloidasi membentuk POKMAS. #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Setelah membentuk POKMAS pun masih ada tahapan2 lain yang mesti dipenuhi, baru proses pembangunan itu bisa dijalankan. Apa sih susahnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan Pemda untuk belanja dan menggunakan sumber saya lokal yg ada? #TimwasBencanaDPR
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Contoh ketiga, dlm 1 pokmas ada 10 - 15 KK pencairan tahap I Rp 25 juta ke masing2 KK dan apabila 1 KK sdh mencapai 100% fisik dari dana tahap I, baru bisa dilanjutkan pencairan tahap ke II apabila seluruh KK sdh mencapai 100% . Akibatnya realisasi pembangunan menjadi lambat.
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Dlm rapat konsultasi pada September 2018 yang lalu, kami merekomendasikan agar pembangunan huntara menjadi skenario sementara bagi korban, namun pemerintah pusat berkeras menolak membangun huntara yang bersumber dari APBN. Sementara prosedur bangun huntap begitu rumit.
#2020ArahBaru @Fahrihamzah
Saya menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan rumitnya proses pembangunan hunian tetap di NTB ini. Keluhan dari aparatur pemerintah daerah, dari kelompok masyarakat, dan asosiasi kepala desa. #TimwasBencanaDPR
Load Remaining (4)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.