0
Robi Yusuf @RobiYusuf14
1. Fungsi dan tugas Polri dipertanyakan. Berbagai kasus tak mampu ditangani dengan baik. Diluar tahun politik, berbagai kasus belum tuntas hingga sekarang. Perlu kah Presiden Joko Widodo untuk menegur Kapolri Tito Karnavian? #Biru14 pic.twitter.com/EVyghWTwR7
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
2. Pertanyaan lain yang muncul ialah, apakah Jokowi berani untuk ambil alih kasus-kasus ini? Dalam debat perdana calon Presiden beberapa waktu lalu tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, sangat menarik untuk diulas. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
3. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara pada Kamis (17/1) malam tersebut calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menyinggung kenetralitasan polri dalam menegakan hukum. Terlebih di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. #Biru14 pic.twitter.com/1eVtGq3thK
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
4. Bukan hanya Prabowo yang merasakan ketidak netralan tersebut. Masyarakat termasuk saya sendiri merasakan aparat hukum berat sebelah. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
5. Contoh kasus yang dialami pasangan calon presiden dan calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pasangan ini tampak terus diterawangi Polri. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
6. Seakan-akan, tiap melakukan sesuatu yang menguntungkan raih suara di pilpres langsung diproses hukumnya. Namun bagi saya tidak tampak begitu berlaku dikubu Jokowi. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
7. Kasus yang sempat memicu perhatian publik adalah laporan Presiden ke-6 RI yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan pada advokat Firman Wijaya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). #Biru14 pic.twitter.com/4Ow2hP2QYJ
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
8. Pengaduan SBY itu resmi diterima SPKT Bareskrim dengan nomor laporan LP/187/II/2018/Bareskrim, 6 Februari 2018. Namun, hampir satu tahun berselang sejak pelaporan tak ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
9. Tidak hanya itu contoh kasus yang saya ulas di tulisan kali ini. Ada juga kenetralan polri dalam persoalan penghinaan terhadap Prabowo yang dilakukan Bupati Boyolali Seno Samodro. #Biru14 pic.twitter.com/ZN9GA67Xut
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
10. Seno dilaporkan salah seorang yang mengaku berasal dari Advokat Pendukung Prabowo, Ahmad Iskandar ke Bareskrim pada 5 November 2018. Namun laporan ini didiamkan bagaikan tak terjadi apa-apa. #Biru14 pic.twitter.com/nHsthWnhjm
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
11. Penanganan berbeda justru terlihat saat terjadi ujaran kebencian atau penghinaan terhadap calon presiden petahana Jokowi. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
12. Salah satunya, belum lama ini polisi menangkap IS (20) dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap Jokowi. Diproses, dihukum penjara. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
13. Kasus lainya soal penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Hampir dua tahun berjalan, kasus ini stuck alias tidak berjalan hingga sekarang. #Biru14 pic.twitter.com/mA1posoYFt
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
14. Luka yang dialami Novel pun sudah hampir sembuh. Namun pelaku nya belum juga ditangkap. Seolah-olah kasus ini seperti dibiarkan tanpa ranah hukum. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
15. Sedangkan kasus yang terjadi di tahun politik, kepala daerah dan gubernur dinyatakan boleh mendukung salah satu paslon. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
16. Awalnya menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
17. Beberapa kepala daerah dipaksa untuk mendukung Jokowi-Ma’aruf Amin. Namun tidak demikian dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. #Biru14 pic.twitter.com/BROQAbITzF
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
18. Kepala daerah yang mendukung Jokowi-Amin tidak pernah dipanggil bahkan dipermasalahkan hadir mengkampanyekan pasangan nomor urut 01 tersebut. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
19. Sedangkan Anis harus diperiksa Bawaslu untuk dimintai keterangan soal gestur dua jari saat hadir di acara Gerindra di Sentul beberapa waktu lalu. #Biru14 pic.twitter.com/YgyjzhCQ5u
Expand pic
Robi Yusuf @RobiYusuf14
20. Sedangkan, kepala daerah lainya yang nyata-nyata ikut mengkampanyekan di jam kantor atau dinas tidak ikut dipermasalahkan. Ini yang melanggar gak ikut diperiksa? #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
21. Regulasi ini sudah tertuang jelas diketentuan cuti diatur di dalam PP No. 32/2018 tentang Tata Cara Cuti atau Mengundurkan Diri sebagai Penyelenggara Negara. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
22. Bunyi tersebut berbunyi “Pengajuan cuti bagi gubernur atau wakil gubernur disampaikan ke menteri. Sedangkan bagi bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, pengajuan cuti disampaikan kepada Gubernur”. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
23. Masih banyak kasus-kasus lainya yang hingga kini tak ada kabar. Hanya di rezim ini Polri bisa diintervensi penguasa. Masyarakat seolah muak dengan rezim sontoloyo yang tidak pintar dalam mengelola negara, terlebih ranah hukum. #Biru14
Robi Yusuf @RobiYusuf14
24. Tulisan pendek namun substansial yang seharusnya menyentil penguasa jelang pilpres April mendatang. Rakyat inginkan ganti rezim. Ganti pimpinan, ganti kebodohan. #Biru14

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.