#kom1 Ketua Dewan Pers: belanja pegawai terserap 87,15% belanja brg 94% blnj modal 81,83% dan total sebesar 93,25%. Dewan pers berhasil menyelesaikan kegiatan laporan sdg dicetak, baru kali ini capaian di 34 prov, dan kami memetakan, thm sebelumnya hanya 30 prov
#kom1 Ketua Dewan Pers: setelah mengikuti lembaga uji kompetensi untuk wartawan dan masih bisa berkembanga pd Des tp sertifikat belum. Ada MoU polri, TNI, Kejagung, BNPT, dan itu kita diminta jd narsum di 32 prov pd literasi digital,KPAI, Bawaslu, KPU, Pemda karimun
#kom1 Ketua Dewan Pers: projer dewan pers TA 2019: layanan adm pengembangan pers dan kerjasama dgn msy pers, layanan adm pengaduan msy thdp kasus2 pers dan layanan saksi ahli, penyusunan indeks kmrdekaan, pers dlm mndkung demokrasi pic.twitter.com/h7MahmzeC2
#kom1 Ketua Dewan Pers: isu aktual: profesionalisme pers sedang digalakkan, ancaman diinformasi kemerdekaan pers, pelanggaran iklan dan media terkait pemilu, dinamika perkembangan industri media pic.twitter.com/BeT4WuEzUu
#kom1 Lena M
@DPP_PPP#DKI2: terkait tugas utama dewan pers atas kegiatan jurnalistik di Indonesia, soal anggaran dan capaian ada di tangan kita, krn skrg tahun politik pertama kali serentak antara pileg dan pilpres, dan posiis pers sbg pilar demokrasi hrs fair
#kom1 Lena M
@DPP_PPP#DKI2: dan merespon soal berita hiax, bukan di tanah air tp di belahan dunia lainnya, harus ada instrumen khusus menyangkut berita di media2, khawatir sampai msy kehilangan trust pdhl ini pilar demokrasi. Aplg disinggung, situasi saat ini menyangkut
#kom1 Lena M
@DPP_PPP#DKI2: konflik politik ekonomi, pemodal jg, ini menjadi hal serius. Maka mengedepankan berita yg berimbang. Di UU 7/2017 media harus berimbang pd peserta pemilu, pilpres, pileg didalamnya parpol dan perseorangan dan memilih DPD. yg sy liat khusus
#kom1 Lena M
@DPP_PPP#DKI2: pada Pilpres, krn kl itu trs 2 pemilu lainnya bisa sj kemungkinan kecurangan luar biasa krn tdk ada yg concern, di lapangan kita temui. Ketika media cetak elektronik hanya menyangkut presiden itu sy kritisi.
#kom1 Timbul M
@PartaiHANURA#jabar1: baru2 ini pemilik wartawan media cetak obor baru selesai menjlnkan hukumannya, dan akan menerbitkan kembali tabloid obor itum menjelang pemilu kmrn, ia menyebarkan berita bohong. Ini bgmn nih? Apakah nanti akan ttp obor?
#kom1 Timbul M
@PartaiHANURA#jabar1: saat di televisi, penayangan yg dibuat media elektronik, sering berulang, aplg pd perilaku tindakan aparat, mungkin brutal, seolah2 itu mengajak msy bisa terpengaruh, mungkin tdk sprt itu. Ini bgmn pengawasan dewan pers?
#kom1 M. Hidayat N. W
@PKSejahtera#DKI2: capaian kerja pd indeks tadi, tolak ukurnya bgmn yg ekonomi, politik, hukum itu krn disini rakyat mengatakan pers sangat bebas. Terkait penayangan pers pornografi, sinetron2 melampaui batas.knp ko hanya disimpulkan sedang dan
#kom1 M. Hidayat N. W
@PKSejahtera#DKI2: agak bebas. Atau mungkin hanya politik ekonomi hukum sj? Entertainment tdk? Tekait anggaran 93%. Knp tdk bisa sampai 100% apa kendalanya?
#kom1 M. Hidayat N. W
@PKSejahtera#DKI2: ttg wartawan yg bersertifikat 14rban, sejauh mana ini tugas benar2 melaksanakan prinsip penetapan dan pengawasan rekan wartawan. Minggu lalu tdk mendukung legitimasi KPU itu judul pak, tapi ini kok bisa common sense masa iya
#kom1 M. Hidayat N. W
@PKSejahtera#DKI2: sy menolak legitimasi, pdhl sy mendukung bgt. Ini gmn dia punya sertifikat atau tdk? Terkait program 2019, belum ada spesifik pemilu ya, krn di thn politik ini byk sekali pemilu selain pelayanan tadi
#kom1 Charles Honoris
@PDI_Perjuangan#DKI3: era internet skrg, terkait media jurnalistik kita melihat judul2 yg bombastis, tdk relevan, rata2 msy Indo membaca judul ini fatal. Judul dpt membentuk opini publik. Apa yg sdh dilakukan dewan pers saat ini?