Add to Favorite
0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Satya Widya @Golkar5 #jatim9 membuka rapat dengar pendapat dengan dewan pers pada 11.07 WIB
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: belanja pegawai terserap 87,15% belanja brg 94% blnj modal 81,83% dan total sebesar 93,25%. Dewan pers berhasil menyelesaikan kegiatan laporan sdg dicetak, baru kali ini capaian di 34 prov, dan kami memetakan, thm sebelumnya hanya 30 prov
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: sebelumnya 24 prov. Dgn nilai indeks 69, ini moderat membagi hukum, politik, untuk hukum 69 dan politik 71,64
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: capaian kerja tahun 2018. pic.twitter.com/zOqNwHOMqj
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: setelah mengikuti lembaga uji kompetensi untuk wartawan dan masih bisa berkembanga pd Des tp sertifikat belum. Ada MoU polri, TNI, Kejagung, BNPT, dan itu kita diminta jd narsum di 32 prov pd literasi digital,KPAI, Bawaslu, KPU, Pemda karimun
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: pemprov bengkulu, sumbar. Dan ada MoU dgn Thailand dgn pers nya krn ada kemunduran krn militer.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: pendataan perusahaan pers berdsrkan hasil verifikasi sampai 31 des 2018 dgn status media pic.twitter.com/6oOpQT1z0i
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: tampak mengalami penurunan krn org semakin dewasa dlm melakukan persengketaan pic.twitter.com/nH6pJC5H1H
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: pagu anggaran tahun 2019 dan uraiannya, sebesar: pic.twitter.com/w3EUKF5563
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: anggaran per belanja thn 2019 pd belanja pegawai, blnja barang, blnja modal pic.twitter.com/WW0nkh97tF
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: projer dewan pers TA 2019: layanan adm pengembangan pers dan kerjasama dgn msy pers, layanan adm pengaduan msy thdp kasus2 pers dan layanan saksi ahli, penyusunan indeks kmrdekaan, pers dlm mndkung demokrasi pic.twitter.com/h7MahmzeC2
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: program prioritas IKP di 34 prov untuk mengukur standar demokrasi pers dlm menunjang kualitas. pic.twitter.com/c72JBc8f99
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Ketua Dewan Pers: isu aktual: profesionalisme pers sedang digalakkan, ancaman diinformasi kemerdekaan pers, pelanggaran iklan dan media terkait pemilu, dinamika perkembangan industri media pic.twitter.com/BeT4WuEzUu
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Lena M @DPP_PPP #DKI2: terkait tugas utama dewan pers atas kegiatan jurnalistik di Indonesia, soal anggaran dan capaian ada di tangan kita, krn skrg tahun politik pertama kali serentak antara pileg dan pilpres, dan posiis pers sbg pilar demokrasi hrs fair
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Lena M @DPP_PPP #DKI2: dan merespon soal berita hiax, bukan di tanah air tp di belahan dunia lainnya, harus ada instrumen khusus menyangkut berita di media2, khawatir sampai msy kehilangan trust pdhl ini pilar demokrasi. Aplg disinggung, situasi saat ini menyangkut
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Lena M @DPP_PPP #DKI2: konflik politik ekonomi, pemodal jg, ini menjadi hal serius. Maka mengedepankan berita yg berimbang. Di UU 7/2017 media harus berimbang pd peserta pemilu, pilpres, pileg didalamnya parpol dan perseorangan dan memilih DPD. yg sy liat khusus
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Lena M @DPP_PPP #DKI2: pada Pilpres, krn kl itu trs 2 pemilu lainnya bisa sj kemungkinan kecurangan luar biasa krn tdk ada yg concern, di lapangan kita temui. Ketika media cetak elektronik hanya menyangkut presiden itu sy kritisi.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Timbul M @PartaiHANURA #jabar1: baru2 ini pemilik wartawan media cetak obor baru selesai menjlnkan hukumannya, dan akan menerbitkan kembali tabloid obor itum menjelang pemilu kmrn, ia menyebarkan berita bohong. Ini bgmn nih? Apakah nanti akan ttp obor?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Timbul M @PartaiHANURA #jabar1: saat di televisi, penayangan yg dibuat media elektronik, sering berulang, aplg pd perilaku tindakan aparat, mungkin brutal, seolah2 itu mengajak msy bisa terpengaruh, mungkin tdk sprt itu. Ini bgmn pengawasan dewan pers?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 M. Hidayat N. W @PKSejahtera #DKI2: capaian kerja pd indeks tadi, tolak ukurnya bgmn yg ekonomi, politik, hukum itu krn disini rakyat mengatakan pers sangat bebas. Terkait penayangan pers pornografi, sinetron2 melampaui batas.knp ko hanya disimpulkan sedang dan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 M. Hidayat N. W @PKSejahtera #DKI2: agak bebas. Atau mungkin hanya politik ekonomi hukum sj? Entertainment tdk? Tekait anggaran 93%. Knp tdk bisa sampai 100% apa kendalanya?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 M. Hidayat N. W @PKSejahtera #DKI2: ttg wartawan yg bersertifikat 14rban, sejauh mana ini tugas benar2 melaksanakan prinsip penetapan dan pengawasan rekan wartawan. Minggu lalu tdk mendukung legitimasi KPU itu judul pak, tapi ini kok bisa common sense masa iya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 M. Hidayat N. W @PKSejahtera #DKI2: sy menolak legitimasi, pdhl sy mendukung bgt. Ini gmn dia punya sertifikat atau tdk? Terkait program 2019, belum ada spesifik pemilu ya, krn di thn politik ini byk sekali pemilu selain pelayanan tadi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 M. Hidayat N. W @PKSejahtera #DKI2: terkait isu aktual pun tdk keluar masalah pemilu pak, sy usul ditambahkan profesionalisme dan independensi.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Charles Honoris @PDI_Perjuangan #DKI3: era internet skrg, terkait media jurnalistik kita melihat judul2 yg bombastis, tdk relevan, rata2 msy Indo membaca judul ini fatal. Judul dpt membentuk opini publik. Apa yg sdh dilakukan dewan pers saat ini?
Load Remaining (38)
Login and hide ads.