Add to Favorite
0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Asril @Gerindra #dki1 Membuka RDP dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemkumham pada pukul 14.52 WIB
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Asril @Gerindra #dki1: Kami tadi sudah menggelar rapat dengan pakar terkait putusan MK mengenai perjanjian internasional, sekarang kami juga akan meminta pandangan bapak ibu dr pihak Kemlu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Setelah putusan MK ini keluar, kami sudah melakukan rapat untuk menyamakan persepsi terkait putusan MK, sehingga yg akan saya paparkan ini adalah hasil diskusi kami dan next step yg akan kami lakukan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Usulan uji materi ini dipicu oleh dua hal. Yang pertama, perhatian civil society terhadap hasil perjanjian internasional tertentu, dan yg kedua persoalan mengenai kriteria perjanjian yg memerlukan pengesahan dengan Undang-Undang
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Petitum Penggugat kepada MK pic.twitter.com/eZfoIMbZ6M
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Adapun MK hanya mengabulkan 1 petitum saja, yaitu petitium point ketiga mengenai ketentuan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: MK menolah permohonan pemohon selain pasal 10
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: pasal 10 bertentangan dengan UUD 1995 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Amar putusan MK pic.twitter.com/wMVApWltlT
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: setelah semua putusan ini kita baca dan gali, hasil rakor 7 desember lalu, keputusannya MK menolak permohonan pasal 2, 9 dan 11
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: MK menegaskan bahwa jenia perjanjian di luar pasal 10 tetap memerlukan persetujuan DPR jika memenuhi kriteria pasal 11
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: MK menegaskan jika perjanjian internasional tidak menyangkut kepentingan luas dan mendasar yang terkait dengan anggaran negara atau perubahan uu, maka persetujuan DPR tidak diperlukan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: suatu materi perjanjian internasional berakibat luas atau tidak dinilai secara kasuistis
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: meskipun bentuknya hanya rekomendasi yang tidak mengikat, tapi dalam praktiknya sangat dihormati
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Dalam putusan MK menyatakan bahwa scr a contrario, meskipun perjanjian yg dibuat itu adalah perjanjian antar negara, jika tidak menimbulkan akibat yg luas dan mendasar yg terkait dengan beban keuangan negara dan/atau..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: ..mengharuskan perubahan atau pembentukan UU, persetujuan DPR tidak dipersyaratkan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: semua perjanjian di luar pasal 10 harus disetujui oleh DPR
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: semakin meningkatnya perjanjian internasional yang dibuat, maka harus dipilih mana yang akan diteruskan dan tidak
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Kesimpulan kami MK sudah menyelesaikan persoalan mengenai kriteria suatu perjanjian internasional mendapat persetujuan DPR. Kriteria tsb adalah suatu perjanjian yg menimbulkan akibat yg luas dan mendasar terkait beban keuangan..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: ..negara dan perubahan atau pembentukan UU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Putusan MK ini kami nilai sangat bermanfaat karena sudah menyelesaikan perdebatan antar pakar dan juga pemerintah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: Langkah selanjutnya yg akan ditempuh oleh pemerintah adalah menuntaskan revisi UU PI dan optimalisasi mekanisme konsultasi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: UU PI sudah masuk long list prolegnas 2019
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: dalam revisi UU PI asa satu persoalan yang belum selesai tentang bentuk hukum persetujuan DPR
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom1 Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemlu: UUPI ini memang sudah masuk list prolegnas, namun tidak menjadi UU prioritas. Revisi UU ini juga menunggu revisi UU hubungan luar negeri, yaitu UU No.37 th 1999
Load Remaining (74)
Login and hide ads.