BKN: Ribuan PNS Terpidana Korupsi Berstatus Hukum Tetap Masih Belum Dipecat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan dari 2.357 Pegawai Negara Sipil (PNS) terpidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht) masih banyak yang belum dipecat.
hukum berita Indonesia terpidana bkn pns Korupsi
1
dwi rahayu @dwirahayu7313
BKN: Ribuan PNS Terpidana Korupsi Berstatus Hukum Tetap Masih Belum Dipecat koransulindo.com/bkn-ribuan-pns… pic.twitter.com/Z74OJ5bFLY
Expand pic

Koran Sulindo – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan dari 2.357 Pegawai Negara Sipil (PNS) terpidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht) masih banyak yang belum dipecat. Data Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdapeg) menyebutkan hingga 14 Januari 2019, baru 393 orang yang sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Sebanyak 393 PNS yang sudah ditetapkan SK PTDH itu, sebanyak 42 orang berasal dari Instansi Pusat, dan 351 lainnya berasal dari Instansi Daerah,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan, di Jakarta, Selasa (15/1/2019), melalui rilis media.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala BKN per 13 September 2018 menyatakan PNS terpidana korupsi yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht) itu seharusnya sudah diberhentikan paling lama akhir 2018 lalu.Koran Sulindo – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan dari 2.357 Pegawai Negara Sipil (PNS) terpidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht) masih banyak yang belum dipecat. Data Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdapeg) menyebutkan hingga 14 Januari 2019, baru 393 orang yang sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Sebanyak 393 PNS yang sudah ditetapkan SK PTDH itu, sebanyak 42 orang berasal dari Instansi Pusat, dan 351 lainnya berasal dari Instansi Daerah,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan, di Jakarta, Selasa (15/1/2019), melalui rilis media.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala BKN per 13 September 2018 menyatakan PNS terpidana korupsi yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht) itu seharusnya sudah diberhentikan paling lama akhir 2018 lalu.

Baca Selengkapnya : http://koransulindo.com/bkn-ribuan-pns-terpidana-korupsi-berstatus-hukum-tetap-masih-belum-dipecat/

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.