Add to Favorite
0

Keterangan Pers Presiden RI. Jakarta, 10 Januari 2019 http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/Tl3zqBwT8zDyXYx

Cek Gudang Bulog, Presiden Pastikan Stok Beras Terjaga

Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan stok beras di kompleks pergudangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, pada Kamis pagi, 10 Januari 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang cukup besar pada awal tahun ini. Bahkan, stok Bulog mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Saya melihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita ini memang lipat (berlipat ganda). Biasanya di akhir Desember itu 700-800 ribu ton, tetapi di akhir Desember 2018 ini, stok kita sekarang 2,1 juta ton," ujarnya.

Meningkatnya stok beras yang dimiliki Bulog tersebut dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga beras di pasaran. Operasi pasar yang dilakukan Bulog secara serentak di seluruh Indonesia mulai 3 Januari 2019 lalu efektif menjaga harga beras di tingkat masyarakat.

"Trennya ini turun (harga) karena sudah beberapa hari ini Bulog juga melakukan operasi pasar besar-besaran untuk memberikan suplai kepada pasar-pasar yang membutuhkan dan pada masyarakat yang membutuhkan," kata Presiden.

Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.

"Karena biasanya kalau stoknya sedikit itu akan banyak spekulasi dari pasar yang bermain-main dengan harga. Ini kita tunjukkan bahwa stok itu memang ada dan banyak," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta Bulog untuk terus memastikan ketersediaan stok dan melakukan operasi pasar bila dibutuhkan. Bulog juga harus bisa menjaga keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar supaya menguntungkan baik bagi petani maupun masyarakat.

"Kalau kita mau harga turun secara drastis, gampang, suplai aja semua ini ke pasar. Tapi petaninya yang jadi rugi. Keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar ini harus dijaga oleh Bulog. Tidak bisa terlalu murah, nanti petaninya juga akan menjerit," tuturnya.

Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Presiden juga menyaksikan pelepasan kegiatan operasi pasar secara serentak tahun 2019 di halaman gudang Bulog. Budi Waseso yang membentangkan bendera start saat memberangkatkan sejumlah truk operasi bulog ke sejumlah titik penyebaran menandai kegiatan pelepasan ini.

Jakarta, 10 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Teror Kepada KPK, Presiden Yakin Pemberantasan Korupsi Tidak Kendur

Presiden Joko Widodo meyakini aksi teror terhadap pimpinan KPK tidak membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi kendur. Hal tersebut disampaikan Presiden selepas meninjau gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019

"Saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendur oleh teror-teror seperti ini," kata Presiden menanggapi pertanyaan jurnalis terkait aksi teror kepada pimpinan KPK.

Presiden mengatakan, ia telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas intimidasi kepada aparat penegak hukum tersebut.

"Kemarin siang sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas karena ini menyangkut intimidasi kepada aparat penegak hukum kita. Tidak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya," kata Presiden.

Presiden juga telah memerintahkan untuk memperkuat pengamanan khususnya kepada penyidik dan komisioner KPK.

Jakarta, 10 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Peninjauan Program Mekaar Binaan Permodalan Nasional Madani, Jakarta Barat, 9 Januari 2019
http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/HCoRzeuNJTbU63h

Presiden Serahkan 3.023 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat di Jakarta Barat

Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.023 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan dihelat di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu, 9 Januari 2019.

Sejumlah 3.023 sertifikat tersebut diterima warga yang berasal dari 8 kecamatan di Jakarta Barat, yaitu Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora. Pada kesempatan ini Presiden menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 12 orang perwakilan penerima.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa salah satu alasan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini karena banyaknya sengketa lahan yang terjadi di setiap daerah. Sengketa tersebut terjadi baik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sengketa lahan di mana-mana, karena apa? Masyarakat tidak pegang yang namanya sertifikat, yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki sehingga sering masyarakat kalah," kata Presiden.

Menurut Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh Tanah Air, sampai tahun 2015 baru 46 juta yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya 500 ribu sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya.

"Inilah, problemnya apa? Saya lihat secara detil, Pak Menteri lihat secara detil, ternyata problem di semua daerah itu juru ukurnya kurang. Oleh sebab itu sejak 2015, 2016 cari juru ukur sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Hasilnya, pada 2015 sertifikat yang dibagikan melonjak sepuluh kali lipat, dari yang biasanya dibagikan 500 ribu menjadi 5 juta sertifikat. Pada tahun 2018, Presiden menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

"Caranya bagaimana? Ya Pak Menteri urusannya. Kerjanya Kantor BPN kalau dulu mungkin Senin-Jumat sore pulang, ya sekarang mungkin bisa sampai tengah malam. Sabtu Minggu harus ke lapangan," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Presiden juga berpesan kepada warga penerima sertifikat agar menjaga sertifikatnya dengan baik. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak jika ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.

"Yang paling penting saya titip kalau mau pinjam ke bank itu dihitung, dikalkulasi, jangan sampai kita pinjam ke bank enggak ada kalkulasi, enggak ada hitungan, nanti enggak bisa mengembalikan, sertifikat yang sudah jadi hilang," imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi.

Jakarta, 9 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Jokowi Datangi Nasabah PNM Mekaar di Tambora

Usaha mikro dan kecil yang banyak tumbuh di tengah masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat berkembang. Salah satunya melalui perusahaan BUMN bernama PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM memberikan layanan bantuan modal dan bimbingan pengembangan usaha bagi masyarakat prasejahtera yang ingin membuka maupun mengembangkan usaha milik mereka.

Presiden Joko Widodo, hari ini, Rabu, 9 Januari 2019, berkesempatan menyambangi Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk melakukan peninjauan program BUMN tersebut. Presiden mengatakan, program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2015 lalu dan telah memberikan pembiayaan kepada empat juta nasabah sampai dengan saat ini.

Pembiayaan tersebut diberikan PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

"Di Indonesia sejak 2015 itu sudah ada 4.057.000 penerima program Mekaar ini," kata Presiden.

"Ini adalah usaha-usaha super mikro yang dibantu oleh pemerintah di setiap provinsi yang kita harapkan betul-betul bisa menaikkan usaha ibu-ibu semua," lanjut Presiden.

Melalui program Mekaar ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan tanpa jaminan sebesar Rp2 juta hingga Rp5 juta yang diberikan secara bertahap. Terkait hal itu, Presiden berharap agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan sekaligus mengembangkan usahanya.

"Saya waktu lihat di Bogor, (nasabah) dapat Rp2 juta ya mejanya tambah. Satu meja jadi dua meja. Yang satu gorengan yang satu nasi uduk. Nah ini baru usahanya berkembang," ucap Presiden.

Salah seorang penerima bantuan modal dari PNM Mekaar, Ibu Sutinah, yang sejak tiga bulan belakangan mengembangkan usaha kecil di rumahnya mengatakan sangat terbantu dengan adanya program ini. Setelah menerima bantuan modal, dirinya kini dapat menambah jenis usaha yang dijalankan.

"Sekarang berjualan nasi uduk. Sebelumnya ada di rumah kecil-kecilan seperti jualan kopi dan mi instan," tuturnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sutinah yang usahanya turut ditinjau oleh Presiden dalam kunjungan ini juga tidak merasakan kesulitan saat hendak membuat permohonan layanan pembiayaan. Selain itu, dirinya beserta warga setempat yang berada dalam kelompok pembiayaan mendapatkan pelatihan dan bimbingan mengenai pengembangan usaha.

"Angsurannya seminggu sekali. Ada pendampingan dari Mekaar untuk Ibu ngatur gini-gini (jualan)," tuturnya.

"Mudah-mudahan Mekaar bisa berlanjut, saya bisa pinjam lebih besar lagi dari Mekaar, dan usaha saya bisa dibesarkan," imbuhnya.

Untuk diketahui, layanan PNM Mekaar diberikan di 1.770 kantor cabang yang tersebar di 4.006 kecamatan, 252 kabupaten/kotamadya, dan 30 provinsi di Indonesia. Khusus di wilayah Tambora, Jakarta Barat, PNM Mekaar telah memberikan pelayanan kepada 4.469 nasabah dengan jumlah penyaluran kredit mencapai Rp12.409.000.000.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.

Jakarta, 9 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pihak yang Ingin Mendelegitimasi KPU

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas siapa pun yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU," ujar Presiden seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut Presiden, bagaimanapun KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu) anggota lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga pemilihan presiden (pilpres) yang harus didukung oleh seluruh pihak.

Kepala Negara bahkan memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas apabila ada pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPU.

"Jadi kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri, tegas," tandasnya.

Jakarta, 9 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Istana Negara, 9 Januari 2019
http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/nsGNcxjpcGtQ4xX

Presiden Joko Widodo Lantik Doni Monardo Jadi Kepala BNPB

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 Januari 2019.

Doni Monardo dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dirinya dalam acara pelantikan tersebut juga diambil sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Doni.

Ditemui selepas acara, Kepala Negara menyampaikan bahwa BNPB dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia membutuhkan kepemimpinan dan penguasaan lapangan yang kuat. Menurutnya, kepemimpinan tersebut ada dalam diri Doni Monardo.

"Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini dikelilingi oleh ring of fire sehingga perlu sebuah manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi agar cepat merespons bencana yang ada. Saya lihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo ini orangnya," kata Presiden.

Presiden menambahkan, dalam waktu dekat, Kepala BNPB yang baru memiliki tugas besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah-wilayah terdampak bencana seperti di Lombok, Palu, Banten, dan Lampung.

"Saya kira pekerjaan besar bagi Pak Doni Monardo ini masih banyak sekali," tuturnya.

Acara pelantikan ini turut disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga tinggi negara yang turut memberikan ucapan selamat selepas acara pelantikan.

Jakarta, 9 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Login and hide ads.