1
Fadli Zon @fadlizon
Selamat sore tweeps, sy akan uraikan lima catatan atas transaksi pembelian saham freeport. Selamat menyimak 🙂
Fadli Zon @fadlizon
1) @bpkri (Badan Pemeriksa Keuangan) n @KPK_RI (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu segera mengawasi dan memeriksa transaksi pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum yg menelan biaya hingga US$3,85 miliar, atau sekitar Rp56,1 triliun.
Fadli Zon @fadlizon
2) Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yg terjadi di ujung periode pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yg kerap terjadi menjelang pemilu.
Fadli Zon @fadlizon
3) Di periode transisi kekuasaan, yaitu saat-saat menjelang Pemilu dan Pilpres, mestinya tdk banyak keputusan-keputusan besar dan strategis yg dieksekusi, krn rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya.
Fadli Zon @fadlizon
4) Sudah cukup skandal Bank Bali, SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI, dan skandal besar lain tiap menjelang pemilu.
Fadli Zon @fadlizon
5) Untuk itu, @bpkri dan @KPK_RI sy kira perlu segera mengawasi serta memeriksa transaksi besar ini, apakah ‘clear’ dan ‘clean’ ataukah tidak. Ada dua isu awal yang perlu diselidiki, yaitu apakah nilai transaksinya wajar, dan apakah timing-nya tepat.
Fadli Zon @fadlizon
6) Ketika kita bicara soal Freeport, sejak awal kebijakan pemerintah tidak konsisten dan transparan. Masalah kita kan awalnya ada dua.
Fadli Zon @fadlizon
7) Pertama, Freeport ini bnyk melanggar ketentuan UU n kontrak, mulai dr tdk memenuhi ketentuan divestasi saham, kewajiban membangun smelter, wanprestasi pembayaran royalti, kewajiban lain yg diatur dlm Kontrak Karya maupun dlm UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara.
Fadli Zon @fadlizon
8) Jadi, ada isu penegakan hukum di sini. Kedua, soal perpanjangan kontrak atau operasi, yaitu apakah Freeport akan diteruskan operasinya sesudah tahun 2021 ataukah tidak. Isu kedua ini adlh soal politik.
Fadli Zon @fadlizon
9) Jadi, menurut sy, masalah awalnya adlh dua hal itu. Tapi dalam perjalanannya ternyata terjadi pembelokan substansi, krn kedua masalah itu kemudian dijadikan masalah politik.
Fadli Zon @fadlizon
10) Menteri Luhut Panjaitan pernah menyatakan di @DPR_RI bahwa kontrak PTFI akan dibiarkan habis baru kemudian diurus. Tapi kenyataannya kan lain.
Fadli Zon @fadlizon
11) Kewajiban divestasi saham hingga 51 persen, yg merupakan tuntutan Kontrak Karya II dan juga UU No. 4/2009, yg semula mrpkn persoalan hukum, akhirnya dilarikan mnjd persoalan politik krn digunakan sbg pintu masuk untuk memperpanjang operasi Freeport sebelum waktunya.
Fadli Zon @fadlizon
12) Kalau kita konsisten dgn UU, Freeport baru bs mengajukan perpanjangan pada 2019 ini. Tapi perundingan ini kelihatan basisnya bukan UU, melainkan hanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM yg terus-menerus diotak-atik n disesuaikan untuk kepentingan Freeport.
Fadli Zon @fadlizon
13) Itu sebabnya sy heran, knp hari ini muncul framing seolah pembelian 51 persen saham Freeport yg menggunakan duit utangan itu dianggap sbg kemenangan perundingan pihak kita.
Fadli Zon @fadlizon
14) Padahal jelas-jelas Freeportlah yg memenangkan seluruh proses perundingan ini. Framing kemenangan tadi sy kira sangat membodohi.
Fadli Zon @fadlizon
15) Kita perlu mendalami persoalan ini. Pasca-transaksi pembelian saham kemarin, menurut sy stdknya ada lima persoalan yg harus dijawab pemerintah. Pertama, basis legalitas perundingan tsb, knp ada pembelokan substansi dan lain sebagainya, yg tak sesuai dgn UU No. 4/2009.
Fadli Zon @fadlizon
16) Kedua, sesudah PT Inalum menjadi pemegang saham mayoritas PTFI, kita perlu mempertanyakan bgmn Pemerintah akan menagihkan kewajiban-kewajiban hukum Freeport yg seharusnya ditunaikan sebelum proses pembelian saham ini berlangsung?
Fadli Zon @fadlizon
17) Misalnya, soal kewajiban membangun smelter yg nilai investasinya mencapai US$2,6 miliar. Siapa yg akan membiayai? Apakah investasi pembangunan smelter itu, yg mestinya telah dilakukan Freeport sejak 2009 silam, jg akan dibiayai menggunakan uang US$3,85 miliar?
Fadli Zon @fadlizon
18) Siapa, misalnya, yg akan membayar denda Rp460 miliar yg harus dibayarkan Freeport karena telah menggunakan hutan lindung tanpa izin? Jangan lupa, denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan.
Fadli Zon @fadlizon
19) Jadi, sangat menggelikan jika semua kewajiban tadi pada akhirnya justru harus dibayar oleh kita sendiri. Lalu, di mana klaim kemenangan yg kini sedang digembar-gemborkan Pemerintah?!
Fadli Zon @fadlizon
20) Ketiga, kita perlu mempertanyakan langkah Inalum membeli saham PTFI menggunakan global bond. Sebab, dlm aturan global bond, kita tak bisa melarang kalau Freeport MacMoran yg semula mnjd pemegang saham mayoritas PTFI ikut membeli global bond yg diterbitkan Inalum.
Fadli Zon @fadlizon
21) Masalahnya, jika global bond Inalum yang digunakan untuk membeli Freeport Indonesia juga dipegang oleh Freeport McMoran, bukankah ini hanya dagelan belaka?
Fadli Zon @fadlizon
22) Sy kira kita juga perlu memeriksa data pemegang global bond Inalum dan afiliasinya, untuk mengetahui apakah ada kongkalikong dalam transaksi ini atau tidak.
Fadli Zon @fadlizon
23) Keempat, masih terkait penerbitan global bond oleh PT Inalum, kita juga perlu mempertanyakan menggelembungnya utang BUMN dalam tiga tahun terakhir. Menurut sy utang BUMN ini adlh persoalan serius yg harus diawasi secara cermat.
Fadli Zon @fadlizon
24) Dengan penerbitan global bond sebesar US$4 miliar, PT Inalum kini memiliki kewajiban utang global yg besar sekali. Inalum diperkirakan harus membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun. Ini bs menempatkan perusahaan tsb pada posisi berisiko.
Load Remaining (13)
Login and hide ads.