2

Sri Mulyani kisahkan proses panjang divestasi saham Freeport

Jakarta, IDN Times - Jelang akhir tahun 2018, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menulis testimoni panjang di laman Facebook resminya terkait kesuksesan pemerintah Indonesia mengambil 51 persen saham Freeport Indonesia.

Di dalam catatan panjangnya, Sri Mulyani menjelaskan awal mula upaya pemerintah sejak 2014 dalam misi mengakuisisi saham mayoritas Freeport. Hal ini yang kemudian berakhir bahagia dengan upaya divestasi yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan PT. Inalum, untuk membantu upaya akuisisi saham mayoritas Freeport.

1. Sri Mulyani jelaskan tentang Kontrak Karya Freeport
Di testimoni yang beliau tulis, Sri Mulyani menjabarkan tentang Kontrak Karya (KK) penambangan Freeport McMoran (FCX) di Papua. "Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021.

"Pada Kontrak Karya 1991, tercantum bahwa setelah 2021, pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar," tulis Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dengan bekal KK tersebut, Freeport sudah meminta proses pembahasan untuk persetujuan perpanjangan KK hingga 2041 sejak tujuh tahun lalu.

"FCX sudah sejak 7 tahun lalu telah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari, agar kepastian invetasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti," ujar Sri Mulyani

2. Dilema pemerintah terkait pengubahan KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Salah satu alasan yang ditengarai menjadi motif FCX meminta perpanjangan KK adalah pemerintah Indonesia yang mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua KK diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009, termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009, namun pada saat bersamaan juga harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga pemerintahan SBY berakhir pada 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah RI dengan FCX tentang perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK," tulis Sri Mulyani.

Tugas inilah yang kemudian dipikul oleh pemerintahan Presiden Jokowi semenjak terpilih pada tahun 2014. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Jokowi menugaskan para menteri melakukan negoisasi kontrak Freeport.

"Presiden Jokowi langsung menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan (satu paket) yaitu:

  1. Keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51 persen kepemilikan pada PT. Freeport Indonesia (FI) ke pemerintah Indonesia.

  2. Keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

  3. Keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah dan PNBP - Penerimaan Negara Bukan Pajak).

  4. Perpanjangan Operasi 2x10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya," ujar Sri Mulyani lagi.

3. Jatuh-bangun upaya pemerintah memastikan Freeport mau divestasi 51% saham
Diakui sendiri oleh Sri Mulyani, upaya melakukan negoisasi kontrak dan meminta FCX bersedia lakukan divestasi saham ke pemerintah Indonesia, mendapat jalan terjal.

"Tugas negoisasi itu tidaklah mudah dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah topik sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di New York, Amerika Serikat. Bahkan, FCX sudah melakukan kerja sama operasi dalam bentuk participating interest dengan Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan global yang terdaftar di bursa saham Australia, London (Inggris) - dan New York (Amerika Serikat). Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak," kenang Sri Mulyani.

Sri Mulyani turut menjelaskan bahwa setiap keputusan pemerintah terkait Freeport, sangat penting dan krusial karena membuktikan di mana posisi pemerintah terkait kepentingan negara dan kemakmuran rakyat di Papua.

"Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan di mana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyat Papua. Selain itu, ini juga untuk kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan investasi," lanjut Sri Mulyani.

4. Koordinasi para menteri terkait upaya divestasi saham
Selanjutnya, Sri Mulyani membeberkan bagaimana awalnya beberapa kementerian terkait berkoordinasi dan bekerja sama untuk melancarkan upaya negoisasi kontrak dengan Freeport Indonesia.

"Awalnya, Menteri Jonan dan jajaran ESDM melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Lalu, Menteri Rini Soemarno dan jajaran BUMN beserta saya (Menteri Keuangan) dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan, dimulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk Direktur Utama Inalum, Budi Sadikin, untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, serta melakukan valuasi yang adil dan transparan serta dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri.
Setelahnya, Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambilalihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika)," ujar Sri Mulyani.

Setelah menjelaskan kronologis awal tersebut, Sri Mulyani lalu membeberkan bagaimana jajaran kementerian terkait bekerja sama untuk melakukan eksekusi menuju upaya negoisasi kontrak.
"Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global dari Inalum, agar mendapat rating terbaik sesuai dengan rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran DJP meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya," lanjut Sri Mulyani.

"Lalu, Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktik dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi ke depan yang lebih baik sari segi lingkungan, ujar Sri Mulyani lebih lanjut.

5. Tahap akhir menuju divestasi 51 persen saham Freeport ke PT. Inalum dan Pemerintah Indonesia

"Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2017, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar-Kementerian, serta Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dan pihak-pihak terkait. Itu belum menghitung rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi," tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani memuji langkah tim negosiator kontrak dan jajaran staf di kementerian terkait yang sangat bekerja dengan baik untuk menghapi tim keuangan dan tim hukum FCX.
"Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2017, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar-Kementerian, serta Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dan pihak-pihak terkait. Itu belum menghitung rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi," tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani memuji langkah tim negosiator kontrak dan jajaran staf di kementerian terkait yang sangat bekerja dengan baik untuk menghapi tim keuangan dan tim hukum FCX.

"Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut kesepakatan itu adalah divestasi saham FCX sebesar 51 persen, kesepakatan tentang pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan investasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK, yang semua sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden," lanjut Sri Mulyani.

Sebagai penutup testimoni panjangnya, Sri Mulyani turut menyampaikan rasa bangga dan bahagianya terlibat dalam proses divestasi saham Freeport yang sukses dilakukan pemerintah Indonesia. Dan lagi, beliau juga menekankan bahwa ini adalah perjuangan yang berujung kepada hasil besar yang akan menguntungkan masyarakat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya di masa depan.

"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas, serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya.

Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur, dan tegas.

Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum ibu saya: seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jemawa," tutup Sri Mulyani

Dokumentasi netizen

Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
SELAMAT KEPADA PEMERINTAH INDONESIA Rasanya tidak berlebihan jika kita menyampaikan pujian dan terimakasih yg setinggi-tingginya kpd pemerintah kita krn slm lbh dr 3,5 thn presiden @jokowi brsma para Menteri berjuang utk kepemilikan saham mayoritas Freeport di Indonesia. 😊👍 pic.twitter.com/GBm9xCySrY
Expand pic
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Bukan hal yg mudah, bukan jalan yg pendek mereka tempuh. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden @jokowi, para Menteri dan jajarannya bekerja sungguh². Presiden memberi arahan yg tegas bahwa tujuan perjuangan ini adalah utk kepentingan bangsa dan negara. 🙏
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Presiden @jokowi memberi kekuatan moral kpd para Menteri dan jajarannya utk bernegosiasi scr tegas, fokus dan berwibawa dan konsisten tanpa kepentingan konflik atau unsur korupsi. Tidak ada perundingan melalui Pintu Belakang.! 👏
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Tahun 2018 akan segera berakhir. Dan sebelum kita memasuki thn 2019, sy akan mengulas balik perjalanan perjuangan para Menteri dan jajarannya dlm memperjuangkan Freeport ini. Berikut sy akan kultwit singkat😊. Sumber: tulisan&pernyataan para Menteri terkait Selamat mengikuti🙌 pic.twitter.com/7xsV8s8yoI
Expand pic
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Semua berawal di thn 1967. Freeport Mc Moran (FCX) memegang KK (Kontrak Karya) penambangan Erstberg di Papua. Tanda tangan KK utk periode 1967 - 1997 Akan tetapi di akhir tahun 80-an, Sblm KK penambangan Erstberg berakhir, FCX mnemukan area penambangan baru, yaitu Grasberg pic.twitter.com/L7U7WYW3PW
Expand pic
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
KK Erstberg blum brakhir akan ttapi , FCX sdh mmbuat KK baru utk pnambangan Grasberg, periode 1991 - 2021 Di KK 1991 ada trcantum: "Pmerintah RI akan mmberikan prpanjangan hak pnambangan 2x 10 thn (hingga 2041) ; dan tdk akan melakukan pnghentian kontrak top alasan yg wajar"
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Dgn brbekal KK 1991 tsb, FCX pun mulai membahasnya sejak 7 thn yg lalu utk mendapat persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Slh satu alasan FCX adlh UU No 4 Thn 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara, dimana semua KK diubah menjadi IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus)
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Pd saat brsamaan, Pmrnth @SBYudhoyono hrs mnjalankan UU No 4/2009 tsb brsamaan dgn mnghormati KK yg dpegang FCX. Brbagai upaya dlakukan pmrnth saat itu, tp smp akhir 2014, tdk trjadi ksepakatan antara FCX& pmrnth RI voaindonesia.com/a/negosiasi-pe…
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Pada Mei 2014, Freeport menyerahkan uang jaminan Pembangunan Smelter sekitar 115 juta US Dollar, dgn ketentuan akan mulai dbangun 2015 selesai 2017 Apakah terealisasi? TIDAK! FCX hanya menyerahkan uang, akan tetapi sampai di akhir 2017, Pembangunan Smelter belum rampung🙁
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Apakah Smelter itu? Apakah Manfaatnya? Mengapa harus membangun Smelter? Berikut tuips penjelasannya 🙌 pic.twitter.com/pv5lwDBAct
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Pembangunan Smelter (Pabrik Pemurnian) sesuai dgn UU No 4/2009. Melalui PP No 1 Thn 2017, semua pemenang KK wajib tunjuk kpd UU No 4 tsb. Setelah thn 2017, Freeport dilarang mengekspor bahan tambang tanpa diolah terlebih dahulu. voaindonesia.com/a/freeport-dim…
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
@PartaiSocmed tlh mmbuat thread sebelumny mengenai Mengapa pemerintah Sby tdk berhasil membuat ksepakatan dgn FCX 😊 twitter.com/PartaiSocmed/s… Lalu, tugas ini menjadi tanggung jawab siapa???? Tentu saja tanggung jawab Presiden @jokowi 🙏
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Presiden @jokowi mnugaskan para Menteri melakukan negosiasi kontrak dgn Freeport. Ada 4 hal yg dinegosiasikan : 1. FCX hrs melakukan divestasi saham 51% ke PT @IDFreeport 2. FCX hrs membangun Smelter dlm jangka waktu 5 thn sejak persetujuan perpanjangan operasi
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
3. FCX harus membayar lebih besar bagi penerimaan negara 4. Perpanjangan operasi 2x 10 thn hingga 2041 diatur dlm skema IUPK sbg ganti KK. Apakah tugas ini mudah? Berbagai kepentingan sdh mengakar, tdk hanya dlm negeri, namun juga menyangkut perusahaan global
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Thn 2015, Saham PT Freeport dikuasai oleh Freeport Mc Moran (FCX) sebesar 90,64% dan 9,36/milik @IDFreeport Akan tetapi, secara economic interest saham FCX adalah 54,4%, Pemerintah RI 5,1% dan Perusahaan Global lain 40% Prusahaan Global lain? Siapakah itu? It's RIO TINTO 🤔
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Apakah Rio Tinto itu? Mengapa bisa memiliki 40% saham di Freeport? Simak penjelasan Dirut INALUM, Bpk Budi Sadikin berikut tuips🙌 pic.twitter.com/UFJKNtOlQ2
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Menurut PP No 77 Thn 2014, PT Freeport wajib menjual 30% sahamnya kpd pemerintah RI. Akan tetapi, Presiden @jokowi ingin Pmrnth RI bisa memiliki saham mayoritas di Freeport, alhasil target 51% pun diajukan Shg, pmrnt RI hrs mngambil 45% bukan 30% voaindonesia.com/a/pt-freeport-…
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
Para Menteri dan jajarannya pun mulai melakukan negosiasi. 1. Menteri @jonan_ignasius & jajaran @KementerianESDM melakukan negosiasi dr aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak Pembangunan Smelter.
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
2. Menteri Rini Sumarno dan jajaran @KemenBUMN beserta Menteri @KemenkeuRI dan jajarannya menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51% dilakukan, pembentukan holding pertambangan INALUM, menunjuk dirut INALUM, Bpk Budi Sadikin dll.
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
3. Menteri @SitiNurbayaLHK dan jajaran @KementerianLHK melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktek & persetujuan masa lalu, namun hrs menjamin operasi ke depan yg lebih baik dari segi lingkungan. 4.Menteri terkait lainnya, @PolhukamRI @KejaksaanRI @Kemendagri_RI
Presiden Runner Up @P3nj3l4j4h
5. Beserta direksi @INALUM_Official yg sangat ulet, teliti, cerdik, dan professional serta berintegritas dlm menghadapi tim Keuangan dan tim hukum FCX yg merupakan tim professional terbaik yg disewa mereka. Kapan dimulai proses negosiasi di era pemerintahan @jokowi??? 😊😊
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.