2

Sumber: radarbali.jawapos.com

Isu reklamasi Teluk Benoa kembali menyeruak. Setelah dipastikan gagal, Menteri Kelautan dan Perikanan dikabarkan secara diam-diam menerbitkan izin Reklamasi Teluk Benoa.

Hal tersebut terkuak dalam Konsultasi Teknis Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12) kemarin.

"Izin lokasi untuk rencana reklamasi Teluk Benoa yang baru telah terbit pada tanggal 29 November 2018,” ujar Ita, pegawai bagian Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keterangan dari Pegawai KKP tersebut seketika membuat WALHI Bali termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pokja penyusunan Ranperda RZWP3K Provinsi Bali, geleng kepala.

WALHI Bali mempertanyakan keberpihakan Menteri Susi terhadap rakyat Bali bahkan sampai mengabaikan aspirasi rakyat Bali.

"Bagaimana bisa Menteri Susi lebih mendengarkan 1 investor dibandingkan aspirasi rakyat bali dengan 39 desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa selama 5 tahun ?” tanya Direktur WALHI Bali, Made Juli Untung Pratama.

Direktur WALHI Bali melanjutkan, bahwa inisiatif daerah yang termuat dalam Ranperda RZWP3K harus terus dikawal ketat.

"Dokumen RZWP3K ini harus tetap mengkomodir kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim sebagaimana yang sudah ada di dalam dokumen saat ini,

tidak boleh ada upaya untuk menggugurkan inisiatif Bali untuk menetapkan teluk benoa sebagai kawasan konservasi.

Kita harus mengawal dokumen RZWP3K saat ini agar tidak ada pihak yang menggugurkan inisitif daerah untuk mengatur Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi,” ujar Untung Pratama.

Dokumen antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dibahas di dalam konsultasi tersebut sesungguhnya

telah mengalokasikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim berkat upaya banyak pihak termasuk desakan WALHI Bali.

Namun, ditengah upaya konservasi tersebut, justru secara diam-diam, Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan ijin reklamasi, mengabaikan semua aspirasi tentang Teluk Benoa yang terakomodir di dalam dokumen RZWP3K.

URL radarbali.jawapos.com 152 Sssttt…Menteri Susi Mendadak Terbitkan Izin Baru Reklamasi Teluk Benoa WALHI Bali mempertanyakan keberpihakan Menteri Susi terhadap rakyat Bali bahkan sampai mengabaikan aspirasi rakyat Bali.
Pencari Jawaban @tasemu
@susipudjiastuti mohon maaf kl saya agak kasar tp kl ini benar, anda benar2 kurg ajar bu radarbali.jawapos.com/read/2018/12/2…
Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti
Pelajari dan mengerti duduk perkaranya, aturannya baru bicara. Apakah pantas cara bicara srperti ini ??? pic.twitter.com/9Er9oZ0x32
Expand pic
SmartprintID @CetakBalikpapan
@susipudjiastuti Bu, sepertinya beliau mengatakan yg sebenarnya tentang dirinya, bahwa beliau memang kurang ajar (tidak sopan sama sekali).
astrawijaya98 @astrawijaya98
@susipudjiastuti Ngak perlu pantas atau tidak dikala anda melupakan aspirasi rakyat. Dan jikalau anda berfikir anda diangkat oleh presiden ternyata anda salah. Anda diangkat oleh rakyat hanya president menjadi kepanjangan tangan rakyat. Tolong dengarkan rakyat. Salam angkat kepal tangan kiri!!!!
Gixson H. Rumapea @GixsonRumapea
@susipudjiastuti kayaknya pola pikirnya dibawah rata2 ya bu, cak ditenggelamkan aja pola pikirnya
jinhantu @jinhantoe
@susipudjiastuti kalo namanya kaya org jepang ya bu... mungkin jatah ikan untuk buat sushi berkurang.. makanya dia agak stresss... 😅
KAROLINA ❤ @Karolina_bee11
@radickarthur1 @susipudjiastuti Dia yg Kurang Ajar bicara begitu, manusia2 gagal didik..
Dede Budhyarto @kangdede78
Akun ini @tasemu 👈nyerang Bu Susi, netijen sila cek 'Like" nya, ngeraaayyyy.... twitter.com/susipudjiastut…
Agus Djaja @DjajaRider
@kangdede78 @tasemu Akh Kang Dede mAh, jadi ajah Saya ngeliat...😵
bastian11 @bastianbomb11
@kangdede78 @tasemu Bedebah ternyata dia penggemar video begituan 😃😅
MOLE_jo @Josay44893946
@susipudjiastuti Sadis juga nih orang..saya gak rela bu susi dilecehkan seperti itu, awas lho ya kalau ketemu gw tabok muka lho pake ekor pari..!!
Yosep Adi Prasetyo @cep_prasetyo
@susipudjiastuti Tidak perlu mempedulikan orang-orang seperti itu, Bu. Sepertinya dia habis mabok laut. Makanya ngomongnya tidak sopan. Tenggelam kan !!
BAY @rahmandabayu
@susipudjiastuti Malu2in nama ‘Satoshi Nakamoto’ aja nih org wkwk. #buatyangtauaja

Sumber: kumparan.com

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menerbitkan izin baru reklamasi di Teluk Benoa Bali. Menanggapi hal itu, Susi menyatakan bahwa izin yang dikeluarkannya sebatas izin lokasi.

“Izin lokasi bukan untuk reklamasi, tapi izin lokasi (menjadi syarat) untuk mengajukan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Tidak hanya untuk reklamasi,” katanya kepada kumparan, Kamis (20/12).

Dia menambahkan, setelah izin Amdal didapat, pihak yang akan melakukan reklamasi harus kembali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. “Lagi-lagi sesuai Perpres, Menteri Kelautan dan Perikanan enggak bisa menolak kalau memang pihak reklamasi sudah punya Amdal,” imbuh Susi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya menjelaskan, izin lokasi itu sebatas alokasi ruang sesuai peruntukan dalam Perpres.
Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan KKP adalah Nomor 51 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 45 tahun 2011. Perpres tersebut mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

Pria yang akrab disapa Tyo itu menegaskan, tidak gampang juga bagi pemegang izin lokasi untuk bisa lolos Amdal. “Itu enggak gampang juga mereka sebenarnya. Sudah pernah dapat izin lokasi sampai habis, kan mereka enggak melakukan reklamasi tho? Gitu lho,” ujar pria yang akrab disapa Tyo itu.

Dari telaahan kumparan, Perpres yang disebut Tyo antara lain mengatur soal zonasi dan peruntukan wilayah darat dan perairan. Di antara pengaturan zona itu, terdapat zona P yang berfungsi sebagai penyangga.
Pada pasal 101A huruf d poin 6 Perpres tersebut dinyatakan, untuk kebutuhan kegiatan dalam zona P, dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari seluruh Kawasan Teluk Benoa.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan, bahwa fungsi yang diperbolehkan di zona P, meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama.
Kalau pun ada kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak boleh menggangu fungsi Zona P sebagai zona penyangga.

Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti
Susi Pudjiastuti: Sesuai Perpres, Izin Lokasi Bukan untuk Reklamasi kumparan.com/wendiyanto-sap…
jayapradnyana @jayapradnyana
@susipudjiastuti Kalau celah perijinan dibuka lagi.. pupus sudah perjuangan kami bu..
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.