Mengungkap Latar Belakang Pemberhentian dengan Hormat Drs. Edy A. Effendi

Kultwit ini menyajikan analisis yang berkaitan dengan pemberhentian dengan hormat pemilik akun @eae18.
viralnow law @eae18 pemecatan pemberhentian dosen jakarta uin
974 View 1 comments
Add to Favorite
0
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Kita sering gaduh tanpa pahami konteks yang berkaitan dengan peristiwa tertentu. Apalagi ada pihak yang mengail di air keruh, mendulang keuntungan dari musibah yang timpa orang lain.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Terkait kegaduhan tentang pemberhentian dengan hormat seorang PNS, kita harus ketahui apa yang menjadi pertimbangan pemberhentian tersebut.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Di negara kita berlaku PP 11/2017 yang mengatur bagaimana PNS diberhentikan dengan banyak sekali skema.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Menurut PP tsb. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Tentu saja mekanismenya tidak sederhana dan tiba-tiba.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
PP ini juga menegaskan, PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Ada yang menuduh @eae18 diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena kasus ijazah S2 palsu. Tuduhan ini meragukan karena pendidikan ybs. yang tercatat berkaitan dengan status PNS-nya adalah S1. pic.twitter.com/kSOBguTwA5
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Ybs. bisa jadi memang diberhentikan dengan hormat karena kasus ijazah S2 palsu. PP 11/2017 menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Putusan itu jatuh, kalau ybs. melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Masalahnya, @eae18 sampai sekarang tidak berstatus sebagai terpidana. Tersangka saja tidak. Ini anehnya tuduhan itu.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Kalaulah ybs. diberhentikan dengan hormat karena melanggar disiplin berat, mungkin saja. Akumulasi 38 kali terlambat kerja selama satu tahun bisa saja dianggap disiplin berat. Namun, agak meragukan dengan mekanisme vonis yang terkesan mengejutkan ybs. (baca: mendadak)
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Dengan pertimbangan indisipliner, bisa jadi keterlambatan total 38 hari itu jadi alasan pemberhentian. Namun, pastinya tidak mendadak seperti ini. pic.twitter.com/XogONWrHUR
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Informasi ini menggambarkan mendadaknya keputusan tsb. sampai ybs. pun tahu kali pertama dari pihak ketiga, tidak dari atasan langsung atau bag/subag kepegawaian. pic.twitter.com/1WZx5s7fnw
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Ybs. bisa jadi juga diberhentikan dengan hormat karena kasus kritik yang dianggap hinaan. PP 11/2017 menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Namun, lagi-lagi @eae18 sampai sekarang tidak berstatus sebagai terpidana. Tersangka saja tidak. pic.twitter.com/XjzaDn28L1
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Dari informasi itu, ada hal yang samar mengenai latar belakang pemberhentian Drs. Edy A. Effendi, M.Pd. Ybs. pun tidak berniat membawa kasus ini ke PTUN. pic.twitter.com/B67GCuPARh
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Dari kasus itu, kita sebaiknya menahan diri untuk 'mengadili' beliau apalagi mencaci, memfitnah, dsb. Kita hormati beliau, kita berempati kepada beliau. Kalau beliau dizhalimi, semoga Allah memberikan keadilan untuk beliau.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Kalau ada yang menghina Om @eae18 dan menuduhnya telah mengaku-ngaku sebagai dosen, itu benar-benar fitnahan keji. pic.twitter.com/mZ5IQL35r5
 Expand pic
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Tidak ada yang menghalangi siapapun, apalagi PNS untuk menjadi dosen, meskipun ybs. tidak memiliki jabatan fungsional dosen ataupun pendidikan minimal S2.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Perguruan Tinggi berwenang untuk merekrut dosen dari kalangan praktisi dengan persyaratan tertentu atau memiliki kompetensi minimal KKNI level 7 (setara S2) sebagai Dosen Luar Biasa.

Maaf, ralat: KKNI level 8.

Paké Faqih @Mas_Deddy_
@PartaiSocmed @eae18 Kita tidak berkompeten komentari isu "ijazah palsu" ybs. Sebaiknya sertakan bukti, kalau ingin infokan ke masy. FYI, meski seorang PNS tdk punya jabatan fungsional dosen, bisa jadi ybs adl dosen dg status luar biasa (DLB). pic.twitter.com/2c4U2AJs0N
 Expand pic
Sapangadeg (Surya Kencana) @Rhadhian
@Mas_Deddy_ Ya kadang permainan media, buzer hanya cari keuntungan dari yg bayar, akh....sehingga sulit untuk bsa memajukan ini negara, apalagi soal SDM nya..
Paké Faqih @Mas_Deddy_
Tweeps, kita berharap kegaduhan di negeri ini tidak berkembang detik demi detik. Kita sebangsa dan senegara, untuk apa saling bermusuhan sehingga lupa akan kemajuan negeri.
Paké Faqih @Mas_Deddy_
حسبي الله لا إله إلاهوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
Login and hide ads.