0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 dijadwalkan pukul 10:00 WIB dgn agenda sebagai berikut: pic.twitter.com/qjP0lkQCXI
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Pergantian Antar Waktu 1. Jalaludin Akbar, fraksi Hanura dapil Sumsel1 2. Pdt. Tetty P, fraksi Hanura dapil Sulteng
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Sukamta @FPKSDPRRI #DIY: Pemerintah harus membuat pembangunan yg mensejahterakan masyarakat papua dengan tetap memperhatikan adat istiadat daerah Papua, sehingga masyarakat Papua bisa merasa nyaman
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 syarif al kadri @NasDem #kalbar: sy kira ini bisa kita mulai, kami mendukung, kedua brdsrkan berita yg kita baca, melanggar HAM, kami meminta pemerintah untuk melakukan langkah2 pd republik tiongkok,
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Sukamta @FPKSDPRRI #DIY: Saya ingin pemerintah segera mengeluarkan Permen untuk mengatur permasalahan Papua, hal ini diperlukan agar masyarakat Papua bisa merasa aman dan nyaman bergabung dgn NKRI
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Sukamta @FPKSDPRRI #yogya: kita menghormati negara China namun kita juga ingin warga Muslim di China dihormati HAM dan keyakinannya serta budayanya. Sy tidak melihat reaksi dr pemerintah Indonesia mengenai pemberitaan hal tersebut.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Sukamta @FPKSDPRRI #DIY: Saya mendesak pimpinan DPR agar bisa berkomunikasi dengan pemerintah terkait penghormatan hak masyarakat Muslim di China
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Sukamta @FPKSDPRRI #yogya: jadi sy berharap pemerintah China menghormati warga Muslim sebagaimana kita menghargai China
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Kehadiran Anggota DPR Berdasarkan Headcount @WikiDPR Terdapat 75 anggota di ruangan saat rapat baru dimulai dari 560 total anggota DPR. *Pihak Sekjen Paripurna dalam beberapa paripurna terakhir mulai tidak memberikan data presensi resmi mereka kpd media* pic.twitter.com/T1vrLkUibh
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas E @PDI_Perjuangan #jatim5 menyampaikan laporan tugas BAKN. Keanggotaan BAKN 10 orang sesuai jumlah fraksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas E @PDI_Perjuangan #jatim5: berdasarkan uu md3 dan peraturan DPR no 1 thb 2018. Bakn merupakan akd bersifat tetap dan melakukan pemeriksaan hasil lap BPK. Hasil kerja disampaikan ke pimpinan DPR dlm rapat paripurna
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas E @PDI_Perjuangan #jatim5: Kegiatan yg pernah dilakukan *rapat pimpinan DPR & BAKN 27/8/18 * BAKN mengundang pakar terkait pengelolaan dana BOS 29/8/18 *rapat konsultasi dgn BPK ttg dana BOS 5/9/18 * Konsinyering dgn BPK 3-5/12/18
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas E @PDI_Perjuangan #jatim5: hasil pemeriksaan BPK atas ikhtisar semester 1 masih ada 8 KL yg blm dpt opini WTP
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas Eddy @PDI_Perjuangan #jatim5: BAKN mendorong mempercepat RUU hubungan keuangan pempusat dan daerah 2019, mendorong mekanisme sinkronisme dan harmonisasi dlm memperjuangkan daerah pilihan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas Eddy @PDI_Perjuangan #jatim5: BAKN mendorong pd saat kunker perseorangan untuk melakukan pengawasan tindaklanjut pd rekomendasi BPK kepada pemerintah di daerah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas E @PDI_Perjuangan #jatim5: sesuai UU 15/2004 pasal 20 ayat 1 dan ayat 5 pejabat wajib melaksanakan rekomendasi BPK & bila tdk melaksanakan dpt dikenai sanksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Andreas Edi @PDI_Perjuangan #jatim5: BAKN menghinbau agar setiap komisi di DPR dapat memperharikan dan melakukan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi BPK yg belum selesai dan belum ditindaklanjuti
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Andreas Edi @PDI_Perjuangan #jatim5: BAKN juga mendorong agar anggota DPR pada saat melakukan kunker dapag mengawasi rekomendasi tindak lanjut BPK terkait masalah keuangan pemerintah daerah sesuai dengan dapilnya masing-masing
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna147 Andreas Edi @PDI_Perjuangan #jatim5: BAKN juga mendorong agar BPK dapat melaksanakan fungsinya sesuai UU No.12 th 2006, khususnya Pasal 8 (3) terkait penemuan unsur pidana di instansi pemerintah paling lama 1 bukan setelah diketahui adanya unsur pidana tsb
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Andreas Eddy @PDI_Perjuangan #jatim5: ketentuan peraturan perundang2an yg palinh lama 1 bln sejak diketahui adanya unsur pidana
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Utut A @PDI_Perjuangan #jateng7: pembicaraan tk2 merupakan pengambilan keputusan pada rapat paripurna
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna147 Asril T @gerindra #dki1 membacakan laporan komisi 1 atas pembicaraan tingkat 1 untuk *RUU perjanjian RI & Arab ttg ekstradisi *RUU kerjasama pertahanan RI & Spanyol *RUU kerjasama pertahanan & Serbia
Load Remaining (112)
Login and hide ads.