0
Democrazy @NegarakuApa
Bim Salabim Abrakadabong, Jutaan DPT Hasil Sulapan Kemendagri di Beberapa Provinsi Untuk Menangkan Jokowi
Democrazy @NegarakuApa
Kita semua tau bahwa oposisi selalu unggul di berbagai aspek, dibandingkan sang petahana.
Democrazy @NegarakuApa
Hal tersebut bisa kita lihat bersama, baik melalui media sosial maupun media cetak ketika paslon #02 yang didukung oposisi mendatangi serta menyapa langsung warga dan masyarakat, mereka sangat antusias menyambut.
Democrazy @NegarakuApa
Dan hadir dengan jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan blusukannya Jokowi yang tidak menarik minat. nasional.tempo.co/read/1153094/a…
URL Tempo 41618 Acara yang Dibuka Jokowi Sepi Pengunjung, Kursi Disingkirkan Sekitar 30 menit sebelum kedatangan Jokowi, panitia telah meminta agar para pengunjung yang sudah hadir segera menempati kursi.
Democrazy @NegarakuApa
Hal ini semakin menguatkan spekulasi Jokowi akan kalah telak di Pilpres 2019. Cara logis yang bisa ditempuh kubu Jokowi untuk menang ya CURANG?!
Democrazy @NegarakuApa
Karena kubu Jokowi mempunyai alat dan perangkat negara yang sangat lengkap, dan tentu saja sangat siap untuk mencurangi hasil Pilpres 2019. antaranews.com/berita/777466/…
URL Antara News Tercecernya KTP elektronik timbulkan kekhawatiran kecurangan Pemilu - ANTARA News Penemuan ribuan keping e-KTP yang tergeletak di semak-semak di daerah Duren Sawit, Pondok Kopi, Jakarta Timur dan Kota Pariaman Sumatera Barat telah menjadi ...
Democrazy @NegarakuApa
Lihatlah, kejadian imigran asal Filipina di Sulawesi Utara tiba-tiba diberi status Warga Negara Indonesia (WNI) dengan sangat mudah, di saat menjelang tahun politik 2019, langsung melalui tangan pak Menhukham sendiri. videoclip.site/video/JKcTTzJO…
URL videoclip.site Ratusan Warga Tanpa Identitas Diberi Status WNI Oleh Menkumham Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, meneguhkan status kewarganegaraan sebanyak 277 warga tanpa identitas, di Sulawesi Utara, sebagai warga negara Indonesia. Ikuti berita terbaru di tahun 2018 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan
Democrazy @NegarakuApa
Padahal para pendatang yang sudah lama menetap di Sulawesi Utara ini telah bertahun-tahun mengajukan permohonan status WNI, namun selalu ditolak oleh dinas kependudukan karena kurangnya syarat-syarat yang diperlukan.
Democrazy @NegarakuApa
Hal yang dilakukan oleh pak mentri ini akan menjadi pintu masuk untuk memberlakukan hal yang sama kepada para Tenaga Kerja Asing yang hingga saat ini sudah sangat banyak diselundupkan ke wilayah RI, bertujuan menambah suara Jokowi. nasional.kompas.com/read/2018/04/0…
URL KOMPAS.com 30539 Jokowi Teken Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing - Kompas.com Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ini isinya.
Democrazy @NegarakuApa
Di samping itu, para Tenaga Kerja Asing ini sebenarnya juga telah merebut lapangan kerja di pelosok-pelosok negeri kita. kumparan.com/@kumparannews/…
URL kumparan 324 ‘Memburu’ TKA China di Morowali Tak banyak TKA China lalu lalang di luar perusahaan karena tidak semua dari mereka mempunyai izin untuk keluar. Mereka adalah pekerja di perusahaan tambang nikel.
Democrazy @NegarakuApa
Kita akan membahas beberapa hal penting;
Democrazy @NegarakuApa
1) E-KTP sebagai identitas resmi Warga Negara Indonesia digunakan oleh KPU sebagai acuan untuk menyusun Data Pemilih Sementara (DPS), yang selanjutnya akan dijadikan Data Pemilih Tetap (DPT) melalui sidang pleno KPU.
Democrazy @NegarakuApa
Jika Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Kemendagri adalah aparat pemerintah yang juga menempatkan diri sebagai tim sukses pihak petahana,
Democrazy @NegarakuApa
maka di saat dua institusi tersebut memberikan data E-KTP asli tapi palsu (aspal) atau fiktif, apakah KPU punya kewenangan melakukan check / re-check?
Democrazy @NegarakuApa
Kemendagri bisa dengan sangat mudah membuat fake data E-KTP untuk menggelembungkan suara Jokowi secara cepat, sistematis, dan "dilindungi hukum", karena Kemendagri adalah institusi resmi sekaligus perpanjangan tangan penguasa. news.detik.com/berita/d-42007…
URL detiknews 132 Mendagri: Tak Ada Pemilih Ganda Jika KPU Gunakan Data DP4 Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemilih ganda tidak akan ditemukan jika KPU menggunakan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Kemendagri.
Democrazy @NegarakuApa
2) 31 Juta "data pemilih tambahan" dari Kemendagri yang telah diserahkan kepada KPU, hingga saat tidak memiliki kejelasan apakah data tambahan sebanyak 31 Juta itu valid / invalid. merdeka.com/politik/berkar…
URL merdeka.com 1 Berkarya Nilai Tambahan 31 Juta Pemilih di DPT Jadi Pintu Masuk Kecurangan | merdeka.com Menurut mantan politisi Golkar itu, partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi berencana mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan sekaligus protes penambahan DPT. KPU dan pemerintah harus memberikan secara detail terkait hal itu.
Load Remaining (33)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.