0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika membuka diskusi publik Upaya Dekriminalisasi Pengguna Narkoba sebagai Bagian dari perlindungan kesehatan melalui revisi UU Narkotika pukul 14:04 WIB pic.twitter.com/uCAahyfMmu
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Nova @FPD_DPR #Jatim6 : awal pemilihan topik ini historisnya pnjg, pd 2012 lalu kita pernah mision trip ke Portugal utk berbincang dgn parlemen sana serta kita prnh makan outdoor disana itu byk sekali yg nawarin ganja disana krn emg ganja spt jual rokok sj
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Nova @PDemokrat #jatim6: selama setahun menjadi narasumber, kita keliling, kemudian pada saat menjadi anggota DPR ada catatan, saat mnjd ketua panja kesehatan jiwa kita mengundang Kepala BNN, beliau menitipkan 10% untuk di RSJ, namun blm ter-follow up.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Nova @PDemokrat #jatim6: IPWL dilakukan oleh banyak pihak, salah sayunya oleh Kemenkes. Komisi 9 pernah menyetujui anggaran untuk IPWl sejumlah 24 M, namun yg terealisasi hanya 7 M
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Nova @FPD_DPR #Jatim6 : putusan2 peradilan kebanyakan tdk fair jd artinya ketika mereka itu pemakai bkn pengedar itu tetap keputusannya adalah msk penjara jd jarang sekali dipakai itu yg ada di dlm UU Nomor 35/2009
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Nova @PDemokrat #jatim6: Fakta di lapangan menyatakan bahwa pecandu narkotika ini takut dikriminalkan apabila mereka melakukan wajib lapor
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Nova @PDemokrat #jatim6: Ketua DPR sudah meminta pemerintah mengirimkan DIM untuk revisi UU narkotika ini. Kami berharap hasil revisi UU Narkotika ini tidak akan mengesampingn aspek perlindungan kesehatan bagi pengguna narkotika
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKIN Kemenkes RI: amanah UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009(sektor kesehatan) sebelum revisi tertuang pada: pic.twitter.com/hgQMbOqKnN
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Ferdiansyah, Direktur P2MKJN : kewajiban wajib lapor perlu dilakukan oleh bbrp instansi baik puskesmas hingga sampai dgn balai rehabsos yg ditunjuk oleh pemerintah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & Napza (P2MKJN) Kemenkes: Pada penjelasan lasal 103 huruf b UU Narkotika No.35 Tahun 2009 disebutkan bhw biaya pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika menjadi beban & tanggung jawab negara
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: Namun, pada kenyataanya banyak lembaga yg tidak mau menjadi penanggung jawab wajib pengguna narkotika inj
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKIN Kemenkes RI: peta ygvsdh ditindaklanjuti oleh Kemenkes menurut KMK No. 615 tahun 2016, terdapat 549 IPWL. dan yg aktif hanya 231 IPWL pic.twitter.com/uj7fCA7knE
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Ferdiansyah, Direktur P2MKJN : jumlah IPWL 549 (2016) tersedia di 34 Provinsi dmn jumlah IPWL aktif hanya 231 IPWL (42,07%)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKIN Kemenkes RI: jumlah IPWL Per provinsi tahun 2016 pic.twitter.com/eHK9FTLiIW
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: Kita akan menekankan berapa jumlah kab/kota yg menggalangkan upaya pencegahan pada IPWL yg ditetapkan. Keaktifan ini menjadi indikator kesuksesan IPWL
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: Jumlah kunjungan pasien wajib lapor dr th 2011-2018 meningkat. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan pasien wajib lapor mencapai junlah 9318 klien
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKIN Kemenkes RI: jumlah kunjungan pasien wajib lapor 2011-2018 pic.twitter.com/PDBVqck1VE
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Ferdiansyah, Direktur P2MKJN : kita memaparkan berapa jumlah Kab/kota yg menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunakan NAPZA di IPWL; 2018 target 150 — capaian 173 (sampai Desember 2018)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: Pada awal th 2016, penyediaan anggaran ini disesuaikan dgn penyerapan, hal ini disebabkan krn banyak dana yg tidak habis pada tahun tahun sebelumnya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKIN Kemenkes RI: capaian rehabilitasi medis tahun 2011-Sept 2018, terdapat rehabilitasi medis IPWL 2011 -Sept 2018 terdapat rawat jalan dan rawat inap pic.twitter.com/hqZXAxzOlo
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: Kami mengharapkan ada beberapa perubahan pada nomenklatur yg ada, istilah-istilah spt korban, pecandu, dll ini akan kami ubah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#uunarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes RI: dekriminalisasi pengguna narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 dan dikaitkan dgn revisi UU Narkotika pic.twitter.com/fOHRFOuCYp
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Ferdiansyah, Direktur P2MKJN : skemanya pasti nanti tdk akan terlepas dr skema BPJS jd ada penyakit yg berhubungan dgn perilaku, lalu kebutuhan ttg akses itu pst setiap puskesmas akan mjd otomatis utk memudahkan msyrkt utk melakukan IPWL
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: 1. Penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi selain korban dan pecandu narkotika 2. Rehabilitasi dapat diberikan kpd Penyalah guna yg tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasaekan laporan 3. Penyalah guna yang..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#UUNarkotika Direktur P2MKJN Kemenkes: 3...menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dr 2x 4. Selama melalui proses hukum, penyalah guna narkotika dapat ditempatkan sementara pada lembaga rehabilitasi
Load Remaining (106)
Login and hide ads.